Sabtu, 07 Desember 2019


Agar Pengelolaannya Seimbang, Pembangunan Perikanan Harus Berkelanjutan

29 Jul 2019, 14:49 WIBEditor : Gesha

Prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan itu, harus mendorong keseimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial. | Sumber Foto:TABLOID SINAR TANI

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Arah kebijakan perikanan harus memegang prinsip pembangunan berkelanjutan. Karena itu, pengelolaan sektor perikanan harus secara seimbang agar bisa mendorong  tiga aspek, yakni kepentingan perlindungan sumber daya, sosial dan ekonomi.

“ Kalau kebijakannya berkelanjutan, maka pemanfaatan nilai ekonominya benar-benar dapat dirasakan secara jangka panjang,” ujar Ketua  Umum Keluarga Alumni Perikanan Undip (Kerapu) Abdul Kadir Karding, saat menjadi pembicara kunci pada Kerapu Discussion Corner di Jakarta, Senin(29/7).

Karding yang juga anggota  DPR RI dari Fraksi PKB menyebutkan, prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan itu, harus mendorong keseimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial.  Artinya, bukan "zero sum game" yakni aspek satu mematikan aspek lain. 

“Jadi harus berimbang melalui pemanfaatan secara efisien. Lima tahun terakhir ini, kalau dari sisi kepentingan ekologi bagus, tapi sayang belum fokus pada pemanfaatan nilai ekonomi. Jadi paradigma ini yang harus kita ubah ke depan,” kata Karding.

Menurut Karding,  apabila kebijakan perikanan sudah mengarah kepada sistem berkelanjutan, maka pemanfaatan sumber daya perikanan bisa dilakukan secara efisien untuk kepentingan generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. "Sebagai insan perikanan, kita harus memahami ini. Apalagi potensi ekonomi sumber dayanya luar biasa besar. Jadi harus betul-betul dikelola secara terukur, tidak eksploitatif,” jelas Karding.

Sementara itu, salah satu pengusaha industri pengolahan patin nasional, Didik mengatakan, tak hanya sektor budidaya dan penangkapan saja yang harus berkelanjutan, tapi, industri pengolahan pun harus diperkuat.  Mengingat, industri pengolahan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan devisa negara. 

“Karena itu, kami minta pemerintah fokus dalam menjamin efisiensi produksi, suplai produk di hulu, iklim usaha dan investasi yang kondusif, dan meningkatkan daya saing produk,” papar Didik.

Didik juga berharap, pelaku usaha jangan dibiarkan berperan sendiri.  Untuk itu, pemerintah sebagai regulator harus mengeluarkan kebijakan yang menyentuh hal mendasar dan kebutuhan pelaku usaha. Misalnya, harus ada sinergi antara asosiasi, KKP dan Seco Unindo yakni  Branding market "Indonesian Pangasius".

“ Disini kita butuh peran pemerintah lebih besar dalam menata sistem logistik nasional,  sehingga logistic performance indeks (LPI) naik dan secara langsung berdampak pada peningkatan dasa saing produk perikanan Indonesia di pasar global,” pungkas Didik. 

Reporter : Indarto
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018