Sabtu, 07 Desember 2019


KKP Ingatkan 2.183 Kapal Belum Perpanjang Izin Penangkapan Ikan

29 Jul 2019, 15:00 WIBEditor : Gesha

Hingga saaat ini ada sebanyak 2.183 unit izin kapal perikanan > 30 GT yang telah berakhir masa berlakunya. | Sumber Foto:HUMAS DJPT

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) menengarai hingga saaat ini  ada sebanyak 2.183 unit izin kapal perikanan > 30 GT yang telah berakhir masa berlakunya.  Tercatat, sampai 22 Juli lalu pemilik kapal > 30 GT tersebut belum melakukan perpanjangan izin penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan  di Indonesia.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar mengatakan, dari jumlah kapal yang belum melakukan perpanjangan izin tersebut, sebanyak 410 unit kapal yang izinnya sudah berakhir antara 1-6 bulan lalu. Kemudian, ada sebanyak  496 unit kapal masa berlakunya berakhir 6-12 bulan lalu. Bahkan, sebanyak  383 unit kapal izinnya berakhir 12-24 bulan, dan 894 unit kapal izinnya telah kadaluarasa lebih dari 2 tahun.

“Kami menduga bahwa sebagian besar dari kapal tersebut masih melaut dengan sejumlah modus yang perlu diantisipasi. Padahal Kalau mereka melaut tanpa izin atau menggunakan izin kapal lain atau pun surat keterangan, tentu melanggar hukum sehingga perlu kita benahi,” kata Zulficar Mochtar, di Jakarta, Senin (29/7).

Zulficar mengungkapkan, apabila kapal-kapal tersebut melaut tanpa izin,  maka dapat digolongkan sebagai praktik IUUF yang juga menyebabkan potensi kehilangan pendapatan yang besar bagi negara. 

Artinya, apabila 2.183 unit kapal perikanan yang izinnya sudah expired tersebut tetap melaut, maka akan berpotensi menimbulkan kerugian negara dari total 156.050 GT, atau setara dengan kehilangan pendapatan negara baru dari PNBP saja di atas Rp137 miliar.  "Belum termasuk perhitungan unreported total produksi, pajak perikanan, dan lainnya,” ujar Zulficar.

Menurut Zulficar, seharusnya pelaku usaha tidak perlu menunggu izin habis untuk melakukan permohonan perpanjangan. Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin sejak 3 bulan sebelum surat izin penangkapan ikan atau surat izin kapal pengangkut ikan (SIPI/SIKPI) berakhir dengan ketentuan di tahun kedua harus tetap melakukan cek fisik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 dan perubahannya tentang Usaha Perikanan Tangkap. 

“Karena itu kami mendorong  kepada semua pemilik kapal yang belum memperpanjang izinnya untuk segera melakukan perpanjangan sehingga KKP bisa melakukan pembenahan secara lebih optimal.  Semua pemilik kapal yang belum memperpanjang izin ini wajib melaporkan posisi kapal dan statusnya. Bagi pemilik kapal yang izinnya sudah expired kurang dari 2 tahun agar segera melakukan proses perizinan,” papar Zulficar. 

E-Service Perizinan

Menurut Zulficar, para pelaku usaha sebenarnya dapat dengan mudah memanfaatkan sistem e-service perikanan tangkap yang telah tersedia untuk mengajukan permohonan SIPI/SIKPI. Secara online, proses dan alur dokumen perizinan dapat terpantau real time di website perizinan KKP sehingga pelaku usaha dapat mengaksesnya di mana pun dan kapan pun. 

“Melalui aplikasi ini sangat membantu para pelaku usaha untuk mengakses perizinan perikanan tangkap. Dan semuanya bisa dipantau secara online,” kata Zulficar. 

Data KKP menyebutkan, hingga saat ini jumlah izin kapal perikanan yang perizinannya sudah diterbitkan sebanyak 5.130 dokumen (SIPI/SIKPI). Sementara, izin yang masih dalam proses pencetakan blangko sebanyak 45 dokumen, dalam proses pelunasan PHP sebanyak 70 dokumen, perbaikan LKU/LKP sebanyak 15 dokumen, serta dalam proses pendok dan verfikasi sebanyak 123 dokumen.  

Zulficar juga mengatakan, hampir semua izin yang diajukan ke KKP sudah tuntas diproses.  Sehingga, proses perizinan SIPI/SIKPI sudah sangat signifikan.

Menurut Zulficar, untuk  mengurus perizinan itu mudah asalkan dokumen pendukungnya lengkap dan benar tanpa manipulasi. Kualitas logbook penangkapan ikan, laporan kegiatan usaha/laporan kegiatan penangkapan ikan (LKU/LKP) harus baik dengan menyajikan data yang akurat. 

Ia juga mengatakan,  KKP tidak pernah mempersulit proses perizinan. Hanya saja, di lapangan ditemukan cukup banyak modus pelanggaran yang teridentifikasi. Diantaranya adalah praktek mark down kapal. 

Diperkirakan masih ada kurang lebih 10.000 kasus mark down ukuran kapal perikanan di berbagai lokasi yang dilakukan oleh sebagian pelaku usaha saat ini. Ukuran yang tertera di dokumen kurang dari 30 GT, padahal ukuran aslinya jauh lebih besar. 

“Modus ini biasanya digunakan untuk mendapatkan akses BBM bersubsidi, tidak melaporkan produksi dengan benar dan penyelewangan jumlah pajak. Di sisi lainnya, ini mengancam tata kelola perikanan.” Kata  Zulficar. 

Menurut Zulficar, untuk mengantisipasi hal tersebut tak terulang di lapangan, KKP akan lebih berhati-hati mereview proses izin tersebut. Cara ini menjadi upaya untuk memperbaiki tata kelola perizinan dari waktu ke waktu.  “KKP akan bekerjasama dengan banyak pihak terkait seperti Dirjen PSDKP dan Satgas 115 untuk membantu membenahi tata kelola perikanan,” pungkas Zulficar. (idt)

 

 

 

 

Reporter : Indarto
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018