Kamis, 18 Juli 2019


'Mengawinkan' Kartu Tani Elektronik dengan Pertanian Persisi

25 Mar 2019, 11:35 WIB

Proses Penerbitan Kartu Tani | Sumber Foto:Dok tabloidsinartani.com

Oleh Ahmad Soim – Pemimpin Redaksi Tabloid Sinar Tani

 

TABLOIDSINARTANI.COM - Penyaluran pupuk bersubsidi masih sering dikeluhkan para petani. Karena dirasa tidak efektif, bahkan ada di antara petani yang mengusulkan agar subsidi pupuk dihapus dengan syarat diganti dengan subsidi harga jual.

 

Pemerintah masih memilih untuk memberikan subsidi pupuk dan berupaya agar distribusi pupuk bisa tepat sasaran. Melalui perbaikan data elektronik petani, peluang memperbaiki penyaluran pupuk bersubsidi terbuka lebar. 

 

Rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kementerian Pertanian agar membuat sistem data elektronik petani menjadi dorongan bagi Kementan untuk segera membangun data besar elektronik petani dan membangun Elektronik Rencana Definitif Kerja Kelompok (E-RDKK). Dari E-RDKK inilah petani secara berkelompok mengusulkan kebutuhan pupuk secara online.

 

Lengkapnya ada lima hal yang mendorong Kementerian Pertanian membangun data besar elektronik petani dan E-RDKK adalah: keinginan untuk melakukan perbaikan data petani dalam pengusulan RDKK; Keinginan penyaluran pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran; Administrasi di tingkat kios sering kurang tertib sehingga penyalurannya tidak diakui oleh Auditor; dan Adanya Rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Menteri Pertanian Amran Sulaiman pun membuat  landasan kerja untuk melaksanakan ide besar pendataan petani secara elektronik. Diantaranya: Permentan No. 47/Permentan/SR.310/11/2018 ttg Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019, Pedoman tentang Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2019, serta MoU antara Kementan dengan Perbankan yakni BNI, Mandiri dan BRI.

 

Ada tahapan dan para pihak yang berperan dalam membangun data besar elektronik petani ini. Direktur Pupuk dan Pestisida Muhrizal Sarwani mengatakan sistem data ini akan menampung setidaknya 25 juta data, yang berisi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama ibu kandung, alamat, luas lahan, kelompok tani, lengkap dengan komoditi yang disuahakan yang diupdate sesuai dengan musim tanam.

 

Tahapan pertama, membangun data besar elektronik petani adalah tugas Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Unit Eselon I Kementan ini bertugas mendata petani sesuai format RDKK dengan tambahan kebutuhan pembuatan Kartu Tani (:NIK, Nama sesuai KTP, Alamat dsb).

 

Tahapan kedua, membangun infrastruktur input E-RDK adalah tugas bareng antara Badan PSDM Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) dan Pusat Data Informasi Pertanian (Pusdatin). Ketiga unit di Kementan ini dalam tahapan ini bertugas membuat sistim eRDKK berdasarkan  Web Base yang handal, dan melengkapi penyuluh pertanian yang mendata di lapangan dengan sarana komputer dan jaringan internet.

 

Tahapan ketiga, membangun infrastruktur penebusan subsidi pupuk dengan kartu tani adalah tanggungjawab pihak perbangkan dengan mendistibusikan  Electronic Data Capture (EDC) ke Kios dan mendistribusikan Kartu Tani ke petani.

 

Tahap keempat, penebusan di Kios adalah tanggung jawab bersama antara Badan PSDMP dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Kedua Lembaga ini bertugas melakukan penyuluhan kepada Petani/Kel Tani tentang implementasi Kartu Tani dan melakukan sosialisasi kepada distributor dan Kios tentang implementasi Kartu Tani.

 

Ditjen PSP menyebutkan memang masih ada sejumlah kendala yang ditemui di lapangan untuk dicarikan solusi setelah system ini diujicoba di lapangan. Permasalahan implementasi kartu tani di tingat Kementerian Petani di antaranya pendataan petani memerlukan biaya yang besar; Kurangnya jumlah SDM Penyuluhan; Kualitas SDM Penyuluhan yang masih rendah; dan Belum Semua BPP memiliki prasarana dan sarana komputer beserta jaringan internetnya.

 

Di tingkat petani permasalahan implementasi Kartu Tani adalah belum semua petani terdaftar dalam kelompok dan data elektronik ini; Adanya beban psikologis pada petani terhadap perubahan sistim penebusan dari manual ke penggunaan Kartu Tani; Lupa PIN; dan masih bolehnya penebusan pupuk secara manual.

 

Di tingkat kios, permasalahan yang ditemui adalah yang mengerti menggunakan EDC dalam satu kios hanya satu orang;  Penebusan dilakukan satu persatu per jenis pupuk sehingga prosesnya lama; Masih dibolehkannya penebusan secara manual.

 

Multifungsi dan Harapan Besar

 

Sejumlah hal yang masih ditemui dalam ujicoba pelaksanaan system penyaluran pupuk bersubsidi dengan Kartu Tani, system data elektronik petani dan E-RDKK sudah teridentifikasi. Kementerian Pertanian tengah dan terus berupaya memperbaikinya. Anggaran yang memadai diperlukan untuk membangun data besar ini.

 

Manfaat Kartu Tani dan Data eRDKK sangatlah besar. Selain untuk membuat penyaluran pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran, data elektronik petani ini juga bisa ‘dikawinkan’ untuk penyaluran subdidi asuransi pertanian, penyaluran bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada petani, kredit pertanian, bahkan pendataan online luas tanam, kondisi pertanaman dan luas panen komoditi tertentu pada saat itu.

 

Kita berharap Kartu Tani dengan basis data elektronik petani yang besar ini bisa menjadi alat untuk membangun pertanian Indonesia secara presisi (tepat) dan menghela kesejahteraan petani tahap demi tahap yang terarah dan terukur dengan data yang lengkap.

Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018