Senin, 18 November 2019


Ditjen Horti Siapkan Langkah Pacu Ekspor dan Tarik Investasi

27 Sep 2019, 16:24 WIBEditor : Gesha

Ditjen Hortikultura terus akan meningkatkan daya saing dari komoditi hortikultura | Sumber Foto:ISTIMEWA

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Direktorat Jenderal Hortikultura (Ditjen Hortikultura) tengah mempersiapkan langkah untuk dapat memacu ekspor sekaligus menarik investasi dari subsektor hortikultura di Indonesia. Mulai dari menata peraturan perundangan yang tumpang tindih hingga meningkatkan daya saing yang dilakukan secara simultan.

“Kita sedang melakukan penyederhanaan dari 14 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) menjadi 4 Permentan saja yang berkaitan untuk memacu ekspor dari subsektor hortikultura. Dilihat satu persatu Permentan tersebut, dilihat mana yang bisa disederhanakan,” ungkap Dirjen Hortikultura, Kementerian Pertanian, Prihasto Sertyanto kepada tabloidsinartani.com.

Ia menilai, sebagian besar Permentan tersebut merupakan Peraturan Menteri Pertanian yang sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan hortikultura sekarang ini. Bahkan Permentan tersebut umumnya diterbitkan di bawah tahun 2014.

Prihasto mencontohkan, Permentan tentang Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200/6/2014), Permentan tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 05/Permentan/OT.140/2/2012), Peraturan Menteri Pertanian tentang Good Agriculture Procedure (GAP), baik untuk buah dan sayur (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/10/2009),tanaman obat (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/ OT.140/9/2012) hingga florikultura (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/5/2013). Termasuk peraturan Menteri Pertanian tentang Registrasi Kebun (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/ OT.140/10/2010).

“Contohnya saja untuk GAP sampai ada 3 Permentan yang mengaturnya (Permentan buah dan sayur, tanaman obat hingga florikultura, red). Inilah yang akan kita sederhanakan menjadi 1 Permentan saja. Karenanya kita perlu menelaah dengan baik dari Permentan-permentan tersebut,” tuturnya.

Sedangkan untuk mendorong ekspor, Prihasto menuturkan pihaknya mendorong petani untuk bisa menghasilkan produk hortikultura yang berdaya saing di pasar luar negeri. Caranya adalah dengan meningkatkan kemampuan petani untuk mengadaptasi Good Agriculture Procedure (GAP), serta mendata registrasi kebun yang sudah menerapkan GAP tersebut. "Ini penting untuk daya saing komoditas pertanian di luar negeri,” katanya.

Menurutnya, produk hortikultura yang masuk ke pasar luar negeri harus memenuhi persyaratan mutu terjamin dan berasal dari kebun Good Agriculture Practices (GAP). Hal itu mencakup aspek penerapan teknologi ramah lingkungan, penjagaan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan pekerja, pencegahan penularan organisme pengangu tanaman (OPT) hingga riwayat produk yang memenuhi prinsip traceability (dapat ditelusuri asal usulnya, sejak dari kebun).

Ia mengatakan, penerapan GAP merupakan pembatas yang bersifat non tarif barrier yang diberlakukan di negara-negara maju. Produk yang berasal dari kebun yang menerapkan GAP adalah produk yang bermutu, aman konsumsi dan bebas dari pestisida.

Prihasto mencontohkan, ekspor bawang merah ke Thailand harus mematuhi GAP yang telah diterapkan disana agar bisa masuk ke pasar. “Karenanya, kita juga tengah mengakselerasikan IndoGAP agar bisa selaras dengan ASEAN GAP yang memang diterapkan oleh Negara-negara ASEAN untuk komoditas pertanian,” tambahnya.

Registrasi Kebun

Prihasto menegaskan, registrasi kebun yang telah menerapkan GAP juga akan terus dilakukan Kementerian Pertanian, sehingga akan terdata dengan baik kebun hortikultura yang sudah menerapkan GAP. “Sudah banyak memang yang menerapkan GAP, tapi sebagian besar registrasinya sudah kadaluarsa. Padahal adanya registrasi kebun ini, eksportir dengan mudah mencari data dan informasinya ke Ditjen Hortikultura dari kebun hortikultura yang sudah teregistrasi,” tuturnya.

Untuk diketahui, Registrasi kebun adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada produsen buah-buahan yang telah menerapkan prinsip-prinsip IndoGAP (Good Agricultural Practices), Standard Operating Procedure (SOP) dan prinsip PHT (Pengendalian Hama Terpadu) dalam praktek budidaya pada kebun buah-buahan.

Registrasi kebun GAP saat ini sudah menjadi tuntutan pasar gobal sebagai jaminan mutu produk buah yang diekspor. Berdasarkan data dari Ditjen Hortikultura, tahun 2019 ini ditargetkan ada 900 kebun buah dan florikultura teregistrasi GAP di 10 provinsi dan 18 kabupaten yang terfokus pada komoditas berorientasi ekspor seperti mangga, manggis, pisang, nenas, salak, jeruk, sedangkan untuk komoditas florikultura adalah dracaena, krisan dan melati.

Dalam menerapkan GAP, aspek kemitraan juga didorong oleh Ditjen Hortikultura. Kemitraan tersebut dijalin petani dengan pelaku usaha, pedagang, retailer, pasar modern dan eksportir perlu terus ditingkatkan. Saat ini lebih dari 7 ribu kebun buah telah teregistrasi, namun hanya sedikit yang masih berkomitmen menerapkan GAP.

Petani pun dilatih melalui kegiatan Sekolah Lapang GAP, kita dampingi dalam menerapkan GAP dan kebunnya diregistrasi. Selanjutnya buah yang berasal dari kebun teregistrasi selanjutnya dapat diusulkan untuk disertifikasi Prima 3, Prima 2 dan Prima 1 oleh Otoritas Kompetensi dan Keamanan Pangan (OKKP) baik pusat maupun daerah. Label sertifikat Prima ini menunjukkan jaminan mutu dan keamanan pangan produk buah tersebut.

Petani yang mau menerapkan GAP memiliki banyak keuntungan, Mulai dari produk bersertifikat mudah dijual dengan harga tinggi, petani menjadi profesional dan bertangungjawab terhadap mutu produk. Konsumen pun mendapatkan jaminan mutu dan keamanan pangan, keselamatan pekerja dilindungi dan lingkungan sumber daya pertanian terpelihara.

Reporter : NATTASYA/TABLOID SINAR TANI
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018