Thursday, 06 August 2020


Tiga Strategi Antisipasi DPI terhadap Komoditas Hortikultura

23 Jul 2020, 12:33 WIBEditor : Yulianto

Bantuan untuk petani Jambi guna mengantisipasi DPI | Sumber Foto:Hums Ditjen Horti

TABLOIDSINARTANI.COM, Jambi - Pelaksanaan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) dipercepat seiring informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa peralihan musim kemarau 2020 dimulai sejak Mei dan diprediksi akan mengalami puncaknya pada Agustus dan September 2020.

Pemerintah dan masyarakat perlu waspada terhadap risiko yang ditimbulkan pada daerah-daerah yang rawan akibat perubahan iklim. Salah satu dampak perubahan iklim ini adalah bencana kekeringan yang cenderung terus meningkat, baik frekuensi, intensitas dan distribusi kejadiannya.

Kejadian kekeringan tersebut berpengaruh terhadap sub-sektor hortikultura, diantaranya terjadi peningkatan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) hama dan kerusakan tanaman akibat kekurangan air.

Guna menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto dalam keterangannya, Kamis (23/7) menyampaikan kebijakan pembangunan hortikultura terkait Dampak Perubahan Iklim (DPI) ada tiga strategi. Pertama, antisipasi dengan mengadakan pengkajian terhadap perubahan iklim untuk meminimalkan dampak negatif terhadap sektor pertanian.

Kedua, mitigasi untuk mengurangi resiko terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Ketiga, adaptasi yaitu tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif terhadap perubahan iklim.

Anton  sapaan akrab Dirjen Hortikultura menambahkan, langkah konkret di lapangan dalam penangan DPI adalah melalui pengumpulan data dan informasi iklim dari UPTD BPTPH seluruh Indonesia. Selain itu, berkoordinasi dengan BMKG tentang prakiraan/Early Warning System (EWS) cuaca untuk 3 bulan ke depan dan antisipasi ketersediaan air hujan.

“Kami juga menyampaikan EWS manajemen pola tanam ke Dinas Pertanian seluruh Indonesia dan berkordinasi dengan perguruan tinggi maupun instansi terkait terutama informasi daerah rawan kekeringan dan kebanjiran,” tuturnya.

Menurut Direktur Perlindungan Hortikultura, Sri Wijayanti Yusuf, untuk pengamanan produk hortikultura akibat DPI melalui adaptasi dan mitigasi dengan sasaran lokasi sentra hortikultura yang rawan terkena kekeringan dan banjir. Direktorat Jenderal Hortikultura juga telah memberikan fasilitasi untuk penanganan DPI terhadap komoditas hortikultura di seluruh Indonesia.

Komponen kegiatan diantaranya, teknologi hemat air (irigasi tetes/sprinkler/kabut), pompanisasi, sarana pendukung (pipa/pralon/selang/tandon air ), teknologi panen air (embung, sumur dangkal, sumur dalam), penampungan air sementara (gorong-gorong beton). Kegiatan ini dilaksanakan oleh BPTPH di provinsi.

Farda Sopian Simanjuntak, Kepala BPTPH Provinsi Jambi sangat mendukung program pemerintah dalam pengamanan produksi baik gangguan OPT maupun DPI. Salah satunya mengoptimalkan peran POPT dilapangan untuk dapat meningkatkan dalam pengamatan, bimbingan pengendalian dan permasalahan permasalahan OPT dan DPI.

Dalam penanganan DPI, POPT hendaknya benar-benar menguasai wilayah dan dapat memetakan daerah yang rawan terdampak perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan sehingga akan mempermudah antisipasi. Provinsi Jambi yang terdiri dari 141 kecamatan dan hanya didukung 82 orang POPT tentu mempunyai kendala tersendiri.

Namun demikian dalam mengamankan produksi BPTPH Jambi memiliki slogan "Cepat Tanggap Akurat". Hal ini dibuktikan dengan adanya percapatan kegiatan antisipasi penanganan dampak perubahan iklim yang semula direncanakan pada September kini menjadi awal Juli ini.

 

Reporter : Kontributor
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018