Tuesday, 20 October 2020


Puaskan Publik, Ditjen Hortikultura Terapkan ISO 9001:2015

11 Oct 2020, 19:30 WIBEditor : Yulianto

Ditjen Hortikultura | Sumber Foto:Humas Ditjen Horti

TABLOIDSINARTANI.COM, Depok---Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian siap menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 guna meningkatkan pelayanan publik. Khususnya, menyangkut pendaftaran varietas, pemasukan ataupun pengeluaran benih, dan rekomendasi impor, sekaligus mengoptimalkan realisasi kebijakan dan mengakselerasi sektor pertanian.

Langkah itu menurut Sekretaris Ditjen Hortikultura, Retno Sri Hartati Mulyandari merupakan tindaklanjut arahan Menteri Syahrul Yasin Limpo yang menginginkan Kementan meningkatkan pelayanan publik agar sektor pertanian terus bertumbuh. Dengan begitu, kembali menjadi penopang pembangunan perekonomian nasional.

"Apalagi dalam situasi pandemi saat ini, di mana perekonomian dunia memburuk, termasuk Indonesia. Namun, kebutuhan pangan tetap harus terpenuhi. Sehingga, perlu akselerasi agar realisasi kebijakan dirasakan manfaatnya tanpa mengabaikan prosedur dan ketentuan," ucapnya saat sosialisasi Sistem Manajemen Mutu (ISO) Lingkup Ditjen Hortikultura di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (8/10).

Sementara itu Kepala Seksi Fasilitasi Industri dan Organisasi Publik Badan Standardisasi Nasional (BSN), Tegar Ega Pragita, memaparkan, instrumen penilaian kinerja unit pelayanan publik sesuai ISO 9001 diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 38 Tahun 2012.

Detailnya, visi, misi, dan motto pelayanan dengan bobot 5 persen; standar pelayanan dan maklumat pelayanan (25 persen); sistem, mekanisme, dan prosedur (10 persen), sumber daya manusia (17 persen); sarana prasarana pelayanan (8 persen); penanganan pengaduan (10 persen); indeks kepuasan masyarakat (10 persen); informasi pelayanan publik (7 persen); serta produktivitas dalam pencapaian target pelayanan (8 persen).

Kepuasan pelanggan

Dalam pelaksanaannya, pelayanan harus bermutu demi kepuasan pelanggan, baik dari internal maupun eksternal. "Karena itu, kita harus mengerti kebutuhan pelanggan saat ini dan yang akan datang, memenuhi persyaratan pelanggan, dan berupaya melebihi ekspektasi pelanggan," katanya.

Di sisi lain, masyarakat berharap pelayanan publik mencakup 10 hal. Misalnya, penampilan fisik, keandalan, daya tanggap, kompetensi, kesopanan, kredibilitas, keamanan, akses, komunikasi, dan memiliki pemahaman terhadap pelanggan.

Karena itu, Tegar mendorong pemimpin instansi harus menetapkan visi misi, menyusun kebijakan dan tujuan, serta menciptakan dan memelihara lingkungan internal yang memungkinkan keterlibatan setiap orang untuk mencapai tujuan organisasi.Anggota di setiap tingkatan penting bagi organisasi karena mereka aset. Jadi harus dilibatkan secara penuh agar kemampuannya dikeluarkan maksimal untuk kepentingan organisasi," tegasnya.

Menurutnya, pendekatan pelayanan publik harus berbasis pada proses lantaran mendorong terwujudnya hasil yang diharapkan dengan lebih efisien. Selain itu, harus fokus pada peningkatan yang berkelanjutan secara berkesinambungan dengan memperbaiki sistem yang ada.

Selanjutnya, keputusan yang hendak dibuat sebaiknya berdasarkan fakta dari hasil pengumpulan serta analisis data dan informasi. Kemudian, mengelola hubungan baik dengan pihak lain yang relevan demi meningkatkan kemampuan bersama dalam menciptakan nilai tambah.

Pemikiran juga harus berbasis risiko. Sebab, organisasi yang baik harus menetapkan risiko dan peluang sebagai dasar meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu, merencanakan dan menerapkan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang, integrasi prosedur kerja. Dengan demikian, kebijakannya dapat mengatasi risiko, dan akan mencapai hasil lebih baik dan mencegah dampak negatifnya.

Karenanya, praktik penerapan ISO 9001:2015 harus menggunakan pendekatan PDCA atau Plan (rencana), Do (melakukan), Check (periksa), dan Act (aksi). Plan mencakup visi misi dan sasaran yang hendak dicapai. analisis risiko, serta langkah yang diambil.

Berikutnya, Do berkutat pada pelaksanaan sesuai rencana, sosialisasi ke seluruh personel, serta pembagian tugas dan wewenang. Check meliputi pengawasan kegiatan dan hasil, kesesuaian hasil dengan rencana, dan memantau tren hasil. Adapun Act mencakup perbaikan atau penyempurnaan dan upaya pencegahan ke depannya.

Reporter : Humas Kementan
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018