Friday, 18 June 2021


Bagaimana Sistem Jaminan Mutu Benih Horti Pasca PP No. 26/2021? Yuk Ikuti Webinarnya

07 Jun 2021, 17:00 WIBEditor : Yulianto

Webinar Sosialisasi PP No. 26 tahun 2021 | Sumber Foto:Dok. Sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. PP tersebut sebagai tindaklanjut terbitnya UU Cipta Kerja No. 11/2020.

Dengan keluarnya PP tersebut bagaimana sertifikasi, produksi dan pengawasan peredaran benih hotikultura? Sekretaris Dewan Pembina Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI), Ir. Hindarwati, M.Sc mengatakan, dalam PP tersebut secara rinci diatur tentang perbinahn hortikultura. Khusus untuk aturan mengenai sertifikasi, produksi dan peredaran benih diatur dalam beberapa pasal, mulai pasal 136-141.

“Dalam pasal itu, sistem jaminan mutu produsen benih melalui sertifikasi sistem manajemen mutu bagi prousen benih yang berbentuk badan usaha atau produsen benih pemerintah bersifat wajib,” kata Hindarwati kepada tabloidsinartani.com di Jakarta, Senin (7/6).

Saat ini peraturan sertifikasi dan peredaran benih hortikultura mengacu pada Permentan No. 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertfikasi dan Pegawasan Peredaran Benih Hortikultura. Permentan itu kemudian ada perubahan dengan terbitnya Permentan No. 116/Permentan/SR. 129/11/2013 menyusul keluarnya UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura.

Menurut Hindarwati, sistem jaminan mutu merupakan sebuah pernyataan produsen benih, bahwa produknya sesuai standar, petugasnya sudah memenuhi kompetensi dan prosesnya juga telah memenuhi standar jaminan mutu.

Dalam sistem jaminan mutu ada dua model. Pertama ungkap Hindarwati, sistem jaminan mutu yang dikeluarkan intansi pemerintah yakni BPSB yang berada di bawah Dinas Pertanian daerah. Mereka yangmengawal proses pembuatan benih yang dilakukan produsen. “Setelah dinyatakan sesuai standar jaminan mutu akan diterbitkan sertifikasi,” ujarnya.

Kedua, jaminan mutu yang dikeluarkan produsen benih. Untuk model kedua ini, produsen akan mengeluarkan secara mandiri sertifikat jaminan mutu. Namun produsen tersebut terlebih dahulu mendapatkan akreditasi dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM).

“Sistem manajemen perusahaan atau produsen benih dievaluasi dan diaudit ke lapangan oleh LSSM. Paling tidak memenuhi standar minimal yang ditetapkan LSSM,” katanya.

Sedangkan untuk jaminan produk, Hindarwati mengatakan, nantikan akan dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSpro). Lembaga tersebut dapat memberikan sertifkasi jaminan produk kepada produsen benih yang memenuhi standar SNI. “Untuk tanaman pangan yang sudah ada adalah produk jagung dan padi,” ujarnya.

Untuk penerapan aturan tersebut menurut Hindarwati, perlu adanya sosialisasi kepada stakeholders perbenihan hortikultura, terutama produsen benih. Hal ini guna mengantisipasi/persiapan penerapan sistem manajemen mutu dan kemungkinan sertifikasi SNI untuk produk benih.

Sementara perlu diketahui juga Permentan sebagai dasar untuk penerapan PP tersebut sedang dalam penggodogan di Biro Hukum Kementan. Guna mengetahui bagaiman penerapan aturan tersebut, yuk ikuti WEBINAR: Sosialisasi PP No. 26 Tahun 2021. Pada Rabu, 9 Juni 2021, pukul 10.00 WIB-selesai.

Bagi yang ingin mengikuti bisa mengunduh link ini

 - Link Zoom rebrand.ly/PP-No-26-2021

  Meeting ID : 818 5850 9078
  Passcode : FGDBENIHH

- Untuk link Youtube bisa melihat di http://rebrand.ly/PP-No-26-Tahun-2021

 

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018