Friday, 18 June 2021


PP No. 26/2021, Dorong Kemandirian dan Daya Saing Produsen Benih

09 Jun 2021, 17:52 WIBEditor : Yulianto

Penyerahan sertifikat benih kepada perusahaan penerima | Sumber Foto:Dok Sinar Tani

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta—Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. PP tersebut sebagai tindaklanjut terbitnya UU Cipta Kerja No. 11/2020.

Dalam PP tersebut secara rinci diatur tentang perbinahn hortikultura. Khusus untuk aturan mengenai sertifikasi, produksi dan peredaran benih diatur dalam beberapa pasal, mulai pasal 136-141. Dalam pasal itu, sistem jaminan mutu produsen benih melalui sertifikasi sistem manajemen mutu bagi prousen benih yang berbentuk badan usaha atau produsen benih pemerintah bersifat wajib.

Saat ini peraturan sertifikasi dan peredaran benih hortikultura mengacu pada Permentan No. 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertfikasi dan Pegawasan Peredaran Benih Hortikultura. Permentan itu kemudian ada perubahan dengan terbitnya Permentan No. 116/Permentan/SR. 129/11/2013 menyusul keluarnya UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura.

Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26/2021, pemerintah membuka peluang bagi produsen benih tanah air untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi secara mandiri. Hal ini sebagai langkah maju dan menjadikan perusahaan kian bersemangat menghasilkan produk benih hortikultura berkualitas.

“Adanya PP No.26/2021 ini diharapkan bisa mendorong produsen benih dalam negeri kian terpacu untuk meningkatkan produksi dan pada akhirnya kita bisa mandiri benih hortikultura,” tutur Direktur Perbenihan Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Sukarman saat FGD Sosialisasi PP No.26/2021 yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bekerja sama dengan Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI), Rabu (9/6).

BACA JUGA:

Pemerintah Dorong Produsen Benih Hortikultura Lakukan Sertifikasi Benih Mandiri

Perusahaan Benih Hortikultura, Lengkapi Diri dengan Sertifikat Sistem Jaminan Mutu Benih

Sebagaimana diketahui, tertanggal 2 Februari 2021 pemerintah menerbitkan PP No. 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian yang tertuang ketentuan menyangkut Usaha Perbenihan Hortikultura. Dalam BAB IV pasal 136 tercantum ketentuan bahwa produsen benih yang berbadan hukum dan institusi pemerintah harus memiliki sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu di bidang perbenihan hortikultura yang terakreditasi.

Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) atau institusi pemerintah yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai ruang lingkup di bidang perbenihan hortikultura.

Namun kata Sukarman, produsen benih dan institusi pemerintah sebelum memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu harus memiliki. Pertama, Sertifikat Kompetensi. Kedua, Sertifikat Benih Hortikultura yang diterbitkan instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura .

Sekretaris Dewan Pembina Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI), Ir. Hindarwati, M.Sc mengatakan, sistem jaminan mutu merupakan sebuah pernyataan produsen benih, bahwa produknya sesuai standar, petugasnya sudah memenuhi kompetensi dan prosesnya juga telah memenuhi standar jaminan mutu.

Dalam sistem jaminan mutu ada dua model. Pertama ungkap Hindarwati, sistem jaminan mutu yang dikeluarkan intansi pemerintah yakni BPSB yang berada di bawah Dinas Pertanian daerah. Mereka yang mengawal proses pembuatan benih yang dilakukan produsen. “Setelah dinyatakan sesuai standar jaminan mutu akan diterbitkan sertifikasi,” ujarnya.

Kedua, jaminan mutu yang dikeluarkan produsen benih. Untuk model kedua ini, produsen akan mengeluarkan secara mandiri sertifikat jaminan mutu. Namun produsen tersebut terlebih dahulu mendapatkan akreditasi dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM).

Dorong Daya Saing

Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB University, Prof. Sobir mengatakan, dengan terbitnya UU Cipta Kerja medorong produsen benih memiliki daya saing yang kuat. Namun memang harus diakui di Indonesia ada produsen benih kecil yang perlu didorong agar naik kelas,.

“Mau tidak mau perlu dibina, terutama dalam dukungan fasilitas sertifikasi agar perusahaan yang kecil memiliki kemampuan melakukan seritifikasi,” katanya. Kedua, lanjutnya, dukung pelatihan SDM bagi pelaku atau pelaksana sertifkasi. Untuk itu, perlu ada subsidi akreditasi biaya LSSM (Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu).

Baca Juga : SNI Benih Horti Seperti Industri Fashion: Menjamin Mutu Benih bagi Produsen dan Petani

Akreditasi itu menurut Sobir, bukan hanya biaya akreditas, tapi juga biaya untuk menyusun dokumen LSSM. Untuk itu perlu dukungan dari pemerintah. “Kalau tidak, maka produsen benih kecil akan kesulitan naik kelas. Kita harapkan dalam dua tahun bisa naik kelas dan diharapan tidak ada yang tingga kelas,” katanya.

Sobir mengusulkan, produsen benih yang kapasitasnya terbatas agar berkolaborasi membentuk konsorsium produsen benih, sehingga bisa melakukan sertifikasi mandiri secara efisien. Penggabungan tersebut bukan dalam usaha, tapi kerjasama yang dibangun adalah membentuk usaha bersama untuk sertifikasi.

“Usaha pembibitan tetap berjalan sendiri-sendir, tapi nanti dalam sertifikasi bisa bareng. Kerjasam ini bisa dibangun antara perusahaan kecil, kelompok tani dan penangkar lokal,” ujarnya.

Materi FGD Sosialisasi PP No. 26 Tahun 2021

LINK YOUTUBE: http://rebrand.ly/PP-No-26-Tahun-2021 

SERTIFIKAT FGD Sosialisasi PP No. 26 Tahun 2021

Reporter : Tim Sinar Tani
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018