Friday, 18 June 2021


PP 26/2021 Bakal Diterapkan, Siapkah Produsen Benih Skala Kecil Menengah?

10 Jun 2021, 20:26 WIBEditor : Gesha

Produsen benih skala kecil dan menengah bersiap akselerasi jaminan mutu | Sumber Foto:Istimewa

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2021 mewajibkan produsen benih di Indonesia melakukan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu. Sejauh mana kesiapan para produsen benih terutama skala kecil dan menengah. 

“Pemerintah hadir dalam melindungi petani Indonesia dengan memastikan penjaminan mutu terhadap produk benih yang dihasilkan produsen, ini adalah sisi positif dari terbitnya PP No.26 Tahun 2021," ungkap Ketua Umum Ikatan Produsen Benih Hortikultura (IPBH) Moh. Aris  dalam Webinar Nasional bertajuk “Sosialisasi PP No. 26 Tahun 2021 dalam rangka Penerapan Sistem Jaminan Mutu untuk Perbenihan Hortikultura” yang diselenggarakan Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) dan Sinar Tani, Rabu (9/6). 

Ditambahkan Aris, adanya PP ini menjadi bentuk mengembalikan marwah penjaminan mutu benih hortikultura dan tanggung jawabnya pada masing-masing produsen benih dan menempatkan lembaga pemerintah dengan tupoksi yang lebih sederhana sebagai pengawas peredaran benih, dan benih hortikultura yang beredar telah tersertifikasi. 

Namun, bagi beberapa produsen benih, PP tersebut menjadi tantangan tersendiri, yang disebabkan oleh berbagai hal. Seperti realitas pra - penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) pada perusahaan benih hortikultura yang terutama adalah omzet usaha yang belum terpenuhi untuk mandiri.

"Selain itu kendala pada kecukupan SDM dan pemenuhan kompetensi standar, sarana dan prasarana pendukung yang belum terpenuhi, model usaha yang menekankan pada bisnis benih hilir (distribusi dan pemasaran), serta niat dan komitmen top manajemen,” tutur Aris.

Aris mengungkapkan unsur dasar Bisnis Perbenihan, yaitu menjual kepercayaan pada mutu genetic, mutu fisiologis, dan mutu fisik. Sehingga tanggung jawab mutu tetap ada pada perusahaan benih, apapun model Penjaminan Mutunya, baik Mandiri LSSM maupun dengan BPSB. Maupun melakukan penjaminan mutu sendiri.

“Solusi dari sisi produsen benih terkait hal tersebut, yaitu melakukan penggabungan usaha (holding) antar produsen benih yang masih skala kecil menengah. Holding company itulah yang melakukan sistem penjaminan mutu secara mandiri, " tuturnya. 

Selanjutnya Isu internal perusahaan dengan segala problematikanya diselesaikan seiring dengan tumbuh berkembangnya omzet usaha plus komitmen kuat dari top manajemen. 

Kendala Pemerintah 

Moh. Aris juga menyoroti realitas yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan amanat PP No. 26 Tahun 2021 ini.

“Jika semua perusahaan benih hortikultura memutuskan untuk mandiri, maka LSSM yang saat ini aktif (milik Kementan RI) tidak akan mampu menangani klien yang sebanyak itu, setidaknya dalam waktu dekat," ungkapnya. 

Ditambah potensi SDM Auditor/Assesor yang dimiliki LSSM tersebut tidak maksimal karena harus berbagi tanggung jawab dan tugas sebagai Aparatur Organik (ASN) di Kementan dengan beban kerja yang tidak sedikit.

Karenanya, IPBH memberikan solusi untuk realitas yang dihadapi pemerintah. Mulai dari membebaskan auditor LSSM yang saat ini ada terhadap tupoksi di luar sebagai fungsi asesor (setidaknya mengurangi), sehingga lebih focus dan memiliki banyak waktu di pelayanan sertifikasi SMM produsen benih.

Kemudian mendorong seluas-luasnya LSSM Swasta untuk tumbuh dan ikut berperan aktif dalam sertifikasi SMM produsen benih (baik yang telah ada maupun yang akan mengajukan ke KAN).

 

 

Reporter : Indri
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018