Senin, 18 November 2019


Pertahankan Pasar CPO, BPDPKS Tunda Pungutan Ekspor Sawit

27 Sep 2019, 16:06 WIBEditor : Gesha

Guna terus mempertahankan pasar CPO ditingkat global, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sepakat untuk tidak melakukan pungutan ekspor sawit sampai akhir tahun 2020. | Sumber Foto:HUMAS DITJENBUN

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--- Anjoknya harga crude palm oil (CPO/minyak sawit mentah)  di pasar global saat ini terus mengalami penurunan dikawatirkan akan mengancam keberlanjutan kebun sawit rakyat yang sedang dilakukan pemerintah. Guna terus mempertahankan pasar CPO ditingkat global, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sepakat untuk tidak melakukan pungutan ekspor sawit sampai akhir tahun 2020.

“Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya dalam mempertahankan harga CPO global, yang dampaknya tentu saja secara langsung akan dirasakan petani kelapa sawit nasional. Apalagi harga CPO global masih tercatat berfluktuatif,” kata Direktur BPDP-KS, Herdrajat Natawijaya, dalam acara FGD Minyak Sawit Berkelanjutan dengan tema “Petani Butuh Keberlanjutan Harga CPO Naik”, di Jakarta, Jumat (27/9).

Menurut Herdrajat, pungutan akan diberlakukan  apabila ada kepastian harga akan naik.  “Kami telah melaporkan keputusan tersebut kepada Presiden. Kita percaya begitu dikenakan pungutan 50% tersebut harga akan turun. Artinya para petani atau produsen kelapa sawit akan menerima harga lebih rendah lagi,” papar Herdrajat.

Herdrajat mengemukakan,  tak tertutup kemungkinan, pemberlakuan pungutan yang paling tepat dilakukan ketika B30 akan efektif berjalan pada 1 Januari 2020. Mengingat, pada saat itu akan terjadi kenaikan penggunaan CPO, karena volume penggunaan CPO untuk B30 akan bertambah sekitar 3 juta ton dibandingkan saat digunakan sebagai B20.

Dalam kesempatan yang sama, Guntur Cahyo Prabowo dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mengungkapkan,  dalam rangka mengatasi gejolak harga CPO di pasar global, pihaknya mencoba untuk mensinergikan pengembangan praktik minyak sawit berkelanjutan ditingkat petani dengan pelaku usaha.  Diharapkan, melalui pendekatan praktik minyak sawit berkelanjutan,  diharapkan bisa membantu petani dalam memangkas rantai pasok perdagangan Tandan Buah Segar (TBS) sawit.

“Pembelian harga tingkat petani tidak dilakukan pihak ketiga (perantara), lantaran cara demikian berdampak pada terpangkasnya harga. Karena itu dengan menerapkan skim berkelanjutan, petani bisa memiliki kesempatan untuk akses informasi dan penjualan langsung ke pabrik kelapa sawit,” jelas Guntur.

Kendati sertifikasi mungkin bukan satu-satunya jawaban atas masalah tersebut, lanjut Guntur, sertifikasi minyak sawit berkelanjutan itu dapat dijadikan salah satu alternatif guna membuka akses untuk petani sawit swadaya.  Khususnya, akses terhadap kemitraan pengolahan TBS bersertifikat yang dihasilkan oleh petani swadaya. “Selain akses pasar, peluang dukungan peningkatan kapasitas dari pabrik dan pula pihak lain seperti pemerintah juga terbuka lebar,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan menunda penerapan pungutan ekspor produk minyak sawit dan turunannya hingga 1 Januari 2020. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.05/2019 yang terbit 1 Juni 2019, disebutkan apabila harga CPO di atas US$ 570 per ton, akan dikenakan pungutan terhadap CPO dan turunannya 50?ri pungutan penuh.  Kalau harganya di atas US$ 620 kena pungutan ekspor 100%.

Selanjutnya, nilai pungutan ekspor produk CPO 100%,  tarifnya US$ 50 per ton. Sedangkan bila 50% hanya US$ 25 per ton. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, walau harga CPO di atas US$ 570 per ton, pungutan terhadap CPO akan ditunda hingga Januari 2020

Reporter : Indarto
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018