Senin, 18 November 2019


Tarik Investasi, Perkebunan Sederhanakan Regulasi

03 Okt 2019, 13:36 WIBEditor : Gesha

Dirjen Perkebunan, Kasdi Soebagyono menuturkan pihaknya akan terus melakukan penyederhanaan regulasi untuk semakin menarik investasi di Indonesia | Sumber Foto:ISTIMEWA

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Subsektor perkebunan terus membidik asing untuk membuka investasi di Indonesia. Deregulasi peraturan menteri pertanian (Permentan) terus dilakukan untuk memperlancar masuknya investor. Namun perlindungan dan peningkatan kapasitas untuk pekebun rakyat juga tetap dilakukan agar mampu bersaing. 

"Kita sedang menginventarisir regulasi yang memberikan kemudahan usaha terhadap investor, baik dalam negeri maupun luar negeri," kata Dirjen Perkebunan, Kasdi Soebagyono, kepada tabloidsinartani.com.

Pemerintah Indonesia memang tengah membuka lebar pintu investasi, termasuk penanaman modal asing (PMA). "Konsep deregulasinya memang membuka peluang investasi selebar-lebarnya, tetapi begitu mereka masuk akan ada proteksi tertentu yang kita lakukan untuk melindungi pekebun rakyat," tegasnya. 

Kasdi menuturkan, ada beberapa langkah deregulasi yang sudah dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian (Kementan). Diantaranya, menyederhanakan, mencabut bahkan menyatukan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang tumpang tindih maupun tidak mendukung investasi. 

"Jangka waktu 2008 sampai 2013 saja ada 1.091 Permentan yang berkaitan dengan Perijinan, kita sederhanakan menjadi 544 Permentan. Peraturan yang mempersulit dicabut, direvisi maupun omnibus law. Kedepannya akan menjadi 230 Permentan untuk memberikan kemudahan berusaha dan investasi," tutur Kasdi.

Khusus di subsektor perkebunan, regulasi perijinan tidak hanya ditentukan oleh Permentan saja, tetapi regulasi di sektor lainnya yang saling berkaitan. Misalnya, ijin perkebunan juga perlu ijin usaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk mengurus hak atas tanah, ada Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional. Kemudian penggunaan kawasan hutan sebagai produksi, harus ada ini dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Di tingkat Undang-Undang, pemerintah pun tengah melakukan deregulasi untuk mempermudah investasi. Mulai dari UU No. 39/2014 tentang perkebunan, UU No. 13/2010 tentang hortikultura dan UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Misalnya, pasal 95 pada UU 39/2014 tentang perkebunan yang akan direvisi, begitupula Permentannya. 

"Ada beberapa pasal yang memiliki rigiditas (kaku) untuk memberikan space (ruang gerak) kepada penanam modal bisa mendapatkan kemudahan tersebut. Terutama dalam konteks persyaratan-persyaratan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) pada saat nanti dilanjutkan dengan Permentannya, itu dipermudah," tuturnya. 

Perlindungan Pekebun

Subsektor perkebunan memang tidak meragukan lagi dalam ekonomi nasional. Tercatat, dukungan kepada PDB juga sangat besar yaitu mencapai Rp  480 trilliun setiap tahunnya. 

"Tapi ada sub sub sektor yang pelakunya adalah pekebun rakyat. Hampir 70 persen adalah pekebun rakyat dan 28 persen swasta dan sisanya BUMN. Perlu kerangka besar untuk mengangkat harkat sejahtera dari pekebun," tuturnya. Apalagi  sebagian besar pekebun rakyat ini tidak memiliki kemampuan untuk mengolah lebih lanjut dari produk perkebunan yang dihasilkan. 

Karena itulah, pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian akan hadir untuk bisa melindungi pekebun rakyat tersebut dengan berbagai upaya perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. "Perlindungan kepada petani tersebut dengan maksud, petani juga mempunyai kesempatan yang sama dalam konteks perluasan usaha (perkebunan)," ungkap Kasdi.  

Salah satunya adalah dengan peningkatan kemitraan antara petani dengan investor tersebut. Sehingga ada kesempatan berusaha untuk petani.  Adanya kemitraan tersebut, pengelolaan kebun kelapa sawit petani memiliki kualitas yang sama dengan kebun inti milik perusahaan. 

Termasuk, menyediakan pasar untuk mempermudah petani dalam menjual buah hasil panen, juga memberikan dukungan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup dan produktivitas kebun petani, meliputi pelatihan, pendampingan di lapangan dan peralatan yang modern. Hingga  menyediakan sumber ekonomi alternatif bagi para petani yang tanaman kelapa sawitnya telah berada di usia tidak produktif dan perlu diremajakan. **

Reporter : TABLOID SINAR TANI
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018