Monday, 23 May 2022


Harapan Petani Sawit, Mentan Lebih Perhatikan Perkebunan

24 Oct 2019, 16:11 WIBEditor : Yulianto

Presiden Jokowi saat pencanangan replanting | Sumber Foto:Dok. Sinar Tani

Pelaksanaan PSR, termasuk anggarannya bisa ditangani sepenuhnya oleh Kementan melalui Ditjen Perkebunan

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo  kurun lima tahun ke depan diharapkan bisa memberikan energi positif  bagi petani kecil dan pelaku usaha sawit. Mengingat, sawit punya andil sebagai penyumbang devisa negara terbesar non migas.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Alpian Arahman berharap Mentan terpilih, Syahrul Yasin Limpo lebih memperhatikan sub sektor perkebunan, khususnya petani sawit kecil yang harus rela menjual tandan buah segar (TBS)-nya dengan harga murah. 

“Ada sekitar Rp 300 triliun lebih devisa negara dihasilkan dari minyak sawit. Dari jumlah tersebut, sebagian dihasilkan dari kebun sawit rakyat. Karena itu, kami berharap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang baru dilantik Selasa (22/10) lebih peduli terhadap nasib petani sawit kecil,” tutur Alpian Arahman, di Jakarta, Kamis (24/10).

Menurut Alpian, kebun sawit yang dikelola petani sawit kecil cukup luas sekitar 4.756.272 ha, dari total luas kebun sawit sebanyak 12,3 juta ha. Namun, petani sawit kecil tak punya kekuatan untuk mengembangkan sejumlah kebunnya yang sebagian besar sudah berusia tua.

Peremajaan Sawit

Karena itu, Apkasindo juga mendorong Menteri Pertanian untuk melakukan peremajaan sawit rakyat (PSR) yang  nantinya bisa meningkatkan produktivitas kebun  petani yang saat ini hanya 1-1,5 ton/ha. Sebab, dengan peremajaan, produktivitas kebun bisa naik 3-3,5 ton/ha.

Namun menurutnya, pelaksanaan PSR, termasuk anggarannya bisa ditangani sepenuhnya oleh Kementan melalui Ditjen Perkebunan. Selama ini anggaran PSR sebesar Rp 25 juta/ha dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Jadi,  mulai dana pra CPCL  sampai eksekusinya di lapangan (penanamannya), kami harapkan bisa dikelola langsung Ditjenbun, sehingga tak terlalu lama proses pendanaannya di lapangan,” ujarnya.

Untuk mencapai target PSR seluas 200 ribu ha/tahun, menurut Alpian, harus didukung dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dari pemerintah. Sehingga target PSR nanti bisa tercapai tiap tahunnya. “Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, realisasi PSR tiap tahun masih jauh dari target,” ujarnya.

Alpian juga berharap, Kementan terus memperkuat kelembagaan agar petani sawit bisa menentukan harga TBS-nya sendiri.  Penguatan kelembagaan petani melalui koperasi akan memudahkan mereka menjual TBS ke pengolah kelapa sawit.

Yang tak kalah penting, Menteri Pertanian punya agenda untuk mengembangkan hilirisasi terhadap petani sawit.  Artinya, petani sawit tak hanya terbatas menjual TBS-nya ke pengolah kelapa sawit. Namun, petani bisa mengolah sawitnya sehingga punya nilai  tambah,” tutur Alpian.

Harapan lain dari pertani adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membantu petani sawit kecil mendapatan sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil). Sebab, dengan sertifikasi ISPO ini petani kecil bisa menunjukkan kalau sawit yang diproduksinya  ramah lingkungan dan berkelanjutan. “Produk sawit para petani kecil ini setelah mengantongi sertifikasi ISPO akan mampu bersaing dengan produk sawit lainnya di pasar global,” kata Alpian.

 

Reporter : Indarto
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018