Sabtu, 14 Desember 2019


Minyak Sawit Bersertifikat, Menagih Janji Pasar Eropa

27 Nov 2019, 10:53 WIBEditor : Yulianto

Diskusi Evaluasi Penyerapan CPO Bersertifikat di Pasar Global yang menghadirkan mantan Menteri Pertanian, Prof. Bungaran Saragih dan mantan Presiden Direktur PT. Astra Agro Lestari, Maruli Gultom | Sumber Foto:Dok.Forwatan

Harusnya sertifikasi ini memberikan nilai tambah bagi pesertanya. Tetapi faktanya sangatlah berbeda.

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Kampanye hitam dari negara-negara Eropa dan AS tetap saja berlanjut meski beberapa lokasi perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menerapkan sustainable palm oil (SPO).

Mirisnya lagi, produk CPO (crude palm oil) yang dihasilkan dari perkebunan yang telah menerapkan prinsif dan kriteria keberlanjutan sesuai permintaan negara maju, tak bisa bisa diserap semua. Diperkirakan setiap tahun, penjualan CSPO  masih di bawah 50%, sehingga produk CPO bersertifikat membanjir.

Karena itu, kalangan produsen  menagih janji   penyerapan minyak sawit berkelanjutan atau Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) di pasar global. “RSPO tidak membela kepentingan industri sawit baik produsen dan petani. Yang terjadi, tekanan terus diberikan. Saat harga turun ataupun tidak ada premium price. Mereka tidak membela anggotanya,” kata Maruli Gultom, Pengamat Perkelapasawitan, saat Diskusi “Evaluasi Penyerapan CPO Bersertifikat di Pasar Global” di Jakarta, Selasa (26/11).

Maruli Gultom menengarai, sertifikasi RSPO lebih banyak memuat kepentingan business to business. Buktinya, anggota RSPO harus membayar iuran setiap tahun. Mahalnya biaya sertifikasi dan surveillance menjadi bukti RSPO lebih banyak bersifat bisnis. “Produsen mau saja bayar  untuk  dipermalukan oleh NGO dalam forum tahunan. Kalaupun ingin menerapkan prinsip sustainable tidak perlu menjadi anggota RSPO,” ujarnya.

Ia pun mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab ketika premium price tidak terwujud. Harusnya sertifikasi ini memberikan nilai tambah bagi pesertanya. Tetapi faktanya sangatlah berbeda. Penolakan sawit di Eropa bukanlah persoalan merusak lingkungan, tetapi persaingan energi dengan produk minyak nabati yang diproduksi Eropa seperti kedelai, rapeseed, dan sun flower.

Yang harus dipahami bahwa tidak semua konsumen di Eropa mau membayar premium price bagi produk minyak sawit berkelanjutan. Jadi siapa yang bertanggungjawab ketika premium price tidak ada (bagi produsen dan petani sawit),” ungkapnya.

Sementara itu Prof. Bungaran Saragih, Menteri Pertanian Periode 2000-2004 menjelaskan, konsumen minyak sawit dunia yang selama ini menuntut sustainability ternyata inkonsisten. Penyerapan pasar CPO  bersertifikat sustainablity  baru sekitar 60 persen dari produksi CPO bersertifikat sustainability.

Ia menilai, konsep sustainability yang berlaku dan diadopsi sekarang ini, baik ISPO maupun RSPO merupakan konsep absolute sustainability  dengan dua kategori yakni sustainable or  unsustainable.

Pendekatan sustainability bersifat mutlak dinilai kurang  tepat.  Padahal, sustainability ini merupakan konsep relatif yakni lebih sustainable (more sustainable) dari sebelumnya atau dibandingkan yang lain,” tuturnya.

Diakuinya, memang banyak pihak berpandangan bahwa sertifikasi sustainability minyak sawit dinilai diskriminatif  karena hanya menuntut sertifikasi pada komoditas sawit dan belum diberlakukan di seluruh komoditi maupun produk diperdagangkan secara internasional. Padahal  menurutnya, kewajiban sustainability ini bersifat menyeluruh baik dalam perundang-undangan berlaku di Indonesia maupun platform SDG’s yang telah diratifikasi di  Indonesia.

Adapun perwakilan petani yang hadir dalam diskusi mengakui terjadi ketidakadilan bagi petani peserta RSPO. Gulat Manurung, Ketua Umum DPP APKASINDO, menyebutkan anggotanya dikejar-kejar mengikuti  sertifikasi RSPO. Setelah dapat, harga yang diterimanya tetap sama.

“Mereka (petani) dijanjikan harga bagus. Tapi tidak ada. Permintaan minyak sawit bersertifikat lebih rendah dari produksi. Pembeli yang ingin minyak sawit bersertifikat jumlahnya juga sedikit. Artinya, tuntutan sertifikat bagian politik dagang negara pembeli seperti Eropa. Kita dituduh merusak hutan dan lingkungan. Padahal, yang menuduh belum tentu pahan dan mengerti sawit,” tegasnya.

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018