Monday, 10 August 2020


PG Perlu Dana Besar untuk “Beli Putus” Tebu Petani

13 Feb 2020, 14:38 WIBEditor : Indarto

Salah satu perkebunan tebu yang dikembangkan petani | Sumber Foto:Dok. Humas Ditjenbun Kementan

Harga gula kerap berfluktuasi di pasar. Sementara itu, pemerintah tak ada jaminan kerugian dari sistem tersebut.

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--- Implementasi Surat Edaran No. 593/TI.050/E/7/2019 tanggal 19 Juli 2019 perihal Penerapan Sistem Pembelian Tebu (SPT) yang dikeluarkan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Perkebunan, tampaknya masih “berjalan di tempat”. Bahkan, sejumlah pabrik gula (PG) masih ada yang tetap menggunakan mekanisme sistem bagi hasil, karena untuk mengimplementasikan SPT perlu dana besar.

Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Budi Hidayat mengatakan,  SPT atau “beli putus” tebu petani yang dikeluarkan Kementan itu tujuannya memang bagus, yakni untuk melindungi petani. Namun, PG yang akan menerapkan SPT ke petani menilai risikonya sangat tinggi.

Mengapa risikonya sangat tinggi? Menurut Budi, karena harga gula kerap berfluktuasi di pasar. Sementara itu, pemerintah tak ada jaminan kerugian dari sistem tersebut.

“Karena itu, PG harus punya dana besar untuk menerapkan SPT ke petani. Karena itu, kami menilai agar aturan ini ditata kembali,” ujar Budi, di Jakarta, Kamis (13/2).

Hal senada juga diungkapkan Tenaga Ahli AGI,  Yadi Yusriyadi. Menurut Yadi, SPT ke petani itu cost of money (biayanya) tinggi dan di dalam mekanisme seperti itu ada risiko kerugian bagi PG.

“Kalau lancar memang tak masalah. Bisa jadi tebu yang dibeli dari petani  setelah digiling tak langsung mengalir ke pasar. Akhirnya, gudang penuh, sehingga harga gula jatuh,” papar Yadi.

Yadi memberi contoh, pada tahun 2018 harga gula sempat berada di bawah Rp 9.000/kg, sehingga PG harus menanggung rugi Rp 1.000/kg.  “ Bayangkan saja, kalau volumenya  200 ribu ton, PG akan rugi sekitar Rp 200 miliar. Karena itu, SPT itu perlu dukungan dana besar yang tak setiap PG mampu memenuhinya,” jelas Yadi.

Guna  menekan biaya dan kerugian yang mungkin terjadi, Yadi mengimbau supaya kebijakan “beli putus” tebu petani diintegrasikan dengan yang lain. “Misalnya diintegrasikan dengan kuota gula di pasar maupun harga gula jenuh di pasar. Kalau tak diintegrasikan dengan yang lain,  PG yang melakukan “belu putus” tebu petani akan mengalami kerugian. Sementara itu, tak ada jaminan apabila mereka mengalami kerugian,”  papar Yadi.

Seperti diketahui, dengan keluarnya SPT tersebut, akan menggantikan mekanisme sebelumnya yaitu sistem bagi hasil (SBH),--yang selama ini berjalan. Memang, dengan “beli putus” ini petani akan mendapatkan harga yang jelas. Beda dengan sebelumnya, petani belinya dengan gula yang digiling. Artinya, tebu mereka dibawa ke pabrik gula kemudian digiling, nanti sekian persen dari gula itu jadi ongkos giling.

Mekanisme “beli putus”  ini ditetapkan berdasarkan Harga Pembelian Tebu Pekebun (HPP) sebesar Rp 510.000/ton pada tingkat rendemen 7 persen. Apabila rendemen lebih tinggi atau kurang dari 7 persen, harganya disesuaikan secara proposional.  

SPT dapat dihitung dengan rumus (R/7 persen X 510/kg). Sedangkan pembayaran yang dilakukan PG sesuai dengan kualitas tebu , paling lambat tujuh hari setelah tebu diterima oleh PG. Melalui mekanisme ini diharapkan, petani akan memperoleh pendapatan sesuai dengan hasil rendemen.

 

Reporter : Dimas
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018