Sunday, 09 August 2020


ISPO Diterbitkan Lembaga Sertifikasi, Pemerintah Tak Akan Intervensi

17 Jul 2020, 16:33 WIBEditor : Indarto

Kebun sawit | Sumber Foto:Dok. Indarto

Sertifikasi ISPO diwajibkan untuk perusahaan perkebunan dan pekebun (5 tahun sejak diberlakukan Perpres bagi pekebun). Prinsip dan kriteria pekebun tidak dibedakan antara petani plasma dan petani swadaya.

 

 
TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---- Sesuai  Peraturan Presiden (Perpres) No.44 Tahun 2020, kewenangan untuk menerbitkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) saat ini dipegang oleh Lembaga Sertifikasi (LS). Pemerintah selaku regulator tak akan melakukan intetvensi pada proses penilaian dan penerbitan sertifikat ISPO.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis,  Musdhalifah Macmud mengatakan,  selaku regulator, pemerintah akan menyediakan regulasi, melakukan monitoring dan evaluasi. Bahkan, pemerintah tidak melakukan intervensi dalam proses penilaian dan penerbitan sertifikat. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin  independensi.

“Sesuai Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertfikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia,  Lembaga Sertifikasi lah yang bertindak sebagai eksekutor dalam menerbitkan sertifikat ISPO,” kata Musdhalifah Machmud, pada Webinar Nasional bertajuk “ISPO Pasca Terbitnya Perpres No.44 Tahun 2020”, di Jakarta, Jumat (17/7).

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan),  Kasdi Subagyono mengatakan, sesuai rancangan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang saat ini sedang dimatangkan,  sertifikasi ISPO diwajibkan untuk perusahaan perkebunan dan pekebun (5 tahun sejak diberlakukan Perpres bagi pekebun). Prinsip dan kriteria pekebun tidak dibedakan antara petani plasma dan petani swadaya.  Sertifikasi ISPO dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi (LS)  dan disahkan oleh pimpinan LS.

Sesuai rancangan Permentan  juga diatur kelembagaan ISPO yang terdiri dari Dewan Pengarah yang diketuai oleh Kemenko Perekonomian. Sedangkan Komite ISPO diketuai oleh Menteri Pertanian.

Selanjutnya, Dewan Pengarah ISPO  beranggotakan Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Perindustrian, serta Menteri Perdagangan.

Dewan Pengarah bertugas, menyusun kebijakan  pengembangan dan standar Sistem Sertifikasi ISPO,  melakukan pengawasan dan evaluasi  pelaksanaan sertifikasi ISPO, serta membentuk dan menetapkan Komite Sertifikasi ISPO.

Sedangkan Komite Sertifikasi ISPO beranggotakan unsur pemerintah, profesional, akademisi, KAN  ALSI, pemantau independen, dan narasumber utama (prominent). Tugasnya adalah menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah; menyusun dan mengembangkan Sertifikasi ISPO; melakukan pembinaan kepada unit usaha kelapa sawit (auditee); mengawasi pelaksanaan dan mengevaluasi proses sertifikasi ISPO. Mereka juga bertugas membangun sistem informasi kelapa sawit berkelanjutan; dan melakukan kerjasama dengan KAN dalam rangka akreditasi LS ISPO.

Kasdi menyebutkan, hingga 30 Juni 2020, Komisi ISPO  telah menerbitkan 621 sertifikat ISPO yang mencakup area perkebunan sawit seluas 5.450.329 ha atau 38,03 persen dari total luas kebun sawit 14,33 juta Ha. Produksi CPO kebun tersebut sebanyak 13.003.424 ton/tahun atau 32,05 persen dari total produksi CPO 40,57 juta ton/tahun. Sedangkan produktivitasnya sebanyak 11,05 ton/ha.

Jumlah sertifikat yang diterbitkan adalah, Perkebunan Besar Swasta (PBS) sebanyak 557 sertifikat dengan luas areal 5,151,481 ha (66,15 persen dari luas total 7,788 juta ha). Perkebunan Besar Negara (PBN) sebanyak  50 sertifikat dengan luas areal 286.590 ha (40,20 persen dari luas total 713 ribu ha).  Perkebunan rakyat (PR) sejumlah 14 pekebun (koperasi plasma dan koperasi swadaya) seluas 12.270 ha (0,21 persen dari luas total 5,827 juta ha).

Pelaku usaha perkebunan yang ikut sertifikasi ISPO dillaporkan sebanyak 779 unit. Mereka terdiri  dari 761 perusahaan; 11 KUD/KSU Kebun Plasma; 1 Bumdes dan 6 Koperasi/Asosiasi Kebun.

Masa Transisi Satu Tahun

 Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN), Kukuh S. Achmad menjelaskan,  KAN akan memberikan akreditasi kepada LS ISPO yang telah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO dengan masa berlaku sertifikat akreditasi sesuai dengan masa berlaku pengakuan dari Komisi ISPO.

Selain itu, LS ISPO diberikan masa transisi selama 1 tahun untuk melakukan penyesuaian terhadap persyaratan SNI ISO/IEC 17065:2012 dan diverifikasi kesesuaiannya melalui analisis gap.  Bagi LS ISPO yang tidak dapat memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17065:2012 sesuai batas waktu yang telah ditetapkan maka akan dicabut akreditasinya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Sunari  mengatakan, Keputusan Dirjen Perkebunan No. 144/Kpts/OT.05/4/2020  tentang Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, menjelaskan ihwal verifikasi teknis. Verifikasi teknis dalam keputusan Dirjen Perkebunan ini dimaksudkan dalam rangka menciptakan perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip bekelanjutan melalui sertifikasi ISPO. 

" Verifikasi teknis pada perkebunan kelapa sawit berupa proses sertifikasi dan/atau sertifikasi ISPO. Adapun sasaran penerima adalah kelompok tani/gapoktan/koperasi, dan kelembagaan ekonomi pekebun lainnya," jelas Sunari.

Menurut Sunari, agar  bisa melakukan verfikasi teknis, perusahaan atau pekebun harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, lekebun sawit bersangkutan tergabung dalam Kelompok Tani/Gapoktan/koperasi atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya. Pekebun memiliki legalitas dan susunan pengurus Kelompok Tani/Gapoktan/koperasi atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya. Koperasinya juga berbadan hukum atau terdaftar pada instansi terkait yang berwenang.

" Persyaratan lainnya yakni berupa surat keterangan kepemilikan lahan tidak dalam status sengketa yang diperoleh dari Kepala Desa/Lurah/Camat atau Kepala Dinas daerah Kabupaten/kota atau Pejabat Kantor Pertanahan setempat sesuai kewenangan," jelasnya.

Dikatakan, sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik atau bukti kepemilikan lainnya yang sah juga menjadi salah satu persyaratan. "Terkait dengan dokumen kepemilikan lahan ini jika nama pekebun tidak sesuai dengan surat tanah maka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang," paparnya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono mengatakan, tantangan dalam sertifikasi ISPO selama ini adalah, anggota Gapki yang sudah bersertifikat ISPO belum dapat menjual CPO dan produk turunannya sebagai produk ISPO di tingkat lokal, nasional serta internasional. ISPO dari aspek tata kelola yang berkelanjutan sudah diketahui, namun dari aspek produk ISPO-nya belum bisa “diketahui oleh berbagai pihak“ secara nasional maupun internasional.

" Selain itu juga anggota Gapki belum bisa menyatakan klaim produk ISPO yang sudah diverifikasi oleh lembaga independen terakreditasi," pungkasnya.

  

Reporter : Dimas
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018