Monday, 28 September 2020


Bukan Culture Stelsel, Ini Suksestori Perkebunan Inti Rakyat Kelapa Sawit  

05 Aug 2020, 10:05 WIBEditor : Ahmad Soim

Industri kelapa sawit tetap bertahan saat pandemi Covid-19 menghantam Indonesia | Sumber Foto:Dok. Sinta

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -  Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Indonesia sudah berkelambang lebih dahulu sebelum munculnya perkebunan sawit swasta korporasi. Pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) Kelapa Sawit bukan kelanjutan culture stelsel pada masa penjajahan Belanda.

“Pola PIR tidak ada kaitannya dengan sistem tanam paksa yang diluncurkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada abad ke 19,” kata Soedjai Kartasasmita,  Ketua Umum Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKS-PPS ) kepada Tabloid Sinar Tani (5/8).

 PIR Kelapa Sawit mulai berkembang pada tahun 1970-an. PIR berkembang dengan suntikan dana dari Bank Dunia, ADB dan Jerman Barat untuk PIR Ophir. Dalam pola PIR Kelapa Sawit, dikembangkan peran koperasi untuk pengembangan kelapa sawit rakyat.

“Contoh suksestori Koperasi PIR Sawit adalah OPHIR (Jambi). Para petani sawit di sini untuk peremajaan tidak memerlukan pendanaan dari pihak ke 3 hingga sekarang. Bisa dicek langsung kepada Dirut Holding PTPN-3 Bapak M.A. Ghani,” tambah Soedjai Kartasasmita.

Pengembangan industri hilir di Kelapa Sawit sudah sejak awal menjadi visi  pemerintah dalam mengembangkan PIR Kelapa Sawit. Limbah Kelapa Sawit dan cangkangnya bisa diolah untuk berbagai keperluan.  Pengembangan  pabrik minyak goreng pertama dibuat di PTP-6 Adolina pada tahun 1977, tapi sayangnya sekarang sudah tutup.

Pada tahun 2011, dibuat studi tentang pengembangan industri hilir. Kesimpulan dari studi tersebut jelas Soedjai Kartasasmita dari segi energi, perkebunan sawit bisa mandiri termasuk transportasi dengan menggunakan bahan bakar dari limbah,  bahkan bisa menjual listriknya ke PLN.  

 

Tak Terkait Tanam Paksa

Sejarah PIR Kelapa Sawit di Indonesia cukup berliku. Menurut Soedjai Kartasasmita Pola PIR tidak ada kaitannya dengan sistem tanam paksa yang diluncurkan oleh pemerintah Hindia Belanda di abad ke 19. Pola PIR bukan diawali dengan kelapa sawit tapi dengan karet pada awal 1970 an dengan dana Bank Dunia . Maksudnya untuk membantu para petani karet dengan melibatkan perusahaan perkebunan negara sebagai agen pembangunan. “Saya ikut dalam negosiasi dengan Bank Dunia di Washington DC pada bulan Maret 1970,” tambahnya.

Ketika itu saya tanyakan: ‘Mengapa bukan kelapa sawit?’.  Jawabannya Amerika tidak akan setuju, namun dalam negosiasi berikutnya disetujui penanaman kelapa sawit di Lampung yang dikerjakan oleh PNP X yang pimpin oleh Bapak Oestara sebagai Dirut.

Penanaman kelapa sawit di Lampung ini sampai jadi perhatian Robert Mc Namara yang waktu itu menjadi pejabat menduduki posisi sebagai Presiden Bank Dunia sehingga pada saat berkunjung ke Indonesia pada tahun 1970 an memerlukan singgah ke Lampung untuk melihat perkembangan PIR kelapa sawit dari dekat.

Saya sendiri pada tahun 1973 sampai diminta untuk berkunjung ke pulau New Britain dimana pemerintah Papua New Gini yang masih di bawah naungan Australia meluncurkan program PIR kelapa sawit dengan dukungan perusahaan perkebunan yang juga memiliki kebun kebun di Indonesia yaitu Harisson & Crosfield .

Saya juga diminta berkunjung ke Pantai Gading di Afrika dimana program PIR kelapa  sawit  sudah diaplikasikan. Di Sumatera Utara pada tahun 1973, saya bersama Kodam II Bukit Barisan meluncurkan PIR kelapa sawit di Sei Baleh Kabupaten Asahan dengan pembiayaan oleh Bank Buni Daya. Walaupun skalanya kecil tapi ternyata menjadi perhatian Jenderal Makmun Murod Panglima Angkatan Darat khusus datang ke Sei  Baleh pada tahun 1975 untuk meresmikan proyek tersebut.

Pemerintah juga meluncurkan berbagai proyek PIR termasuk PIR Trans dengan pola yang berbeda yaitu tanpa melibatkan perusahaan perkebunan negara. Pada tahun 1979, PTP VI atas permintaan Gubernur Azwar Anas membangun proyek PIR Ophir dengan melibatkan para pensiunan Angkatan Darat di Sumatera Barat. Pendanaannya saya negosiasikan dengan Pemerintah Jerman Barat dan dengan rasa bangga saya sampaikan disini bahwa hingga sekarang proyek Ophir tetap bertahan sebagai succes storynya PIR.

“Ironinya ketika proyek ini diresmikan oleh Presiden Suharto pada tahun 1984 saya tidak diperkenankan masuk karena tidak membawa surat undangan padahal saya sebagai pendirinya pagi itu khusus datang dari Jakarta untuk menghadirinya,” cerita Soedjai Kartasasmita.

Reporter : Som
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018