Saturday, 19 September 2020


Mandatori B 30 Harus Dibarengi dengan Tata Niaga TBS

14 Sep 2020, 11:09 WIBEditor : Indarto

Kebun sawit | Sumber Foto:Dok. Indarto

Program biodiesel perlu mendapat dukungan semua pihak karena memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan menekan impor BBM.

 

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta----Niat pemerintah melanjutkan mandatori biodiesel campuran 30 persen atau B 30 mendapatkan dukungan berbagai pihak,  termasuk petani.  Mengingat, program ini sangat efektif dalam menjaga keseimbangan stok sawit dan harga di dalam negeri.

 Sekjen DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Rino Afrino mengatakan, program B 30  bisa dikatakan berhasil asalkan disertai perbaikan tata niaga TBS petani swadaya yang jumlahnya  92 persen dari 7 juta pekebun sawit smallholder,--yang selama ini terabaikan. Dengan adanya perbaikan tata niaga TBS petani swadaya, sehingga tak ada lagi kritikan program B 30 hanya menguntungkan segelintir grup besar perusahaan sawit.

 “Program (B 30) merupakan kebijakan strategis nasional untuk meningkatkan serapan produksi minyak sawit di dalam negeri dan menjaga harga CPO agar ekonomis. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan luasnya perkebunan sawit di 22 provinsi seluruh Indonesia, produksi CPO kita melimpah. Oleh karena itu kami mendukung kelanjutan program bagi ketahanan energi nasional ini,” kata Rino Afrino, di Jakarta, Senin (14/9).

 Menurut Rino, program biodiesel perlu mendapat dukungan semua pihak karena memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan menekan impor BBM. Pemerintah sangat berkepentingan atas keberlanjutan biodiesel dari B 30 – B 100.

 Rino mengatakan, dalam perdagangan internasional disebutkan bahwa saat ini  selisih harga CPO dan minyak bumi semakin melebar. Hal ini berdampak kepada  pemberian insentif B 30 melalui berbagai skema.  Mulai dari kenaikan pungutan ekspor dan menambah insentif dari APBN.

 “Bagi petani, persoalan pungutan ekspor dan B 30 ini  harus menguntungkan semua pihak. Kami ingin mendapatkan harga TBS yang wajar dan berkeadilan. Kuncinya adalah wajib diperbaiki tata niaga TBS di tingkat petani. Sebab,  tanpa adanya perbaikan perlawanan tetap ada,” tegas Rino.

 Dikatakan,  dengan harga CPO sebesar 600 dollar AS per ton, maka harga TBS petani  seharusnya Rp Rp 1.500-Rp 1. 700 per kilogram. Harga inilah yang seharusnya dapat dinikmati petani di seluruh. Namun, fakta di lapangan menyebutkan, petani tidak memperoleh harga tersebut. Justru, harga yang didapat petani jauh di bawah harga tersebut.

 “ Apalagi harga CPO sekarang  sudah mendekati  700 dollar AS per ton, harga TBS seharusnya Rp1.800-Rp 2.200/kg.”  ujar  Rino.

 Rino juga mengaku,  baru saja melakukan konsolidasi petani Apkasindo di 22 Provinsi dan 118 Kabupaten. Nah,  fakta di lapangan yang selalu menjadi keluhan utama yaitu rendahnya harga TBS,  khususnya bagi petani sawit di Indonesia Bagian Timur selisih harganya lebih rendah sampai 40 persen dibandingkan harga di Indonesia Bagian Barat.

 “ Terkait fakta lapangan tersebut, sepatutnya menjadi pertimbangan serius pemerintah yang berencana  menaikkan pungutan ekspor. Harga TBS petani dapat terbebani Rp 90-105/Kg TBS  sebagai imbas kenaikan pungutan ekspor,” ujarnya.

 Menurut Rino, apabila tata niaga TBS petani belum juga diperbaiki semua akan sia-sia. Apalagi petani sawit saat ini terbebani dan dihantui oleh Perpres ISPO 2020 yang memaksa petani wajib bersertifikat ISPO. Artinya,  kalau tidak bersetifikat ISPO, maka  TBS petani tidak akan ada PKS yang membeli.

 “  Ini semua berpeluang menekan harga TBS petani. Jadi, (petani) tiga kali terkena dampaknya,”  ujarnya.

 Rino berharap adanya konsep sharing the pain untuk memperkuat semua pihak. Intinya adalah memperkuat yang lemah dan menjaga yang telah kuat. Kekuatan tiga pemangku kepentingan: petani, pengusaha, dan pemerintah harus tetap dijaga.

 “Ketiganya jangan saling merugikan. Maka,kami ingin tata niaga TBS diperbaiki sesegera mungkin melalui revisi Permentan 01/2018 tentang tata niaga TBS. Barulah bisa kenaikan pungutan di atas harga CPO 600 dollar AS per ton menjadi solusi atas kelanjutan program B 30,” kata Rino.

 

 

 

Reporter : Dimas/Humas Ditjen Perkebunan
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018