Monday, 19 October 2020


Agar Produksi Meningkat, Petani Sawit Butuh Pendampingan

13 Oct 2020, 11:04 WIBEditor : Indarto

Kebun sawit | Sumber Foto:Dok. indarto

Petani sawit harus bermitra dengan perusahan. Pemerintah harus hadir dan rumuskan kembali pendampingan di era PIR saat ini.

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta—Salah satu keberhasilan program perkebunan inti rakyat (PIR) adalah pendampingan dan pembinaan kepada petani yang intensif dari pemerintah melalui  petugas areal development officer (Ado). Setelah petugas Ado tenggelam dan jejaknya makin menghilang, maka pembinaan yang terkait dengan peremajaan sawit rakyat (PSR), dan pengembangan sawit dari hulu-hilir harus dilakukan secara berkolaborasi antar pihak.

“ Sekarang sudah masuk program peremajaan sawit. Karena itu, agar produksi kelapa sawit meningkat harus dikembangkan bersama, tak bisa sendiri. Artinya, harus ada kolaborasi, penyuluh pemerintah, swasta dan swadaya, dan harus ada yang mengkoordinirnya,” kata Juwita, dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) Kalimantan Barat (Kalbar),  pada webinar, di Jakarta, Selasa (13/10).

Juwita yang mantan petugas Ado ini mengaku, sawit akan menjadi penyelamat ekonomi nasional di saat pendemi covid 19. Bahkan, minyak sawit akan menjadi pasar yang besar bagi pengembangan pertanian. “ Jadi, petani sawit harus bermitra dengan perusahan. Pemerintah harus hadir dan rumuskan kembali  pendampingan di era PIR saat ini. Harus ada satu model yang konsepnya beda, tapi intinya sama,” jelasnya.

Menurut Juwita, petani sawit yang bermitra punya hak dan kewajiban. Tak hanya itu, saja petani sawit harus punya kepemilikan dalam kemitraan tersebut.  “Saat menjadi petugas Ado, kami juga menumbuhkembangkan kelembagaan petani. Ada kerjasama antar kelompok tani, gapoktan dan koperasi,” ujarnya.

Juwita juga mengatakan, sebagai petugas Ado, yang nota bene representasi dari pemerintah juga mengawasi pembangunan fisik perkebunan, monitoring,  dan inventarisir konflik sosial yang timbul. Sebab membangun PIR kelapa sawit saat itu banyak masalah. Menggabungkan perusahaan besar dengan rakyat tidaklah mudah.

“Saat ini ada PSR yang dilakukan pemerintah dan BPDPKS. Ada juga pendidikan dan pelatihan, pengembangan sarana dan prasarana,  yang semua ini harus melibatkan asoasiasi petani,” katanya.

Sedangkan, Senior Advisor Forstabi, Rukaiyah Rafik mengatakan, banyak tantangan ketika melakukan pendampingan petani sawit. Tantangan dan kendalanya tak hanya legalitas lahan (sertifikasi), tapi juga minimnya pengetahuan petani.

“Khususnya petani sawit swadaya, legalitasnya hanya surat warisan. Mereka dalam budidaya bibitnya juga asalan. Akses informasi, pendanaan dan pasar juga kurang. Bahkan, banyak kebun petani swadaya yang kurang jelas, sehingga produksi rendah. Sebab, mereka tak bisa beli pupuk,” kata Rukaiyah.

Menurut Rukaiyah, untuk mengeliminir persoalan petani sawit di lapangan, khususnya terkait bibit asalan bisa dilakukan dengan pendekatan PSR. Nah, untuk pengembangan petani sawit tentunya, diperlukan dukungan berbagai pihak.

“ Kami juga lakukan pendampingan, ada yang sudah ISPO. Kita juga lakukan kapasitan building dan dorong kemitraan untuk bantu dan mempertahankan sertifikasi mereka. Memang dukungan pemerintah ke petani swadaya kurang. Tapi, pemerintah harus hadir dan punya wewenang dalam peningkatan kapasitas organisasi petani sawit,” paparnya.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendorong penanganan budidaya replanting sawit agar berjalan optimal.  Bahkan, Mentan SYL tak hanya masuk dalam pendekatan replanting atau menanam sawit dan memeliharanya.

“ Tak hanya replanting saja,  tapi bagaimana sampai pada titik mengolahnya seperti apa di tingkat rakyat, mulanya di tingkat industri, ini tentu saja bagian-bagian yang harus dipikirkan bersama," ujarnya.

Bahkan, Ditjen Perkebunan hingga saat ini komitmen melakukan PSR  sampai tahun 2022 mendatang. Guna merealisasikan target PSR pada tahun ini, Kementan akan melakukan sejumlah percepatan. Diantaranya adalah dengan memangkas persyaratan petani dalam mengajukan PSR dari 14 syarat menjadi 8 (delapan) syarat.

Menurut Kasubdit Kelapa Sawit, Ditjen Perkebunan Kementan, Edi Subiantoro, delapan persyaratan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah birokrasi dalam pelaksanaan PSR. Diantaranya adalah, petani harus punya kelembagaan, dalam satu pengusul minimal 50 ha dengan radius 10 Km ditunjukkan dalam peta berkoordinat.

 Petani yang mengajukan PSR harus bisa menunjukkan KTP, KK atau surat keterangan dari Dinas Kependukan dan Catatat Sipil, rekening bank aktif, Surat Tanda  Daftar Budidaya (STDB) atau surat kesanggupan penyelesaian STDB.

 

 

Reporter : Dimas/Humas Ditjen Perkebunan
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018