Senin, 04 Maret 2024


Berbagi Saham Kebun dengan Rakyat

01 Jul 2013, 12:08 WIBEditor : Julianto

Banyak hal baru dalam revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Salah satunya adalah kepemilikan lahan perkebunan sawit.

Pemerintah akan mewajibkan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) untuk mendivestasikan sahamnya ke koperasi perkebun.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Mukti Sardjono mengatakan, divestasi saham tersebut dilakukan pada tahun kelima setelah pabrik beroperasi komersial. Jumlah divestasi tersebut paling rendah 5% yang secara bertahap meningkat menjadi paling rendah 51% dari jumlah seluruh saham pada tahun ke-10.

Dalam revisi Permentan No. 26 tahun 2007 tersebut, untuk mendapatkan IUP-P usaha industri pengolahan hasil perkebunan harus memiliki beberapa kriteria. Pertama, paling rendah 20% kebutuhan bahan baku dari kebun sendiri. Kedua, kekurangan bahan baku dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain yang tidak memiliki unit pengolahan melalui kemitraan pengolahan yang berkelanjutan. Ketiga, melalui kemitraan usaha melalui pola kepemilikan saham dengan masyarakat.

Bagaimana dengan perusahaan yang akan membangun usaha industri pengolahan hasil perkebunan, padahal di kabupaten setempat sudah tidak tersedia lahan untuk pembangunan kebun sendiri? Mukti mengatakan, pemerintah mengharuskan perusahaan tersebut bekerjasama kepemilikan saham dengan koperasi pekebun setempat sebagai pemasok bahan baku.

“Jadi kalau industri pengolahan kelapa sawit tidak mempunyai bahan baku sampai 20%, bisa menjual sahamnya ke masyarakat. Tujuannya memberdayakan masyarakat,” katanya.

Untuk informasi yang lebih lengkap baca EDISI CETAK TABLOID SINAR TANI

(berlangganan Tabloid SINAR TANI.  SMS ke : 081317575066)

Editor : Julianto

BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018