Saturday, 16 January 2021


Beleid RPP UU Cipta Kerja Ancam Lahan Sawit Rakyat

23 Dec 2020, 17:32 WIBEditor : Yulianto

Petani sawit di lahan yang tengah diremajakan. Namun kini lahan petani sawit terancam RPP UU Cipta Kerja | Sumber Foto:Dok.Sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Cipta Kerja dinilai bakal mengancam keberadan lahan petani kelapa sawit swadaya. Pasalnya, banyak petani kelapa sawit yang sudah turun-menurun berkebun di kawasan kehutanan, termasuk sebelum pemerintah membuat kebijakan penetapan kawasan hutan.

“Kami melihat ada disharmonisasi dalam RPP UU Cipta Kerja. Kami awalnya berharap RPP menjadi solusi, bukan pintu menuju permasalah. Tapi yang terjadi dalam RPP malah bukan solusi yang diberikan, tapi menimbulkan masalah baru,” sesal Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung di Jakarta, Rabu (23/12).

Padahal menurutnya, perkebunan sawit rakyat selama ini telah berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, termasuk penyelamat saat krisis ekonomi tahun 1997-1998 dan akibat pandemi Covid-19. Saat ini luas perkebunan sawit rakyat mencapai 6,7 juta hektar (ha) atau 41persen dari total luas lahan sawit di Indonesia sebesar 16,3 juta ha.

Menurut Gulat, persoalan yang sangat memberatkan petani adalah mengenai klaim pemerintah terhadap lahan sawit rakyat yang berada kawasan hutan. Dalam RPP UU Cipta Kerja tersebut pemerintah hanya memberikan waktu tiga tahun guna menyelesaikan persoalan klaim kawasan hutan dalam perkebunan sawit.

Jika proses pengukuhan kawasan hutan harus menunggu sampai tahap penetapan dilakukan, maka hampir dapat dipastikan jangka waktu tiga tahun tersebut akan terlampaui, petani sawit tetap akan terjebak selamanya dalam klaim kawasan hutan,” tuturnya.

Data Apkasindo perkebunan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan seluas 3,2 juta ha atau 48 persen dari 6,7 juta ha lahan sawit milik rakyat. Provinsi yang paling banyak lahan sawitnya  diklaim dalam kawasan hutan adalah Riau dan Kalimantan Tengah.

Di Riau, terdapat 4,058 juta ha lahan sawit. Dari luasan itu 2,6 juta ha dikelola pekebun atau petani (66 persen) dan 1,6 juta ha lahannya dikelola korporasi. Namun dari 2,6 juta ha kebun sawit petani, ternyata 1,62 juta ha masuk dalam kawasan hutan (62,61 persen). Sedangkan sawit milik korporasi dari 1,457 juta ha, hanya 33.242 ha (2,28 persen) yang masuk dalam kawasan hutan.

Legalitas lahan petani

Gulat mengungkapkan, umumnya perkebunan sawit rakyat terindikasi dalam kawasan hutan berusia kebun lima tahun sampai 37 tahun. Mereka dilengkapi legalitas surat jual beli yang dibuat dihadapan Kepala Desa, surat camat, bukti pembayaran PBB, berbentuk kelompok tani maupun koperasi dan sebagian ada yang sudah memiliki STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) dan bahkan SHM (Sertifikat Hak Milik).

Karena terindikasi masuk dalam kawasan hutan, perkebunan sawit rakyat tidak bisa  mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Harus diakui, banyak petani sawit tidak memahami regulasi-regulasi terkait kehutanan dan tidak punya pengetahuan dan akses tentang status lahan yang mereka tanami. Apalagi harus melakukan pengecekan koordinat memakai alat GPS.

Gulat juga mengungkapkan, RPP tersebut juga telah mengunci definisi Perizinan Berusaha terbatas pada izin lokasi dan izin usaha di bidang perkebunan. Padahal petani sawit tentu saja tidak memiliki izin tersebut, karena memang tidak diwajibkan oleh undang-undang sebelumnya, demikian juga dengan Permentan. 

Selain itu RPP Sanksi Administrasi tersebut menutup peluang bagi pekebun yang lahannya 6-25 ha untuk memperoleh pelepasan kawasan hutan. Padahal ketentuan hukum di bidang perkebunan telah memberikan hak bagi petani sawit untuk mengelola lahannya maksimal 25 ha.

Gulat menilai, solusi yang ditawarkan RPP Sanksi Administrasi berupa persetujuan penggunaan kawasan hutan jika petani membayar denda administrasi juga mustahil petani lakukan. Sebab, rumus pembayaran denda itu yakni keuntungan bersih per tahun dikali luas lahan, dikali jangka waktu, dikali tarif denda atas penggunaan volume kayu.

Jika disimulasikan dengan asumsi keuntungan terendah sekalipun, maka hitungan denda tersebut akan mencapai angka yang sangat fantastis. Jadi menurut Gulat, petani mustahil dapat membayar denda puluhan bahkan ratusan miliar rupiah.

“Saya melihat ada yang keinginan jahat dengan dalil untuk menyudutkan petani. Kalau petani sawit diminta membayar biaya administrasi tidak mungkin bayar. Pekebun sawit rakyat juga tidak mempunyai kemampuan seperti perusahaan dalam melakukan pengurusan legalitas lahan ke instansi/kementerian terkait secara parsial,”  tambah Gulat Manurung.

Jika pemerintah tetap mengabaikan keluhan petani sawit, Gulat menegaskan, petani sawit yang tergabung dalam Apkasindo siap turun ke jalan.

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018