Saturday, 16 January 2021


RPP UU Cipta Kerja Pangkas Hak Petani Sawit, Ini Usulan Apkasindo

23 Dec 2020, 19:48 WIBEditor : Yulianto

Petani sawit berharap pemerintah meninjau ulang RPP UU Cipta Kerja | Sumber Foto:Dok. Sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berharap pemerintah meninjau ulang Rancangan Peraturan Pemerintah (RRP) sebagai tindaklanjut Undang-undang Cipta Kerja. Apkasindo mengusulkan beberapa hal agar RPP tersebut tidak merugikan petani sawit.

Ketua Umum Apkasindo, Gulat Manurung mengatakan, pihaknya sudah memberikan surat pernyataan sikap petani kelapa sawit kepada pemerintah, termasuk Presiden RI, Menko Perekonomian, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Komisi IV DPR RI dan Tim Serap Aspirasi pemerintah.

“Pernyataan sikap tersebut telah kami kirimkan 21 Desember lalu. Jika pemerintah tidak memperhatikan, maka kami petani kelapa sawit akan turun ke  jalan,” katanya di Jakarta, Rabu (23/12).

Sehubungan dengan hal tersebut Apkasindo mengusulkan beberapa hal. Pertama, memina pemerintah mengeluarkan seluruh areal kebun sawit (eksisting) dari kawasan hutan yang masih dalam tahap penunjukan, tahap penataan batas dan tahap pemetaan.

Hal itu berdasarkan tanda bukti hak tanah petani sawit yang berupa Surat Tanda Daftar Budidaya, Hak-Hak Adat, Tanda bukti Jual Beli lahan Pekebun dan Tanda Bukti Hak lainnya yang diakui masyarakat hukum adat setempat yang terbit sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

Kedua, memperluas defenisi Perizinan Berusaha termasuk diantaranya Surat Tanda Daftar Budidaya, Hak-Hak Adat, Tanda bukti Jual Beli lahan Pekebun dan Tanda Bukti Hak lainnya yang diakui masyarakat hukum adat setempat yang terbit sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

Ketiga, memasukkan Hak dan Kepentingan Rakyat yang terindikasi dalam Kawasan hutan kedalam penyusunan RPP dengan membuat pasal-pasal khusus tentang penyelesaian Kepemilikan Lahan Pekebun Sawit.

Keempat, melakukan fasilitasi dan mempermudah proses penyelesaian klaim Kawasan hutan. Kelima, menghapus denda administrasi yang dibebankan kepada petani sawit yang lahannya berada dalam kawasan hutan yang telah melalui proses penetapan maksimal sebesar Rp. 1.000.000/ha.

Menurut Gulat, jika rumusnya, keuntungan bersih per tahun dikali luas lahan, dikali jangka waktu dikali tarif denda atas penggunaan volume kayu, maka dengan asumsi keuntungan terendah sekalipun, hitungan denda tersebut akan mencapai angka yang sangat fantastis.

Karena itu  petani mustahil dapat  membayar denda puluhan bahkan ratusan miliar rupiah. padahal petani itu tumbuh dan berkembang sendiri, membuka lowongan pekerjaan. Jika dihitung sawit dalam kawasan hutan yang mencapai 3,4 juta ha, maka terdapat nilai investasi sebesar Rp 289 triliun. Jika dikalikan dengan lahan petani dalam kawasan hutan sebesar 78 persen, maka nilai investasi petani sawit sebesar Rp 225 triliun.

“Kalau pemerintah tidak memperhatikan hal ini, petani swadaya yang  sudah terjebak di kawasan hutan, maka kita akan sulit memberantas kemiskinan. Padahal selama ini petani sawit menjadi bagian penyumbang devisa negara,” tutur Ketua Apkasindo Riau, H.Suher.

 

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018