Saturday, 16 January 2021


Menapak Jalan Panjang Berliku Biodiesel dan Replanting Sawit

06 Jan 2021, 11:49 WIBEditor : Gesha

Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Dr. Rusman Heriawan, S.E, | Sumber Foto:TABLOID SINAR TANI

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Masa depan perkebunan Indonesia masih berada di tangan produksi sawit Nasional. Bahkan devisa negara dari sektor pertanian pun masih didominasi si bahan baku minyak goreng ini. Lantas apa yang menjadi upaya utama untuk mempertahankan hal tersebut?

Hampir sebagian besar produksi minyak sawit RI diekspor ke luar negeri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan total ekspor minyak dan lemak nabati maupun hewani dari Januari-September 2020 mencapai US$ 13,85 miliar atau menjadi penyumbang terbesar ekspor non-migas dengan pangsa mencapai 12,45%. 

Di dalam negeri buah dan inti sawit diolah menjadi minyak dan digunakan di dalam negeri untuk kebutuhan konsumsi masyarakat menjadi minyak goreng serta energi untuk pembuatan biodiesel. "Dengan konsumsi biodiesel yang lebih banyak dan lebih kuat secara market di dalam negeri, berdampak secara psikologis dan ekonomis terhadap negara yang mengekspor solar ke kita. Biodiesel ini bisa mengurangi impor solar," ungkap Mantan Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Dr. Rusman Heriawan, S.E, saat wawancara dengan tabloidsinartani.com, Rabu (6/1).

Karenanya, Rusman mendukung program biodiesel untuk terus dilanjutkan karena lebih ekonomis menguntungkan Indonesia secara makro dilihat dari penjualan biodiesel yang PPN nya mencapai triliunan rupiah dan menjadi penerimaan negara juga. "Meskipun secara ekonomi dengan biaya keluar dari CPO yang menekan kepada perusaahaan/pengolah kelapa sawit (PKS) per satuan produksi dan akhirnya menekan harga tandan buah segar (TBS) yang dibeli dari petani," bebernya.

Namun hingga sekarang, pemerintah bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terus akan mengkaji tarif bea keluar yang selalu dinamis. Terbaru, Pemerintah sudah menyesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Penyesuaian tarif layanan pungutan ekspor ini dengan mempertimbangkan tren positif harga CPO juga untuk keberlanjutan pengembangan layanan dukungan pada program pembangunan industri sawit nasional dengan mandatory biodiesel dan perbaikan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan perkebunan kelapa sawit.

Dalam keterangan tertulisnya, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memproyeksikan dana pungutan ekspor sawit bisa mencapai Rp 45 triliun pada 2021. Apabila harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) tetap bertahan tinggi di awal tahun 2021.

"Sebanyak 70 persen dari dana pungutan yang terkumpulkan itu tidak hanya digunakan untuk pengembangan biodiesel saja, tetapi juga untuk dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Grant yang diberikan yaitu 30 juta/hektar per pekebun sawit rakyat sehingga dana yang disediakan Rp. 5,4 T," jelas Rusman.

Replanting 

Diakui Rusman, peremajaan (replanting) merupakan rencana jangka panjang yang harus segera dilakukan sekarang, untuk memberikan harapan ekonomi sawit Indonesia di masa yang akan datang. Terutama agar sawit nasibnya tidak sama dengan perkebunan lain seperti karet maupun rempah rempah yang sudah meredup (sunset).

Setiap tahunnya, pemerintah menargetkan replanting lahan sawit rakyat seluas 180 ribu hektar atau dengan kata lain 500 ribu hektar lahan sawit rakyat harus diremajakan dalam jangka waktu 3 tahun. "Dari kebijakan satu data, luas lahan sawit di Indonesia mencapai 16,38 juta hektar dan 41 persen yang dimiliki pekebun rakyat sekitar 6,7 juta hektar. Namun hanya ada 4,5 juta hektar lahan sawit yang tidak bermasalah dengan legalisasi (bersinggungan atau berada di kawasan hutan)," jelas Rusman.

Nah, dari 4,5 juta hektar tersebut, untuk bisa sampai pada 1 siklus tanaman sawit (25 tahun) didapatkan target luasan 180 ribu hektar per tahunnya. Namun diakui Rusman setiap tahunnya, target 180 ribu hektar lahan sawit yang dilakukan peremajaan, tidak sepenuhnya tercapai."Banyak masalah yang terkait interest untuk mempercepat PSR ini. Misalnya, seleksi terkait penerima grant replanting ini. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bekerja sama dengan Ditjen Perkebunan Kementan mengenai rekomendasi CPCL yang akan menerima grant replanting ini," jelas Rusman.

Pekebun rakyat sendiri minimal bisa mendapatkan Rp 60 juta untuk dana replanting ini karena sebagian besar kepemilikan lahan sekitar 2 hektar. Meskipun begitu, BPDPKS menetapkan batas maksimal luasan lahan yang dimiliki pekebun rakyat penerima dana replanting adalah 4 hektar.

"Ditjenbun melakukan verifikasi tugas teknis saja menerbitkan rekomendasi, BBPDKS itu bayar berdasarkan rekomendasi dari Dirjenbun (CPCL) by name by address. Meskipun kita juga melakukan uji kelayakan finansial misalnya utangnya banyak enggak, surat tanah berpindah tangan tidak?," tuturnya.

Diakui Rusman, biaya replanting tergantung pada lokasi/ daerah pekebun tersebut dan akhirnya bergantung pada penggunaan bbit yang benar dan unggul. bukan sawit dora yang tidak menghasilkan tandan buah segar (TBS).

"Biaya Rp 30 juta bisa digunakan sampai P0-P1 sisanya bisa menggunakan dana bank seperti KUR. sehingga bisa dikombinasikan dengan sumberdana lain seperti di Muba yang memiliki dana abadi untuk kesiapan replanting. Bisa juga partnership dengan yang lain antara perusaahaan inti plasma bisa juga inti swadaya dengan diikat dalam satu perjanjian sama-sama," jelasnya.

Reporter : NATTASYA
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018