Saturday, 23 January 2021


Apkasindo Ingatkan RPP Cipta Kerja Jangan Anaktirikan Petani Sawit  

13 Jan 2021, 21:26 WIBEditor : Yulianto

Petani sawit antusias menyambut KUR sub sektor perkebunan | Sumber Foto:Dok. Indarto

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengingatkan pemerintah agar jangan mengabaikan hak petani sawit dalam menyusun Rancangan Pemerintah Pemerintah (RPP) Cipta Kerja Sektor Kehutanan dan Perkebunan. Bahkan Apkasindo telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi akhir tahun 2020 lalu.

Perkumpulan petani kelapa sawit terbesar di dunia ini terpaksa mengirim surat setebal 17 halaman itu lantaran isi RPP tadi sangat tidak berpihak kepada petani kelapa sawit.  "Sanksi administrasi yang ada di RPP itu sangat tidak berpihak kepada petani kelapa sawit,” tegas Ketua DPP Apkasindo, DR (c) Gulat Medali Emas Manurung dalam konferensi pers virtual, Selasa malam (12/1)

Gulat mencontohkan, mulai dari denda yang tidak masuk akal hingga luasan maksimal kebun petani sawit yang bertentangan dengan Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Di UU 39 itu sebutkan bahwa kebun petani kelapa sawit maksimal 25 hektar. Sementara di RPP disebut hanya 5 hektar yang diakomodir.

Adapun soal sanksi denda yang tak masuk akal tadi dikatakan lelaki 48 tahun ini, bahwa RPP dibuat simulasi rumus bahwa denda yang harus dibayar petani adalah Rp25 juta dikalikan lama menguasai lahan, kemudian dikali luas lahan dikali  volume kayu yang ditebang saat membuka lahan.

"Rumus ini sangat tidak masuk akal dan saya pastikan petani tak akan ada yang sanggup membayar. Nilainya puluhan miliar rupiah hingga ratusan miliar rupiah jika menggunakan rumus tersebut," kata Gulat.

Paling membikin Apkasindo khawatir,  kata Gulat, di RPP itu disebutkan bahwa kawasan hutan adalah kawasan yang sudah ditetapkan. Sementara itu, mayoritas petani sawit justru ada di kawasan hutan yang masih dalam penunjukan, pemetaan dan penataan batas.

Menurutnya, petani sawit adalah investor karena petani  menanam sendiri, memupuk sendiri, memodali sendiri, membuat jalan sendiri semua serba sendiri. Dengan luas kebun petani dalam kawasan hutan seluas 2,73  juta hektar jika tidak diakomodir dalam RPP dalam bentuk pasal khusus, maka investasi petani dengan luas 2,73 juta ha tersebut akan hilang sebesar Rp 546 triliun, termasuk biaya sosialnya.

Belum lagi dihitung kerugian Pemerintah untuk menghutankan kembali dan hilangnya potensi penerimaan negara yang diperkirakan mencapai Rp 825 triliun. Jika digabung semua kerugian inventasi ini maka total nya mencapai Rp1.370 triliun. Untuk kerugian penerimaan negara (Bea Keluar dan Pungutan Eksport) baru dihitung satu tahun, jika umur tanaman masih produktif 10 tahun lagi maka tinggal mengalikan saja.

Sementara UU Cipta Karya (UUCK) hanya memberikan batas waktu 3 tahun untuk menyelesaikan persoalan klaim kawasan hutan. Jika persoalan klaim kawasan hutan baru bisa kelar setelah pengukuhan kawasan hutan, maka dipastikan waktu 3 tahun itu tidak akan cukup.

Apabila tak terselesaikan menurut Gulat, petani sawit akan terus bermasalah dengan kawasan hutan. Akibatnya, program strategis  Presiden-Wakil Presiden terkait PSR dan ISPO (Program PSR, Peremajaan Sawit Rakyat dan Sawit berkelanjutan ISPO) tidak akan pernah bisa digapai petani.

Hal ini juga akan berdampak secara menyeluruh, sehingga menabrakkan Program Strategis Presiden/Wapres di Bidang Ketahanan Energi, Bidang Sawit berkelanjutan dan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke RPP yang sedang dirancang ini. Terganggunya Hulu (aspek budidaya dan produksi) akan praktis mengganggu hilir (industrilisasi).

Gulat berharap Presiden menegur semua perangkat yang terlibat dalam penyusunan RPP ini. Sebab dalam UU Cipta Kerja sudah bagus dan kami APKASINDO setuju dengan roh UUCK tersebut. Tapi dalam RPP tidak sesuai harapan besar yang sudah disampaikan Presiden. "Kami menduga ada niat jahat yang terstruktur, masif dan sistimatis dalam rencana besar Presiden Jokowi memperbaiki sistem regulasi kehutanan dan perkebunan di Indonesia ini yang sudah puluhan tahun sengaja dibiarkan berantakan," tegasnya.

Sementara itu, Pakar Perhutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Sudarsono Soedomo, justru meminta supaya pemerintah segera membuat pasal torpedo berupa pasal pengakuan sementara atas hak rakyat yang ada di dalam klaim kawasan hutan itu.  "Mumpung Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait kehutanan sedang digodok, bikin saja itu," pintanya.

Pengakuan sementara tadi kata Sudarsono sangat penting biar rakyat bisa segera mengakses sumber daya. "Kalau rakyat itu petani sawit, biar dia bisa mengakses program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)/ Apalagi tidak ada kesalahan rakyat diklaim kawasan hutan itu, otoritas kehutanan saja yang lamban melakukan tata batas,” katanya.

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018