Wednesday, 01 December 2021


Uni Eropa Mulai Menyadari Sawit Indonesia Ramah Lingkungan

28 Feb 2021, 19:24 WIBEditor : Ahmad Soim

Buah kelapa sawit | Sumber Foto:pixabay.com

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta – Begawan Perkebunan Indonesia Soedjai Kartasasmita mengatakan perkembangan terakhir Uni Eropa semakin menyadari bahwa Indonesia dan Malaysia, dua produsen minyak sawit terbesar dunia semakin mematuhi kaidah-kaidah lingkungan yang dipersyaratkan mereka.

Indonesia terbukti sudah mengakui RSPO sebagai sertifikat untuk perdagangan. Indonesia juga sudah punya ISPO sedang Malaysia MSPO. Soedjai Kartasasmita mengatakan ini kepada Sinar Tani di Jakarta (28/2/2021)

“Tidak lama lagi mereka akan melakukan pendekatan dengan membantu bidang riset. Kita harus mempersiapkan diri jangan sampai Malaysia lebih maju dalam inovasi. Saya mohon pemerintah memperhatikan riset sawit . Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia maka risetnya juga harus paling depan,” tambah Soedjai.

BACA JUGA:

> Sertifikasi RSPO, Bukti Industri Sawit Ramah Lingkungan

 Manfaat ISPO dan RSPO bagi perusahaan adalah membantu perusahaan mengidentifikasi kepatuhan hukum; meningkatkan kesiapan tekanan pasar; tuntutan yang tidak terbatas pada pasar nasional maupun internasional; meningkatkan daya saing perkebunan kelapa sawit; menjaga kelestarian lingkungan; memberikan rasa aman pada pelanggan untuk memakai produk sawit; memasuki pasar ekspor produk minyak nabati Ekropa; mengurangi sengketa sosial dan masalah pelestarian alam. Perusahaan perkebunan yang belum mendapat sertifikat akan sulit masuk ke pasar Eropa.

Bagi petani dengan ISPO dan RSPO, mereka dapat menjual hasil TBS ke perusahaan besar; peningkatan produktivitas kelapa sawit petani swadaya yang umumnya masih sangat rendah sebab dengan sertifikasi ada Good Agricultural Practises.

Minyak sawit yang bersertifikat nanti akan lebih berharga daripada yang tidak. Sedang petani yang sudah bersertifikat adalah masuk dalam tracebility yang menjadi tuntutan dunia.

Kendala sertifikasi ISPO dan RSPO bagi petani adalah legalitas tanah berupa tidak ada STDB, tanah belum bersertifikat, masih termasuk kawasan hutan. Manajemen kebun belum terdokumentasi dengan baik. Biaya sertifikasi juga tinggi dan kelompok petani tidak berbadan hukum. Solusinya perusahaan perkebunan yang bersertifikat membiayai sertifikasi petani pemasok tbsnya.

 

Reporter : Som
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018