Sunday, 19 July 2026


Menko Perekonomian: Semua Komponen Wajib Kawal Sawit

20 Sep 2021, 17:30 WIBEditor : Yulianto

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pertanian menjadi salah satu sektor dengan pangsa terbesar dan menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia. Salah satu perkebunan sawit. Untuk itu, semua komponen harus mengawal kelapa sawit.

Pada kuartal II – 2021 melanjutkan tren pertumbuhan sebesar yang positif sebesar 0,38 persen (yoy), seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,07 persen di kuartal yang sama.

Sektor pertanian yang didalamnya terdapat komoditas kelapa sawit juga turut andil dalam pemulihan ekonomi nasional. Kinerja ekspor pada Q2-2021 tercatat tumbuh tinggi yakni 31,78 persen (yoy). Dengan kinerja tersebut, kelapa sawit berkontribusi sebesar 13 persen terhadap ekspor non-migas Indonesia.

Harga Crude Palm Oil (CPO) internasional terus mengalami kenaikan yang mencapai 1.100 dollar AS per MT. Kenaikan ini berdampak pada membaiknya Nilai Tukar Petani (NTP) di atas 103,4 dan sejalan dengan meningkatnya harga TBS berkisar 1.800-2.100 per kilogram.

Dengan penguasaan yang mencapai sebesar 58 persen terhadap pangsa pasar minyak sawit dunia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, seharusnya Indonesia sudah menjadi price leader, bukan price taker.

Airlangga menambahkan, Industri kelapa sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta pekerja.

“Dengan kata lain, industri kelapa sawit merupakan sektor strategis bagi perekonomian masyarakat yang perlu dikawal tidak hanya oleh Pemerintah saja, namun oleh semua komponen masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah saat ini terus mengembangkan kebijakan yang mendorong domestic demand dari produk sawit, antara lain melalui pengembangan biodiesel (B30) sebagai salah satu alternatif BBM untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil.

Program B30 telah berkontribusi dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk sekitar 23,3 juta ton karbon dioksida (CO2) pada tahun 2020.

Pemerintah berkomitmen untuk mendukung program B30 pada tahun 2021 yang bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga CPO. Dengan target alokasi penyaluran sebesar 9,2 juta kilo liter (KL), komitmen Pemerintah ini dapat menghemat devisa sebesar USD 8 miliar akibat dari berkurangnya impor solar.

Selain itu, pada tahun 2021 ini Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melakukan peremajaan (replanting) sebanyak 180 ribu hektar kebun kelapa sawit milik petani. Upaya ini dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat dengan umur tanaman tua yang produktivitasnya kurang dari 3-4 ton/hektar (ha).

Peremajaan sawit dilakukan dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan Good Agriculture Practices (GAP). Harapannya, terjadi peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya secara optimal.

Pemerintah juga berupaya meningkatkan keberterimaan minyak sawit Indonesia dengan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). ISPO menegaskan komitmen Indonesia dalam penurunan deforestasi dan emisi gas rumah kaca dari sektor kelapa sawit.

Terkait dengan diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia, Pemerintah beserta stakeholder kelapa sawit Indonesia telah melakukan berbagai upaya dengan melakukan aksi diplomasi, advokasi dan positive campaign atau counter terhadap berbagai negatif campaign yang tidak berdasar sama sekali.

Penyamaan persepsi dan narasi bersama terkait kelapa sawit Indonesia berdasarkan scientific evidence terus dikembangkan pemerintah. “Namun berbagai upaya tersebut akan lebih kuat dampaknya apabila didukung pemberitaan atau publikasi oleh media,” pungkas Airlangga. 

 

Reporter : Humas Ditjen Perkebunan
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018