Monday, 06 December 2021


Ungkit Kinerja PSR, Ini yang Pemerintah Rencanakan

18 Nov 2021, 17:16 WIBEditor : Yulianto

Petani sawit di lahan yang tengah diremajakan. Namun kini lahan petani sawit terancam RPP UU Cipta Kerja | Sumber Foto:Dok.Sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang pemerintah canangkan ternyata tak mudah. Dari target seluas 540 ribu hektar (ha), baru terlaksana sekitar 234 ribu ha. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mengungkit kinerja PSR. 

Asisten Deputi Pengembangan Perkebunan, Menko Perekonomian, M. Edy Yusuf mengatakan, luas perkebunan sawit rakyat saat ini mencapai 41 persen dari total yang ada di Indonesia. Namun, pada tahun 2030 diprediksi bisa mencapai 60 persen.

Salah satu upaya yang pemerintah agar luas perkebunan sawit rakyat meningkat adalah mendorong peremajaan sawit rakyat (PSR).  Program ini adalah upaya pemerintah meningkatkan produktivitas tanaman sawit maupun menjaga luasan lahan perkebunan sawit rakyat.

Dari total luas sawit saat ini 16,38 juta hektar (ha), luas sawit rakyat sekitar 6,94 juta ha. Potensi peremajaan sawit rakyat seluas 2,78 juta ha terdiri dari lahan petani plasma dan swadaya 2,29 juta ha, plasma PIRBUN 0,14 juta ha dan plasma PIR Trans/PIR KKPA seluas 0,37 juta ha.

Pemerintah menargetkan PSR 540 ribu ha dengan perincian Sumatera 397.200 ha, Jawa 6.000 ha, Kalimantan 86.300 ha, Sulawesi 44.500 ha dan Papua 6.000 ha. “Dalam program PSR ini pemerintah mengalokasikan anggarandari BPDPKS sebanyak Rp 6,1 triliun pada tahun 2021,” katanya saat Webinar Pemberdayaan Pekebun Sawit di Jakarta, Kamis (18/11).

Ada beberapa manfaat dari PSR ini diantaranya, penyelesaian legalitas lahan yang berada di kawasan hutan, peningkatan produktivitas  dari 2-3 ton CPO/ha/tahun menjadi 5-6 ton CPO/ha/tahun, meningkatkan pendapatan pekebun seiring peningkatan produktivitas tanaman. Pengelolaan kelapa sawit juga nantinya sesuai Good Agriculture Practices (GAP) dan penggunaan benih unggul.

Namun Edy mengakui, dalam pelaksanaan belum sesuai yang diharapkan, karena beberapa kenadala. Pertama dari sisi pekebun, tidak semua pekebun dapat memenuhi persyaratan program PSR seperti batasan 4 ha/kepala keluarga, tidak memiliki tabungan, tidak memiliki agunan dan belum bermitra.

Kedua dari sisi perusahaan, tidak semua lahan sawit rakyat memenuhi kriteria (clean and clear), lahan tidak dalam satu kawasan (hamparan), memerlukan pembiayaan dengan suku  bungan rendah untuk menarik pekebun dalam bermitra.

Ketiga dari sisi bank penyalur dana PSR, membutuhkan perusahaan (mitra) sebagai avalis dan membutuhkan kepastian kepemilikan lahan sebagai agunan. “Dari sisi pemerintah, upaya pengumpulan dan verifikasi dokumen administrasi memperlukan waktu. Legalitas lahan pekebun juga perlu ada percepatan sertifikasi,” ujarnya.

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Edy mengatakan dari evaluasi kinerja PSR perlu adanya dukungan dan upaya tindak lanjut yang perlu pemerintah lakukan. Pertama, pemerintah melakukan penyederhanaan syarat dari enam menjadi hanya dua yakni legalitas lahan dan legalitas kelembagaan.

Kedua, penyederhanaan prosedur PSR sejak pengajuan usulan sampai verifikasi secara online melalui aplikasi PSR online. Ketiga, pengunaan jasa surveyor independen untuk melakukan pendampingan terhadap pekebun untuk memenuhi persyaratan PSR dan monev (monitoring evaluasi) penggunaan dana PSR.

Saat ini kata Edy pihaknya juga  sedang berusaha melakukan revisi Perpers 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, khususnya terkait beberapa hal, diantaranya skema kemitaran PSR. Rencananya akan ada skema kemitraan, inti plasma dan petani swadaya dengan perusahaan negara atau swsata, termasuk skema pendanaannya.

“Keberadaan kelembagaan petani sawit di sentra sawit kita harus ditingkatkan. Dengan kelembagaan yang kuat, posisi tawar petani lebih kuat, terutama berhubungan dengan pihak lain,” katanya.

Sementara itu Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Sunari mengakui, program PSR dibandingkan sekitar 500 ribu ha dalam 3 tahun masih jauh panggang dari api, baru sampai 234.392 ha. Karena itu perlu upaya bersama, tidak hanya BPDPKS, tapi juga peran pemerintah daerah.

“Untuk menyukseskan PSR diperlukan dukungan kepala daerah mulai dari tahapan insiasi potensi, pengusulan sampai pengawasan pelaksanaan kegiatan,” katanya.

BPDPKS juga melakukan program pengembangan SDM, khususnya petani sawit di 21 provinsi dengan total kelas pelatihan sebanyak 213 kali dan jumlah SDM yang dilatih 9.178 petani. “Kami juga bekerjasama dengan enam perguruan tinggi negeri, bahkan kami juga memberikan bea siswa kepada mahasiswa  sebanyak 3.265 orang,” ujarnya.

 

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018