Monday, 08 August 2022


Tahun 2022, PR Sawit Rakyat Menumpuk

31 Dec 2021, 13:50 WIBEditor : Yulianto

Pekebun sawit Rakyat lebih mudah didata dari STDB | Sumber Foto:Istimewa

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Tahun 2022 pekerjaan rumah (PR) sawit rakyat masih menumpuk. Ini menjadi tantangan besar bagi  Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)  membantu petani sawit, khususnya petani swadaya.

Ketua Umum APKASINDO; Dr. Ir. Gulat M.E. Manurung menyadari tantangan tahun 2022 masih cukup besar bagi petani kelapa sawit. Beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan adalah masih kurangnya penyerapan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Selain itu, tenggat waktu sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang semakin mendekat (Wajib ISPO 2025), mempertahankan harga TBS (tandan buah segar) pada level balance dan menekan kenaikan harga sarana produksi, serta lambatnya Implementasi UU Cipta Kerja.

“Terakhir yaitu tumbuh berkembangnya NGO yang melibatkan Perguruan Tinggi dalam merancang dan membujuk pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang justru merugikan sawit Indonesia, terkhusus petani sawit,” tuturnya saat Refleksi Sawit Rakyat 2021 yang berlangsung Kamis (30/12).

Gulat Manurung mengatakan, meski selama 2021 harga Tandan Buah Segar (TBS) trennya meningkat. Harga TBS sepanjang tahun 2021 menunjukkan peningkatan 42,47 persen dibandingkan harga TBS tahun 2020. Hal ini sangat berdampak pada pendapatan petani dan kegiatan roda ekonomi di sentra sentra kelapa sawit.

Namun demikian diakui, masih banyak pekerjaan rumah terkait proses penetapan harga yang masih terjadi keberagaman dan ketimpangan antar provinsi. Baik dalam tatanan penetapan harga tingkat provinsi maupun tatanan harga yang dikeluarkan pabrik kelapa sawit.

Misalnya, pada semester 2 tahun 2021 petani kelapa sawit dikejutkan kenaikan harga pupuk yang mencapai 100 persen. Hal ini sangat mempengaruhi harga pokok produksi petani. Selanjutnya, berdampak pada pengurangan atau penundaan pemupukan yang berimplikasi penurunan produksi TBS tahun depan.

Karenanya, APKASINDO bertekad mengawal peningkatan harga TBS tanpa disertai peningkatan harga elemen support lainnya,” katanya.

Legalitas Lahan

PR lain yang harus diselesaikan adalah legalitas kebun sawit rakyat. UUCK beserta turunannya (PP dan PermenLHK) telah memberikan jalan dalam penyelesaian lahan petani sawit dalam kawasan hutan.

Gulat mengatakan, tahun 2021, APKASINDO secara proaktif menggiatkan inventarisasi lahan petani kelapa sawit seluas 42.775 ha. Lahan itu tersebar di Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Menanggapi inisiatif APKASINDO ini, Gulat menjelaskan, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan apresiasi langkah itu dalam membantu pemerintah menyelesaikan legalitas kebun rakyat. “Ke depan kami akan terus mengawal hingga petani mendapat kejelasan agar dapat berpartisipasi dalam PSR dan sertifikasi ISPO,” tuturnya

PR selanjutnya adalah masih belum paduserasi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengimplementasikan UUCK di perkebunan kelapa sawit, khususnya terkait kelapa sawit yang terlanjur/diklaim dalam kawasan hutan. Hal ini dapat dilihat banyak sekali APH yang masih melanjutkan proses hukum sawit dalam kawasan hutan.

Lebih disayangkan, selama 2021 justru Pengadilan (PN-PT-MA) memutuskan bahwa sawit petani dalam kawasan hutan adalah ilegal dan harus dicabut/dimatikan. Parahnya lagi, petani sawit diusir sesuai isi gugatan penggugat. Kasihanya petani…

Reporter : Julian
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018