Thursday, 30 June 2022


Kebijakan DMO dan DPO Bukan Beban Pekebun Sawit

02 Feb 2022, 15:19 WIBEditor : Yulianto

Petani sawit berharap pemerintah meninjau ulang RPP UU Cipta Kerja | Sumber Foto:Dok. Sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Untuk menekan lonjakan harga minyak goreng dengan menjaga ketersediaan di dalam negeri, pemerintah akhirnya menetapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). Kebijakan tersebut diputuskan dalam Rakor Penanganan Harga Minyak Goreng, Minggu (30/1).

Kebijakan DMO yang ditetapkan Kementerian Perdagangan sebesar 20 persen dan  DPO sebesar Rp. 9.300/kg untuk CPO dan Rp10.300/liter untuk olein. Sejalan dengan itu juga ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng. Harga minyak goreng curah Rp11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500/liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000/liter. Kebijakan HET ini akan mulai berlaku pada 1 Februari 2022.

Kebijakan DMO dan DPO bukan beban pekebun melainkan kewajiban yang dikenakan kepada eksportir CPO dan Olein. Mekanisme DMO atau kewajiban pasokan ke dalam negeri berlaku wajib untuk seluruh eksportir CPO dan produsen minyak goreng yang akan mengekspor.

Nantinya, seluruh eksportir yang akan mengekspor wajib memasok CPO atau minyak goreng sebesar 20 persen dari volume ekspornya untuk kebutuhan dalam negeri yang mengacu harga DPO. Harga pembelian dari perusahaan/Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tetap merujuk harga realisasi/lelang Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Dedi Junaedi mengatakan, Kementerian Pertanian terus berupaya mengatasi gejolak harga TBS. Salah satunya menugaskan tim penetapan harga turun ke lapangan mengawasi PKS yang membeli TBS secara sepihak untuk ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang ada.

Untuk kebijakan Kementerian Pertanian, salah satunya dengan menerbitkan Permentan Nomor 01 Tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian Tanda Buah Segar (TBS) pekebun dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan khususnya pasal 71 terkait harga komoditas perkebunan,” kata Dedi.

Dedi berharap, dengan kebijakan DMO dan DPO tersebut pekebun sawit jangan dirugikan. Untuk itu ia juga menghimbau agar Dinas Perkebunan di provinsi sentra sawit segera berkoordinasi dengan dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten.

“Kalau ada pemilik Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang "nakal" atau melakukan pelanggaran, agar segera ditegur/diberikan peringatan,” kata Dedi. Pasalnya, lanjut Dedi, karena penetapan harga pembelian TBS pekebun mengacu kepada Permentan Nomor 01/2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian TBS pekebun.

Selain itu harga beli TBS pekebun yang bermitra ditetapkan tim penetapan harga provinsi sesuai periode yang ditetapkan Gubernur. Sedangkan harga TBS pekebun non mitra, pembentukan harga merujuk realisasi atau lelang Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) dan bukan harga DPO.

Dedi juga menegaskan, pemerintah juga akan mengambil langkah hukum yang sangat tegas bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Bagi perusahaan atau PKS yang sengaja memanfaatkan kesempatan ini akan ditindak lebih lanjut sesuai kewenangan.

“Diharapkan dengan dilaksanakannya kebijakan ini, masyarakat dapat terus mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau dan pedagang serta produsen tetap diuntungkan,” kata Dedi.

Dengan kebijakan ini, menurut Dedi, harga minyak goreng dapat menjadi lebih stabil dan terjangkau masyarakat. Namun di sisi lain, dapat tetap menguntungkan bagi pedagang kecil, distributor hingga produsen.

Reporter : Humas Ditjen Perkebunan
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018