Thursday, 30 June 2022


Ombudsman Soroti Kisruh Minyak Goreng

01 Mar 2022, 12:57 WIBEditor : Yulianto

minyak goreng sejak akhir tahun 2021 hingga masuk tahun 2022 tetap tinggi | Sumber Foto:DOk. Sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Kisruh harga minyak goreng yang melonjak tajam membuat  pemerintah menetapkan kebijakan DMO dan DPO. Namun kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Permendag No 6 Tahun 2022  tak sepenuhnya menyelesaikan masalah di masyarakat. Bahkan kini yang terjadi minyak goreng justru menghilang dari pasaran.

Kebijakan ini juga menjadi perhatian serius dari Ombudsman Indonesia. Sebagai Lembaga negara ad hoc yang salah satu tugas pokoknya mengawasi kebijakan publik, Ombudsman telah melakukan pemantauan  dilapangan selama 3 minggu terakhir mengenai dampak kebijakan ini, khususnya terhadap stok minyak goreng dan ekspor.

Yeka Hendra Fatika, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia bidang Ekonomi menilai, tingginya permintaan dunia dalam bentuk ekspor ditengarai telah dan akan  menimbulkan gangguan pada penyediaan stok untuk industri domestik.

“Karena itu saya berharpa pemerintah untuk mencari skema yang paling baik dalam menyelesaikan kemelut minyak sawit, dengan tidak merugikan salah satu pihak,” ujar Yeka Webinar Pelayanan Publik “Dampak Kebijakan DMO dan DPO terhadap Ekspor CPO” pada Jum’at (25/2).

Menurutnya, idealnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus memperhatikan berbagai sisi. Di sisi petani harus bisa mensejahterakan dengan harga yang baik, di lain sisi konsumen bisa mendapatkan produk dengan harga yang terjangkau.

Pada sisi lain pihak pengusaha, sebagai entitas bisnis dengan tujuan keuntungan berusaha juga harus bisa diakomodir. Terakhir adalah kepentingan negara dari devisa ekspor yang dihasilkan harus aman.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurahman mengatakan, sejatinya kewenangan untuk membahas kebijakan DMO dan DPO ini ada di Kementrian Perdagangan, khususnya Perdagangan Luar Negeri. BPDPKS tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan ini,” ujarnya.

BPDPKS adalah salah satu Badan Layanan Umum di bawah Kementrian Keuangan yang diberikan mandat untuk melakukan penghimpunan, pengelolaan serta penyaluran dana perkebunan kelapa sawit untuk mendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Eddy menambahkan, tujuan penggunaan dana antara lain adalah peremajaan kebun sawit rakyat (PSR), pengembangan program biodiesel dan bantuan sarana dan prasarana bagi pekebun sawit. Disamping itu, dana tersebut dipergunakan untuk penelitian dan pengembangan, serta edukasi sumber daya masyarakat mengenai perkebunan sawit.

Dampak Terhadap Ekspor

Menanggapi kebijakan DMO atau kewajiban untuk menyerahkan 20 persen hasil produksi minyak sawit untuk konsumsi domestik serta DPO alias  Penetapan Harga Acuan Domestik yang akan diberlakukan, Eddy berpendapat akan menimbulkan disrupsi atau gangguan sementara bagi tataniaga sawit dalam negeri dan ekspor.

Eddy memperkirakan akan terjadi penurunan kuantitas ekspor kelapa sawit ke luar negeri ketika kebijakan ini mulai diberlakukan. Turunnya kuantitas, otomatis akan mengakibatkan turunnya jumlah Pungutan Ekspor (PE) dan devisa bagi negara, meskipun penurunan ini belum akan terlihat dalam waktu dekat.

Mantan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini juga memperkirakan negara Malaysia akan mendapatkan “rezeki nomplok” (windfall) atas kebijakan DMO ini. Pasalnya, mereka akan meningkatkan produksi perkebunan sawitnya untuk mengcover selisih 20 persen produksi yang ditahan untuk pasar dalam negeri.

Sebenarnya kebijakan DMO yang dikeluarkan ini bukan satu-satunya ancaman bagi ekspor minyak sawit kita, lanjut Eddy. Fenomena perubahan iklim El Nino juga menjadi salah satu penyebab turunnya produksi kelapa sawit nasional.

Terbukti dari adanya tren penurunan ekspor 3 bulan terakhir. Data BPDPKS mencatat volume ekspor Desember di angka 1,85 juta ton, Januari turun menjadi 1,60 juta ton dan Februari hanya 1,17 juta ton.

Biaya pemupukan yang semakin mahal juga menyulitkan pekebun sawit rakyat. Dampaknya, menyebabkan kualitas pemupukan tidak maksimal yang berimbas pada produktivitas  yang menurun. Padahal 41 persen lahan dari total keseluruhan lahan sawit, budidayanya dilakukan oleh pekebun sawit rakyat.

Hal lain yang perlu dicermati adalah, ganggguan produksi di Malaysia karena kelangkaan pekerja perkebunan sawit asal Indonesia yang terdampak pandemik Covid 19. Banyaknya pekerja yang dipulangkan mengakibatkan terhambatnya produksi sawit di negara tersebut.

Dalam jangka panjang ditengarai akan meningkatkan gejolak harga dan ketersediaan minyak sawit di dunia,” tuturnya.

 

Reporter : Iqbal
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018