Sunday, 26 June 2022


PPKS : 4 Titik Kritis Peremajaan Sawit Pekebun Rakyat

09 Mar 2022, 14:31 WIBEditor : Gesha

Petani merawat bibit kelapa sawit di Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Mamuju, Sulawesi Barat | Sumber Foto:ANTARA

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta ---  Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) merinci setidaknya ada 4 titik kritis yang menjadi faktor melambatnya realisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di tahun 2021 hingga saat ini. Disinilah point yang setidaknya harus dicarikan solusi agar akselerasi PSR bisa sesuai untuk peningkatan produktivitas crude palm oil (CPO) yang dihasilkan pekebun rakyat.

"Pada perkebunan rakyat, komposisi tanaman belum menghasilkan (TBM/tidak produktif) mencapai 21 persen dari luasan lahan yang dimiliki oleh pekebun rakyat (6.084.126 hektar). Sedangkan idealnya, TBM itu 12 persen. Dari segi produktivitas, gap antara perkebunan rakyat dengan perusahaan besar (swasta) mencapai 0,8-0,9 ton per hektar CPO. Dengan kata lain, produktivitas CPO dari perkebunan rakyat rata-rata hanya 3,47 ton per hektar dibandingkan perusahaan kelapa sawit yang mencapai 4,24 ton/hektar," beber Peneliti Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Ratnawati Nurkhoiry M.Si dalam webinar "Mendorong Realisasi PSR" yang digelar Tabloid Sinar Tani bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Rabu (09/03).

Baca Juga : Mempercepat Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat

Karenanya, sejak tahun 2016 hingga saat ini, pemerintah menggulirkan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan salah satu Program Strategis Nasional sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, dengan menjaga luasan lahan, agar perkebunan kelapa sawit dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus untuk menyelesaikan masalah legalitas lahan yang terjadi. 

Pekebun rakyat dibantu untuk mengganti tanaman yang sudah tidak produktif (usia 25 tahun keatas) dengan alokasi pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 30 juta/ha dengan maksimal lahan seluas 4 ha/pekebun. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu legalitas lahan dan rekomendasi teknis dari dinas perkebunan daerah setempat.

Selain subsidi pendanaan peremajaan yang diberikan melalui BPDPKS, pemerintah juga turut mendukung pengelolaan perkebunan kelapa sawit petani melalui praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan. Karenanya, pekebun sawit juga mendapatkan dukungan subsidi sarana dan prasarana dari BPDPKS.

Baca Juga : Harga TBS Makin Menggiurkan, Pekebun Tahan Diri Ikut PSR

Ratnawati menuturkan ada banyak permasalahan yang menjadi penyebab terlambatnya peremajaan di tingkat pekebun rakyat. Mulai dari kurangnya informasi mengenai penggunaan bibit unggul, praktek budidaya tidak sesuai standar terbaik, peremajaan yang terlambat dan kelembagaan pekebun yang lemah. Ratnawati menambahkan, akses petani terhadap sumber pembiayaan terbatas yang mengakibatkan akses input produksi terbatas. Juga, akhirnya kemampuan petani mendapat pendapatan selama peremajaan menjadi terbatas. Rincian permasalahan inilah akhirnya berakibat pada produktivitas rendah, pendapatan rendah dan tidak berkelanjutan. "Akhirnya seperti roda sebab akibat yang menyebabkan petani sawit kesulitan untuk berkelanjutan," tuturnya.

Titik Kritis

Ratnawati mengungkapkan ada 4 titik kritis peremajaan kebun sawit rakyat ini. Mulai dari kesiapan pekebun, kesiapan bahan tanaman unggul, kesiapan kelembagaan pekebun dan kemitraan. "Titik kritis sebenarnya kesiapan dari pekebun itu sendiri. Dia siap tidak untuk melakukan peremajaan. Walaupun ada dana peremajaan, apakah ada dana pendamping, kemudahan akses dana hingga pendampingan kultur teknis tanaman intercropping untuk mendapatkan  jaminan pendapatan selama masa Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)," jelasnya.

Keragu-raguan siap tidaknya pekebun rakyat ini umumnya terjadi pada pekebun dengan luasan kurang dari 2 hektar. "Mungkin jika petani mempunyai sawit seluas 10 hektar, dirinya bisa mengkombinasikan beberapa hektar yang diremajakan. Kalau untuk yang 2 -4 ha, bisa menggunakan cara intercropping, tetapi ada yang perlu diperhatikan. yakni kemampuan petani untuk mengelola tanaman semusim," jelasnya.

Diakui Ratnawati selama menunggu sawit menghasilkan, petani hanya memiliki waktu 1-2 tahun untuk bertanam tanaman semusim. 'Di waktu tahun ke 3, tidak disarankan untuk intercropping," jelasnya.

Di sisi lain, kesiapan bahan tanaman unggul untuk menjadi bibit sawit PSR harus diperhatikan. "Karena gap produktivitas antara pekebun rakyat dan perusahaan besar dari hasil CPO. Kita harus intensifikasi PSR ini dengan bibit sawit yang unggul," tegasnya.

Titik kritis lainnya adalah kesiapan kelembagaan pekebun. Dimana kelembagaan ini untuk meningkatkan posisi tawar terhadap sarana produksi, pendanaan dan pemasaran hasil.  Kemitraan dalam proses peremajaan, akses sarana produksi, pendanaan dan pemasaran hasil  juga menjadi titik kritis realisasi PSR ini. "Kemitraan ini dibutuhkan sampai pemasaran hasil pekebun itu sendiri," tuturnya.

 

Reporter : NATTASYA
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018