Thursday, 30 June 2022


Migor Langka, Ditjen Perkebunan Minta Pengusaha Lebih Peduli

16 Mar 2022, 18:10 WIBEditor : Yulianto

minyak goreng sejak akhir tahun 2021 hingga masuk tahun 2022 tetap tinggi | Sumber Foto:DOk. Sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Ditjen Perkebunan minta pengusaha perkebunan kelapa sawit, terutama yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk lebih peduli dengan kondisi masyarakat yang kini sedang mengalami kelangkaan minyak goreng. Saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah barangnya ada bukan gratisan. 

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto menyatakan, saat merintis perkebunan kelapa sawit dahulu, banyak program-program pemerintah yang memberikan kemudahan kepada perusahaan perkebunan melalui Perusahaan Besar Swasta Nasional (PBSN). “Kini waktunya perusahaan perkebunan juga berperan aktif dan berkontribusi dalam penyediaan minyak goreng saat ini,” katanya.

Lewat Keputusan Menteri Pertanian nomor 251/KPTS/OT.050/M/3/2022 Ditjen Perkebunan masuk dalam Tim Pengawalan dan Monitoring Ketersediaan dan Harga Bahan Pangan Pokok menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di 4 provinsi yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Ditjenbun mendapat tugas untuk mengawal dan monitoring ketersediaan dan harga di setiap provinsi. Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran penyediaan untuk 100.000 liter minyak goreng untuk masyarakat kurang mampu.  “Kita minta mitra kita yaitu perusahaan kelapa sawit yang punya produksi minyak goreng mengalokasikan produknya untuk memenuhi kebutuhan,” katanya.

Setiap direktorat akan mendapat penugasan memantau minyak goreng di beberapa provinsi. Jika ada kelangkaan, Heru meminta agar segera berkoordinasi dengan mitra perusahaan perkebunan kelapa sawit terintegrasi. Sedang masalah kenaikan harga koordinasi dengan Kemendag dan Satgas Pangan untuk operasi pasar.

Dari sisi kewenangan, Kementan tidak sampai ke minyak goreng. Hanya hubungan baik dengan mitra perusahaan perkebunan yang punya bisnis sampai ke hilir diharapkan bisa membantu menyediakan 100.000 liter yang dialokasikan oleh Kementan.

Jangan Mahal, tapi Tidak Ada

Saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah barangnya ada bukan gratisan. Jangan sudah mahal tidak ada lagi. Karena itu Ditjenbun minta perusahaan perkebunan yang punya industri migor mau mengeluarkan barangnya, juga memasok CPO pada pabrik migor yang tidak punya kebun.

Dari sisi CPO, menurut Heru, persediannya sama sekali tidak ada masalah. Bahkan CPO juga tidak mungkin disembunyikan karena cepat rusak. Petani juga masih memanen TBSnya dan tidak ada yang dibiarkan busuk di kebun. “Gejolak petani kelapa sawit juga tidak ada,” ujarnya.

Memang pada awal-awal kebijakan DMO dan DPO diterapkan PKS menyikapinya dengan seolah-olah harga CPO semuanya dihargai Rp 9.300/kg sehingga harga TBS petani harganya turun.

“Waktu itu saya langsung membuat surat kepada dinas-dinas perkebunan untuk memberikan sanksi pada PKS yang menurunkan harga pembelian TBS. DMO dan DPO yang hanya 20 persen bukan jadi alasan untuk menurunkan harga TBS,” kata Heru.

Setelah surat itu beredar maka PKS kembali membeli harga TBS sesuai dengan penetapan harga atau harga CPO internasional. Petani tenang kembali dan mengurus kebunnya.

“Kewenangan kita dalam perizinan dari kebun sampai menjadi CPO. Dan sampai titik ini sama sekali tidak ada masalah. Masalah terjadi dari pengolahan CPO menjadi minyak goreng dan distribusinya dan itu sudah menjadi kewenangan Kementerian lain,” kata Heru.

Kementerian Perdagangan sebagai instansi yang mengeluarkan aturan DMO dan DPO juga sudah punya aturan yang tegas beserta sanksi-sanksinya.

Sesuai dengan UU otonomi daerah kewenangan perizinan perkebunan ada pada bupati/walikota untuk perkebunan dalam satu kabupaten/kota dan gubernur bila lintas kabupaten/kota. Izin yang dikeluarkan kepala daerah berpedoman pada aturan yang sudah dibuat Kementerian Pertanian/Ditjen Perkebunan. Pembinaan kepada pemberi izin juga ada Ditjebun.

“Jadi kalau pemda mengeluarkan izin yang tidak sesuai pedoman yang kita berikan, maka kita bisa memberi teguran untuk diperbaiki. Salah satu yang harus dilakukan oleh pemberi ijin adalah melakukan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) sebagai evaluasi apakan perusahaan perkebunan benar melakukan sesuai perizinan,” katanya.

Pemda diminta mengalokasikan anggaran untuk PUP ini supaya berjalan dengan baik. Pembinaan PUP ada di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Anggaran di PPHbun ada tetapi tentu tidak bisa mencakup semua sehingga partisipasi anggaran pemda sangat diperlukan.

“PUP masih berjalan, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Direktorat Jenderal Perkebunan akan menyurati pemda-pemda yang belum melaksanakan PUP. Kita harus tahu kepatuhan perusahaan-perusahaan perkebunan dalam melaksanakan peraturan,” katanya.

 

Reporter : Humas Ditjen Perkebunan
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018