Tuesday, 17 May 2022


Kemitraan jadi Solusi Genjot PSR

30 Apr 2022, 10:28 WIBEditor : Yulianto

PSR harusnya disinergikan dengan pembangunan ekonomi daerah, bahkan kebijakan pengembangunan biodisel. Apalagi saat ini Kementerian Pertanian mendorong pengembangan B100. | Sumber Foto:TABLOID SINAR TANI

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk mempertahankan produksi minyak sawit. Sayangnya realisasi PSR tak semudah membalikkan telapak tangan.

Dari Ditjen Perkebunan, realisasi PSR tertinggi seluas 92.066 hektar (ha) pada 2020. Tetapi memasuki 2021, angka pencapaian PSR turun signifikan hanya 27.747 ha. Padahal pemerintah menargetkan PSR seluas 540 ribu ha.

Untuk mempercepat realisasi pemerintah menyiasati dengan pola kemitraan. Kementerian Pertanian pun menerbitkan Permentan No. 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

"Penurunan realisasi PSR ini menjadi catatan bagi kami  agar pencapaian tahun-tahun ke depan harus bisa mengakselerasi pelaksanaan PSR," kata Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan,  Hendratmojo Bagus Hudoro saat webinar Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) bertema "Pola Kemitraan Mempercepat PSR dan Kesejahteraan Petani", Kamis (28/4).

Hadir sebagai pembicara antara lain Mukti Sardjono (Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia),  Rino Afrino (Sekjen DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), dan Firman Subagyo (Anggota Komisi IV DPR RI).

Data Ditjen Perkebunan, total luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 16,38 juta hektar (ha). Dari angka tadi, kurang lebih 6,94 juta ha merupakan perkebunan sawit rakyat. Terdapat 2,8 juta ha kebun sawit rakyat yang potensial untuk diremajakan.

Dari 2,8 juta ha tersebut, sebagian besar merupakan kebun plasma dan swadaya dengan luasan 2,29 juta ha. Disusul kebun dari pola PIRBUN 0,14 juta ha, dan plasma PIR-TRANS/PIR-KKPA 0,37 juta ha. “Target utama segi peremajaan sawit adalah kebun yang dikelola oleh rakyat,” katanya.

Semenjak 2020, Program PSR ditargetkan dapat menjangkau 540 ribu hektare kebun sawit rakyat sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Setiap tahunnya pemerintah menargetkan 180 ribu hektare. Namun demikian, realisasi PSR sulit dicapai dengan berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi di lapangan

Bagus mengakui, pelaksanaan PSR untuk menjangkau kebun petani tidak semudah membalik telapak tangan. Setidaknya asda empat aspek permasalahan PSR yaitu legalitas lahan, dukungan stakeholder, minat pekebun, dan kelembagaan pekebun.

“Tantangan terberat PSR dari aspek legalitas lahan. Di lapangan masih ditemukan kebun belum punya sertifikat hak milik, lahan terindikasi masuk kawasan hutan, dan adanya tumpang tindih kebun rakyat dengan HGU (Hak Guna Usaha) dan hak tanah lainnya,” tuturnya.

Beratnya tantangan yang dihadapi berdampak kepada realisasi PSR baru 1.582 ha sampai April 2022. Salah satu upaya pemerintah mempermudah akses dan memperluas jangkauan PSR difasilitasi dengan terbitnya Permentan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam Permentan tersebut, mekanisme pengusulan PSR dapat melalui dua jalur yaitu jalur dinas daerah kabupaten/kota dan jalur kemitraan. Bagus menjelaskan bahwa adanya jalur kemitraan membantu percepatan PSR. Melalui jalur ini, kelompok tani/gapoktan dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan perkebunan lalu diusulkan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

Menurut Bagus, petani dan perusahaan dapat bekerjasama untuk mengkoordinasikan kelengkapan dokumen pengusulan PSR. Dokumen tersebut antara lain kriteria perusahaan perkebunan, perjanjian kerjasama perusahaan dan kelembagaan pekebun, legalitas perkebun dan kelembagaan pekebun, serta legalitas dan status lahan.

Reporter : julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018