Wednesday, 17 August 2022


Jaga Kualitas, Kementan Lakukan Uji DNA Benih Sawit

29 May 2022, 21:13 WIBEditor : Yulianto

Kecambah sawit | Sumber Foto:DOk. SInta

TABLOIDSINARTANI.COM, Labuan Bajo---Benih tanaman menjadi salah satu faktor penting penentu keberhasilan produksi tanaman pekebun. Untuk menjaga kualitas benih tanaman, Kementerian Pertanian melakukan uji DNA benih perkebunan, termasuk sawit.

“Untuk meningkatkan produktivitas sawit penerapan teknologi uji DNA menjadi hal yang sangat penting dan harus diawali dari penyediaan benih kelapa sawit yang bermutu,” ujar M. Saleh Mokhtar, Direktur Perbenihan Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian saat Focus Group Discussion (FGD) Urgensi Uji DNA terhadap Benih Tanaman Perkebunan, di Labuan Bajo.

Kegiatan itu dihadiri Kementerian Hukum dan HAM, Bappenas, PPKS, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dan UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan. Dengan FGD ini, Saleh mengatakan, akan terkumpul data dan infomasi mengenai uji DNA Benih Tanaman Perkebunan.

Selain itu, lanjut Saleh, akan menyamakan pemahaman, serta pemilihan metode penganggaran yang tepat sesuai peraturan yang berlaku. “Data dan informasi itu nantinya akan digunakan sebagai bahan saat menyusun kebijakan atau peraturan,” ujarnya.

Saleh mengungkapkan, selama ini proses pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan melibatkan fungsi UPT Sertifikasi dan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan. Namun dengan adanya penemuan teknologi uji DNA yang bisa mendekteksi keberadaan tanaman non Tenera (dura dan psifera) sejak dari fase embrio hingga bibit. “Inovasi ini perlu dimanfaatkan dalam penguatan fungsi pengawasan benih kelapa sawit,” ujarnya.

Menurut Saleh, penerapan uji DNA benih tanaman kelapa sawit menjadi dasar melakukan pembinaan dan perbaikan mutu, dan jangka panjang. Bahkan nantinya akan menjadi metoda pengujian kemurniaan benih.

Tentunya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki justifikasi teknis dan yuridis dalam penerapannya. Paling perlu diperhatikan aalah bagaimana nanti legalitasnya,” tuturnya.

Hasil diskusi dalam FGD ini kata Saleh akan dirumuskan untuk menjadi bahan saat membuat suatu kebijakan. Sebab, dalam penyusunan kebijakan dipengaruhi banyak faktor, sehingga perlu dikaji dengan sebaik-baiknya.

Reporter : Humas Ditjen Perkebunan
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018