Wednesday, 17 August 2022


Uji DNA, Pastikan Pekebun Terima Benih Bermutu

29 May 2022, 21:16 WIBEditor : Yulianto

Petani sawit berharap pemerintah meninjau ulang RPP UU Cipta Kerja | Sumber Foto:Dok. Sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Labuan Bajo---Uji DNA terhadap benih dapat memastikan benih yang diedarkan kepada pekebun adalah benih unggul. Bukan hanya itu benih tersebut juga telah memenuhi syarat dan prosedur, sekaligus menepis dugaan adanya peredaran benih palsu dan isu mafia benih.

“Uji DNA terhadap benih perkebunan sangat perlu dilakukan,” kata M. Saleh Mokhtar, Direktur Perbenihan Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. saat Focus Group Discussion (FGD) Urgensi Uji DNA terhadap Benih Tanaman Perkebunan di Labuan Bajo, beberapa waktu lalu .

Menurut Saleh, uji DNA merupakan salah satu metode penting sebagai identifikasi benih untuk mengetahui asal-usul dan otentifikasi benih dalam sistem perbenihan tanaman perkebunan. Karena itu perlu menjadi pemikiran, ketika uji DNA ini dilaksanakan, harus ditentukan ditahap atau jenjang apakah uji DNA ini akan diterapkan.

“Jadi apakah di produsen benih ketika benih belum beredar atau dilakukan pada saat sebelum penanaman benih di kebun. Apalagi mengingat rentang proses bisnis mulai dari produsen sampai pada penanaman merupakan proses yang cukup panjang," tambahnya.

Saleh mengingatkan, dari sisi penyusunan kerangka regulasi perlu diperhatikan asas kebermanfaatan berupa harga yang tidak menjadi lebih mahal. Kegiatan uji DNA ini juga jangan sampai menimbulkan monopoli bagi pihak tertentu. Selain itu, kelembagaan, pembiayaan dan mekanisme Uji DNA perlu disusun dengan baik agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

Untuk itu, Saleh menegaskan, kebijakan uji DNA benih dan pengawasan peredaran benih perlu dipayungi dengan regulasi yang sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu juga adanya kerjasama dan perhatian semua pihak terkait untuk mendukung benih bermutu bersertifikat dan memberantas benih illegitim.

Berdasarkan hasil pembahasan FGD tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, ketika uji DNA benih ini akan diterapkan, pengawasan peredaran benih merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. Sebab, tanpa pengawasan yang baik, uji DNA tidak akan memberikan manfaat yang maksimal dalam sistem perbenihan perkebunan.

Tentunya hal ini pada akhirnya selain berdampak positif pada hasil produksi pekebun, juga berpengaruh yang sangat signifikan pada pendapatan maupun kesejahteraan pekebun demi perkebunan maju, mandiri dan modern,” ungkapnya.

Pihak PPKS menyampaikan, hasil pengujian DNA ini nantinya akan terlihat pada peningkatan kualitas hasil industri CPO. Namun seiring berjalan seharusnya ada proporsi yang adil baik di hulu (petani) maupun hilir (industri). Apabila dilakukan secara mandatori harus tepat sasaran, dan berasas manfaat bagi semua.

Sementara itu, Pipit Puspita dari Bapenas melihat saat ini belum ada batasan khusus seberapa besar yang bisa dibiayai. Karena itu, diharapkan pemanfaatan uji DNA ini untuk project yang strategis, sehingga dari project tersebut bisa berdampak besar dan signifikan dirasakan masyarakat.

Diharapkan sistem yang ada dan digunakan pekebun dapat lebih memberikan dampak positif bagi pekebun. Tentunya perlu didukung dari sisi pilar sosial, tata kelola, pemerintahan maupun lingkungan, semua aspek saling berkait dan memberikan pengaruh,” katanya.

Tuti Rianingrum, dari Kementerian Hukum dan Ham menyampaikan, tidak semua hal harus dengan regulasi baru. Apalagi regulasi pengawasan benih yang ada sudah cukup, namun perlu menjadi perhatian adalah pengawasan.

Penting untuk melakukan penguatan khususnya pada pengawasan guna menghindari hal-hal yang ilegal. Untuk itu perlu dikaji kembali kenapa masih ada sebagian pekebun menggunakan benih tidak bersertifikat,” katanya.

Reporter : Humas Ditjen Perkebunan
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018