Thursday, 18 August 2022


Dongkrak Realisasi PSR, Ini Strategi Pemerintah

30 May 2022, 19:10 WIBEditor : Yulianto

Petani sawit di lahan yang tengah diremajakan. Namun kini lahan petani sawit terancam RPP UU Cipta Kerja | Sumber Foto:Dok.Sinta

TABOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Untuk mendongkrak realisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang telah berjalan sejak tahun 2017, pemerintah kini menyiapkan strategi khusus. Selain mempermudah persyaratan bagi pekebun yang akan ikut PSR, jalur pengusulan pun dipangkas dan membuka jalur kemitraan.

Dengan strategi tersebut diharapkan realiasai PSR akan terus bertambah luas dan targetnya bisa tercapai. Data Ditjen Perkebunan, potensi PSR dari jumlah luas sawit rakyat sebanyak 6,94 juta ga dari total 16,38 juta ha. Dari luas perkebunan sawit rakyat yang mempunyai potensi untuk peremajaan sebanyak 2,8 juta ha, plasma dan swadaya 2,29 juta ha, Plasma Pirbun 0,14 juta ha dan PIR trans 0,37 juta ha.

Luas kebun sawit yang menjadi target pemerintah tersebut berada di Sumatera 397.200 ha, Kalimantan 86.000 ha, Sulawesi 44.500 ha, Jawa 6.000 ha dan Papua 6.000 ha. Dengan demikian totalnya 540 ribu ha. Dalam pelaksanaan PSR, pemerintah melakukan bertahap. Target PSR tahun 2017 sebanyak 20.780 ha, tahun 2018 (185 ribu ha), tahun 2019 hingga 2021 masing-masing 180 ribu ha.

Namun dalam pelaksanaan PSR belum sepenuhnya sesuai harapan. Misalnya, tahun 2017 baru mencapai 13.206 ha, tahun 2018 (35.198 ha), tahun 2019 (88.339 ha), tahun 2020 (92.066 ha), tahun 2021 (27.747 ha) dan tahun 2022 hingga kini baru 1.190 ha.

Prosedur Lebih Simpel

Guna mempermudah pelaksanaan PSR, pemerintah telah mensimpelkan persyaratan dan prosedur agar memberikan keleluasaan calon peserta PSR. “Jika selama periode 2017-2018 ada 14 syarat, maka tahun 2019 syaratnya dikurangi menjadi 8 syarat. Bahkan sejak tahun 2020 hanya 2 syarat yakni kelembagaan pekebun dan legalitas lahan,” kata Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan, Hendratmojo Bagus Hudoro.

Bukan hanya itu, dalam proses verifikasi juga kian dipercepat. Jika tahun 2017-2018 harus melalui tiga kali verifikasi dan berjenjang dari mulai tingkat daerah hingga pusat. Selanjutnya pihak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melakukan penelaahan persyaratan dan kemudian mencairkan anggaran.

Kalau masih belum lengkap dikembalikan pengusul, tapi kalau sudah disetujui balik ke kabupaten. Ini tentu memberikan waktu cukup lama,” katanya dalam Webinar Mendorong Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bekerjasama dengan BPDPKS di Jakarta, Rabu (9/3).

Namun sejak tahun 2019, semua persyaratan tidak perlu memberikan dokumen dalam bentuk fisik, tapi calon peserta PSR bisa menginput persyaratan tersebut melalui online dengan aplikasi PSR online. “Ini upaya kita mempercepat realisasi PSR,” ujarnya.

Bahkan proses verifikasi dokumen dan pemerikasaan lapangan, terkait legalitas pekebun dan status lahan hanya di tingkat kabupatan. Setelah verifikasi, langsung diterbitkan SK CPCL oleh bupati atau kepala dinas sebagai bahan penerbitan rekomendasi teknis.

Kemudahan lainnya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 03 Tahun 2022 yang membuka kesempatan bagi calon peserta peserta mengusulkan lahan seluas 4 hektar (ha) per orang, baik melalui jalur dinas maupun kemitraan.

Sebelumnya berdasarkan Permentan 07 Tahun 2019, calon peserta PSR hanya bisa mengajukan luas lahan 4 hektar (ha) per kepala keluarga (KK). “Itu artinya jika satu keluarga memiliki lahan lebih dari 4 ha, maka bisa mengajukan lahan yang lain,” katanya.

Bagus mengungkapkan, strategi lain mempercepat PSR adalah dengan mendorong percepatan pelaksanaan perjanjian tiga pihak yakni BPDPKS-Bank-Petani. Selain itu juga percepatan transfer biaya BPDPKS bagi petani yang sudah disetujui. “Kami mengharapkan juga dukungan ATR/BPN dan KLHK  dalam membantu screening usulan  calon rekomtek,” tambahnya.

Kemitraan menjadi jalur baru dalam program PSR. Seperti apa? Baca halaman selanjutnya.

 

Reporter : julian/Humas Ditjen Perkebunan
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018