Wednesday, 17 August 2022


Prosedur dan Syarat ikut PSR kini Lebih Mudah

30 May 2022, 19:25 WIBEditor : Yulianto

Petani sawit berharap pemerintah meninjau ulang RPP UU Cipta Kerja | Sumber Foto:Dok. Sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi salah satu program pemerintah untuk keberlanjutan produksi minyak sawit di dalam negeri. Setidaknya ada 2,8 juta hektar (ha) tanaman sawit milik rakyat yang berpotensi untuk diremajakan.

Untuk mempertahankan produksi minyak sawit di dalam negeri, pemerintah sejak tahun 2017 menggelar program PSR. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan, Hendratmojo Bagus Hudoro mengatakan, guna mempermudah pelaksanaan PSR, pemerintah telah mempermudah persyaratan dan prosedur agar memberikan keleluasaan calon peserta PSR.

Misalnya, jika selama periode 2017-2018 ada 14 syarat, maka tahun 2019 syaratnya dikurangi menjadi 8 syarat. Bahkan sejak tahun 2020 hanya 2 syarat yakni kelembagaan pekebun dan legalitas lahan.

Bukan hanya itu, dalam proses verifikasi juga kian dipercepat. Jika tahun 2017-2018 harus melalui tiga kali verifikasi dari mulai tingkat daerah hingga pusat. Namun sejak tahun 2019, calon peserta PSR bisa melalui online melalui aplikasi PSR online. Jadi tidak perlu melampirkan fisik dokumen. “Ini upaya kita mempercepat realisasi PSR,” ujarnya.

Namun diakui pelaksanaan PSR belum sesuai harapan. Dengan adanya kemudahan persyaratan diharapkan realisasi PSR semakin besar. Data Ditjen Perkebunan pada tahun 2017 realisasi PSR baru mencapai 13.206 ha, tahun 2018 (35.198 ha), tahun 2019 (88.339 ha), tahun 2020 (92.066 ha), tahun 2021 (27.747 ha) dan tahun 2022 hingga kini baru 1.190 ha.

Saat ini luas areal sawit mencapai 16,38 juta hektar (ha) dengan produksi 48 juta ton. Dari luasan lahan sawit rakyat sebanyak 6,94 juta ha. “Dari luas perkebunan sawit rakyat tersebut yang mempunyai potensi untuk peremajaan sebanyak 2,8 juta ha dengan sebaran dominan berada di Sumatera dan Kalimantan,” kata Bagus.

Dari 2,8 juta ha kebun sawit rakyat, perinciannya lahan petani plasma dan swadaya 2,29 juta ha, plasma PIRBUN 0,14 juta ha dan PIR trans 0,37 juta ha. Luas kebun sawit yang menjadi target pemerintah tersebut berada di Sumatera 397.200 ha, Kalimantan 86.000 ha, Sulawesi 44.500 ha, Jawa 6.000 ha dan Papua 6.000 ha. Totalnya 540 ribu ha.

Ini penyebaran lokasi sawit yang ditargetkan dilakukan peremajaan,” ujarnya. Pemerintah telah menargetkan realisasi PSR tahun 2017 sebanyak 20.780 ha, tahun 2018 (185 ribu ha), tahun 2019 hingga 2021 masing-masing 180 ribu ha.

Dana PSR

Sementara itu Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO BPDPKS, Ahmad Munir mengatakan, dalam program PSR pihaknya membantu pendanaan bagi pertumbuhan sektor sawit, terutama peremajaan sawit. Jadi dana di BPDPKS dari penghimpunan dana untuk kegiatan belanja program, termasuk PSR.

“Program PSR ini merupakan kebijakan dan kewenangan Kementerian Pertanian. Disain pelaksanaan serta panduan pelaksanaan program ditetapkan Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022,” katanya.

Diakui banyak manfaat dari PSR ini. Misalnya, sebagai strategi stabilisasi harga dalam mengurangi stok minyak sawit, sehingga mendorong peningkatan harga CPO termasuk TBS (tandan buah segar). Selain itu, meningkatkan produktivitas seiring dengan peningkatan komposisi tanaman produktif, dan meningkatkan pendapatan pekebun.

Karena itu dalam pengusulan PSR, BPDPKS membuat aplikasi PSR online dan Smart PSR untuk mempercepat usulan PSR dari pekebn. “Jadi jika biasanya pekebun harus menandatangani PKS, sekarang kami sosialisasikan PSR online dan Smart PSR untuk mempermudah PSR. Mudah-mudahan tahun 2022 bisa mencapai target 180 ribu ha,” tuturnya.

Sebagai upaya percepatan PSR melalui kemitaraan dengan perusahan inti seperti yang digagas Kementerian Pertanian, Munir mengatakan, pihaknya akan mencoba membuat pola dan menuangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. “Saat ini lagi kita proses untuk membuat pola kemitraan mudah-mudahan cepat selesai. Selanjutnya nanti ada peraturan Dirut BPDPKS untuk pola kemitaraan tersebut,” ujarnya.

Reporter : julian/Humas Ditjen Perkebunan
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018