Wednesday, 10 August 2022


Dorong Terapkan ISPO, Pemerintah Beri Kemudahan Pekebun Rakyat

30 May 2022, 19:44 WIBEditor : Yulianto

ISPO menjadi salah satu program pemerintah untuk sawit berkelanjutan | Sumber Foto:Dok. Sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pemerintah dalam hal ini Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian berupaya membantu pekebun sawit untuk bisa menerapkan prinsif dan kriteria Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Sistem sertifikasi ISPO pertama kali diundang-undangkan pada tahun 2011 melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 19/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Dalam kurun waktu empat tahun (2011-2015), hanya 127 perusahaan yang mendapatkan sertifikasi ISPO. Namun belum satu pun kelompok tani yang mendapatkan sertifikasi ISPO. Pemerintah lalu menerbitkan Permentan No.11/2015 untuk memperkuat dan mewajibkan ISPO bagi seluruh pelaku usaha kelapa sawit, baik perusahaan maupun pekebun swadaya.

Pada tahun 2020, tepatnya Maret, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Perpres tersebut kemudian diperkuat lahirnya Permentan 38/2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia. 

Kasie Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Prasetyo Djati mengatakan, ada perbedaan siginifikan Permentan No 11/2015 dengan Permentan No. 38/2020. Dalam kebijakan tersebut, seluruh pelaku usaha sawit, baik perusahaan maupun pekebun rakyat wajib memiliki sertifikasi ISPO.

Bahkan pemerintah menetapkan paling lambat tahun 2025, pekebun sawit rakyat wajib memenuhi ISPO. Namun ada beberapa hal yang berbeda diantara kedua peraturan perundang-undangan terkait ISPO ini.

Perbedaannya menurut Prasetyo, dalam kebijakan terbaru penerapan sertifikasi ISPO bersifat wajib bagi perusahaan perkebunan dan pekebun, baik perorangan atau kelompok.  Sedangkan dalam Permentan 11/2015 hanya wajib bagi perusahaan perkebunan.

“Bagi pelaku usaha kebun plasma, usaha kebun swadaya, dan perusahaan perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan bersifat sukarela,” katanya

Prasetyo mengatakan, pada Perpres No. 44/2020 pemerintah memberikan membantu permodalan bagi pekebun sawit rakyat. Untuk sertifikasi ISPO dapat didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan.

Dana tersebut disalurkan melalui kelompok pekebun, gabungan kelompok pekebun, atau koperasi, dan dapat diberikan selama masa sertifikasi ISPO awal,” katanya.

Perubahan Kelembagaan

Sementara itu dari sisi kelembagaan pada kedua peraturan tersebut juga berbeda. Pada Permentan 11/2015 Komisi ISPO diketuai pejabat setara eselon I yang membidangi perkebunan dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Keanggotaan komisi ISPO juga terdiri dari pejabat eselon I dari instansi pemerintahan.

Sedangkan Perpres 44/2020 dan Permentan 38/2020, kelembagaan yang dibentuk adalah Komite ISPO dengan ketua Menteri dan terdiri dari unsur pemerintah, asosiasi pelaku usaha, akademisi, dan pemantau independen.

Untuk penerbitan sertifikasi ISPO, Perpres 44/2020 mengatur sepenuhnya diserahkan Lembaga Sertifikasi ISPO. Skema sertifikasi mengacu UU No. 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Sertifikat ISPO ini mencakup hingga rantai pasok akhir atau end product. Jadi, pemilik sertifikat ISPO berhak mencantumkan Logo ISPO pada produk mereka,” tuturnya

Sedangkan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan sertifikasi ISPO, Prasetyo mengatakan, dilakukan bertahap oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota. Sanksinya langsung diberikan Menteri berupa teguran tertulis, denda, pemberhentian sementara dari usaha perkebunan sawit. Bahkan pemerintah bisa membekukan sertifikat ISPO dan pencabutan sertifikat ISPO.

Bagi perusahaan perkebunan sawit, sejak awal terbitnya ISPO memang telah diwajibkan memenuhi standar ISPO. Namun untuk perkebunan sawit rakyat tak mudah bisa menerapkan ketentuan yang ada dalam ISPO. Karena itu, semua pihak bisa mendorong dan membantu pekebun rakyat agar bisa mendapatkan sertifikasi ISPO.

Data menyebutkan, sebelum berlakunya Permentan No. 38 Tahun 2020, pelaku usaha perkebunan yang ikut sertifikasi ISPO sebanyak 803 perusahaan. Terdiri dari 785 perusahaan, 11 KUD/KSU kebun plasma, 1 BUMDes dan 6 koperasi/asosiasi pekebun.

Sedangkan jumlah kebun yang sudah mendapat sertifikasi sebanyak 682 kebun. Terdiri dari perkebunan besar swasta 610 sertifikat dengan luas areal 5.448.093,51 ha (62,76 persen dari luas total 8,68 juta ha). Kemudian, Perkebunan besar nasional 55 sertifikat dengan luas areal 318.775,58 ha (32,53 persen dari luas total 0,98 juta ha). Sementara perkebunan rakyat sebanyak 17 koperasi plasma dan swadaya seluas 12.809,91 ha  atau 0,19 persen dari luas total 6,72 juta ha.

 

Secara keseluruhan kebun sawit yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO seluas 5.779.767 ha atau 35,29 persen dari total luas kebun sawit 16,38 juta ha. Produksi tandan buah segar (TBS) sebanyak 60.266.557 ton/tahun dan produksi CPO 13.003.424 ton/tahun atau 34,4 persen dari total produksi mencapai 37,8 juta ton/tahun.

Dengan ISPO memang harapannya adalah meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia. Selain itu, mendukung upaya pengurangan gas rumah kaca dengan memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

Dengan kondisi pekebun sawit rakyat, baik dari sisi SDM, kelembagaan pekebun dan kondisi lahan memang menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang tak mudah untuk mendorong bersertifikat ISPO. Namun PR itu harus bisa selesai tahun 2025 mendatang

Reporter : Julian/Humas Ditjen Perkebunan
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018