Wednesday, 17 August 2022


Perkuat Kelembagaan dan Kemitraan Solusi Gaet Pekebun Terapkan ISPO

31 May 2022, 09:57 WIBEditor : Yulianto

Pekebun Sawit | Sumber Foto:ISTIMEWA

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Perkuat kelembagaan dan kemitraan bisa menjadi salah satu solusi menggaet petani/pekebun sawit bisa memenuhi kriteria dan prinsif Indonesian Suistainable Palm Oil (ISPO). Selama ini harus diakui belum banyak lahan pekebun sawit rakyat yang memenuhi standar sawit berkelanjutan tersebut.

Seperti diketahui untuk mendorong penarapan ISPO, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Perpres tersebut kemudian diperkuat lahirnya Permentan 38/2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia. 

ISPO bersifat wajib bagi pekebun (perusahaan maupun pekebun rakyat). Bahkan paling lambat 5 tahun atau dengan kata lain, paling telat pada tahun 2025, seluruh kebun sawit Indonesia yang menghasilkan sudah mengantongi sertifikasi ISPO.

Kepala Sekretariat Komisi ISPO 2016-2020, R. Azis Hidayat, menyarankan adanya kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun rakyat di sekitar mereka (secara klaster) untuk bersama melakukan sertifikasi ISPO. Kemitraan kemudian melakukan pemilihan Lembaga Sertifikasi (LS), dapat dengan prosedur bidding atau lelang terbuka secara selektif," katanya.

Langkah yang pertama harus dilakukan adalah sosialisasi Permentan No.38/2020 bagi petugas perusahaan dan pekebun. Kemudian pembentukan dan pemberdayaan organisasi pekebun. Dilakukan juga pelatihan ISPO bagi pekebun, serta pembentukan dan pelatihan ICS (Internal Control System), hingga pendampingan dokumentasi persyaratan sertifikasi ISPO oleh petugas perusahaan dan ICS.

“Sebaiknya dokumen pengajuan sertifikasi ISPO untuk pekebun dilakukan secara kolektif. Dokumen yang perlu disiapkan adalah dokumen pembentukan atau pendirian koperasi, dokumen usaha kebun plasma dan usaha kebun swadaya,” katanya.

Dokumen lainnya adalah, copy sertifikat ISPO kebun inti (jika kebun plasma) dan daftar anggota kelompok tani atau koperasi. Tak hanya itu, legalitas hak lahan berupa SHM, girik/letter C, Akte Jual Beli setiap anggota, ditambah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang diterbitkan Bupati/Walikota/ atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangan yang dikumpulkan secara kolektif atas nama Koperasi/Kelompok Tani).

Pekebun juga wajib melengkapi SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) yang diajukan secara kolektif atas nama koperasi atau kelompok tani. Karena kemitraan, perlu memiliki Tim Sistem Kendali Internal (Internal Control System/ICS).

Kasie Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Prasetyo Djati mengatakan, dalam kebijakan terbaru penerapan sertifikasi ISPO bersifat wajib bagi perusahaan perkebunan dan pekebun, baik perorangan atau kelompok. "Dalam kebijakan sebelumnya hanya wajib bagi perusahaan perkebunan," katanya.

Namun menurut Prasetyo, sesuai Perpres 44/2020 pemerintah memberikan membantu permodalan bagi pekebun sawit rakyat. Untuk sertifikasi ISPO dapat didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan.

Dana tersebut disalurkan melalui kelompok pekebun, gabungan kelompok pekebun, atau koperasi, dan dapat diberikan selama masa sertifikasi ISPO awal,” katanya.

Data menyebtukan, hingga kini pelaku usaha perkebunan yang ikut sertifikasi ISPO baru mencapai 803. Terdiri dari 785 perusahaan, 11 KUD/KSU kebun plasma, 1 Bumdes, 6 Koperasi/Asosiasi Kebun. Jika dihitung luasan, baru sekitar 12.809 ha perkebunan rakyat yang disertifikasi ISPO dari luasan 6,72 juta ha perkebunan rakyat, atau sekitar 0.19 persen. Sedangkan pekebun rakyat yang sudah tersertifikasi ISPO tersebut terdiri dari 17 koperasi plasma dan swadaya.

Reporter : julian/Humas Ditjen Perkebunan
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018