Thursday, 30 June 2022


Lanjuti Audit BPK, Ditjen Perkebunan Pertajam Perencanaan 2023  

21 Jun 2022, 14:22 WIBEditor : Yulianto

Pertemuaan perencanaan perkebunan 2023 | Sumber Foto:Humas Perkebunan

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Yogyakarta---Untuk memperkuat dan kelancaran pelaksanaan program/kebijakan dan kegiatan Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan  di tahun 2023, perlu dilakukan penguatan perencanaan yang sangat matang. Salah satu melalui Penyusunan Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan (SBPP) Tahun 2023.

Sekretaris Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian yang diwakili Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan, Agnes Verawaty Silalahi, menyampaikan, satuan biaya pembangunan perkebunan merupakan acuan standar biaya dalam rangka penyusunan penganggaran berbasis kinerja secara berkesinambungan.

Selain itu, menunjukan keterkaitan antara pendanaan (inputs) dan hasil yang akan dicapai (outcomes) agar dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan. SBPP yang disusun nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat,” katanya.

Manfaatnya, pertama, diperolehnya persepsi yang sama atas komponen biaya investasi pengembangan perkebunan bagi semua pihak, termasuk kepentingan daerah maupun investor. Kedua, diperolehnya satuan/standar biaya pembangunan perkebunan yang berlaku secara nasional, khususnya untuk 16 komoditas unggulan nasional.

Ketiga, sebagai acuan standar bagi berbagai pihak yang ingin berinvestasi atau menanamkan modalnya di bidang perkebunan. Keempat, sebagai bahan acuan dalam pembahasan RKA-K/L Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 dengan Kementerian Keuangan.

Dalam penerapan SBPP, lanjut Agnes, manfaatnya adalah untuk memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat penyusunan dan penelaahan RKA-K /L. Selain itu, memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pencapaian Rincian Output (RO).

"SBPP disusun, dengan harapan agar pembangunan perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lebih efisien dan berbasis kinerja, dengan tetap mempertahankan mutu kualitas dan produktivitas komoditas perkebunan serta meningkatnya kualitas pelayanan publik khususnya di Ditjen Perkebunan," ujarnya.

Ia menjelaskan, pertemuan penyusunan Standar Biaya Pembangunan Perkebunan tahun 2023 juga merupakan salah satu upaya tindak lanjut hasil audit BPK yang merekomendasikan penyusunan SBPP harus diperkuat untuk meningkatkan akurasi perencanaan di tahun mendatang. Pertemuan SBPP harus difokuskan untuk mempertajam poin-poin yang menjadi hasil audit BPK.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sugeng Purwanto berharap melalui pertemuan ini dapat memberikan kontribusi pada sektor pariwisata di Provinsi DIY serta pemulihan ekonomi sektor perkebunan pasca pandemi Covid-19.

Reporter : Humas Ditjen Perkebunan
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018