Friday, 01 July 2022


Cegah Benih Ilegitim, Pengawasan Kualitas Benih perlu Diperkuat

21 Jun 2022, 14:41 WIBEditor : Yulianto

Rapat Koordinasi Bidang Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan | Sumber Foto:Humas Perkebunan

TABLOIDSINARTANI.COM, Bogor---Penggunaan benih ilegitim dalam budidaya  tanaman perkebunan kerap terjadi. Imbasnya, produksi juga tak sesuai harapan. Untuk itu perlu diperkuta pengawasan kualitas benih yang beredar di lapangan.

Plt. Dirjen Perkebunan, Ali Jamil mengatakan, pengawasan peredaran benih perkebunan perlu lebih ditingkatkan guna meminimalisir penggunaan benih illegitim. Koordinasi antar UPTD Perbenihan dalam peredaran benih tanaman perkebunan juga harus ditingkatkan, sehingga pelaksanaaan pengawasan benih lebih optimal.

“Perlu ada komitmen/kesepakatan antara Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan khususnya BBPPTP Medan dengan UPTD dalam hal percepatan realisasi serapan anggaran APBN TA 2022,” ujar Ali Jamil saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Bidang Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan di Wilayah Binaan BBPPTP Medan, yang dilaksanakan mulai tanggal 15-18 Juni 2022 di Bogor.

Namun demikian Ali Jamil menambahkan, tentunya perlu didukung adanya alat atau metode untuk pengujian kemurnian genetik tanaman (metode berbasis DNA) dalam mendukung penyediaan benih kelapa sawit rakyat. UPTD perkebunan lanjutnya, juga harus memiliki laboratorium pengujian mutu benih dalam mendukung pengawasan mutu benih.

“Sedangkan untuk penetapan standar pengujian mutu benih, UPTD dapat melakukan koordinasi dengan BBPPTP Medan,” katanya.  Sedangkan untuk Dinas yang membidangi perkebunan, Ali Jamil meminta lebih mengoptimalkan nursery yang telah dibangun BBPPTP Medan. Lokasi nursery berada di Kabupaten Malinau, Lampung Barat, Lampung Selatan, Banyuasin dan Pesawaran.

Tak hanya itu, lanjut Ali, kedepannya juga perlu adanya pemetaan secara berkala terhadap sebaran Organisme Pengganggu Tanaman, potensi benih dan komoditas perkebunan. Dengan demikian, upaya peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing industri perkebunan dapat berjalan lebih optimal, efektif dan efisien.

Pada Rapat Koordinasi tersebut, disampaikan bahwa UPTD akan membuat aplikasi online untuk proses pengawasan dan sertifikasi benih dan pengamatan OPT Perkebunan yang akan terintegrasi dengan BBPPTP Medan. Ditjen Perkebunan melalui Dirat Perbenihan akan menyusun regulasi pengawasan benih kelapa sawit dan benih perkebunan lainnya yang disalurkan melalui penjualan secara online.

Untuk itu, sumber benih kelapa sawit melakukan kerja sama (MoU) dengan produsen benih dan melakukan pembinaan terhadap produsen benih dalam pembesaran benih.

Pada kesempatan itu Ali Jamil juga mengingatkan, produsen benih yang melakukan sertifikasi menggunakan nama “konsumen perusahaan” wajib melaporkan kepada BBPPTP Medan dan UPTD setelah benih diedarkan. UPTD Perbenihan, juga harus secara rutin melaporkan data evaluasi kebun sumber benih, sertifikasi benih, pengujian mutu benih dan pengawasan peredaran benih komoditi perkebunan di wilayah kerja ke BBPPTP Medan.

Untuk memperkuat pengawasan tersebut, Ali Jamil melihat perlu ada penambahan formasi Pengawas Benih Tanaman dan Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Pemandu Lapang, Regu Pengendali OPT (RPO) dan POPT Swadaya pada UPTD. Hal ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan atau sertifikasi benih dan pengamatan organisme pengganggu tanaman perkebunan.

“Perlu juga pembentukan Komisi Pengawasan Benih yang terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Produsen Benih, Aparat Penegak Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),” tuturnya.

Reporter : Humas Ditjen Perkebunan
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018