Thursday, 30 June 2022


Penting, Peran Penyuluh Dalam Pendampingan Sertifikasi ISPO

23 Jun 2022, 14:58 WIBEditor : Herman

Pekebun Sawit | Sumber Foto:ISTIMEWA

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) pada kebun sawit rakyat terus digenjot. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran penyuluh dalam pendampingan serttifikasi ISPO pada petani/pekebun sawit dilapangan.  

Implementasi sertifikasi ISPO pada pekebun sawit rakyat sampai saat ini masih terhadang berbagai tantangan. Karena itu tidak heran bila dari data dari APKASINDO tahun 2021 perkebunan rakyat yang sudah tersertifikasi ISPO hanya 0.21%.  

“Padahal dalam Perpres No 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia mewajibkan pekebun untuk mendapatkan ISPO 5 tahun setelah diundangkan,” Ungkap Kepala Balai Penelitian Pertanian Provinsi Jambi Dr. Ir. Zahron Helmi, MP.  Dalam Webinar Penerapan Sertifikasi ISPO di Kebun Sawit Rakyat "Inklusi Pekebun dalam Sertifikasi ISPO" yang digelar Tabloid Sinar Tani bekerjasama dengan Lembaga Ecolabel Indonesia (LEI), Kamis (23/06).

Hal tersebut tidak lepas dari keterbatasan ketenagaan penyuluh, yang menurut Zahron saat ini dari jumlah total penyuluh 68 ribu yang terdiri dari penyuluh ASN, P3K maupun penyuluh swadaya, maka 1 penyuluh bisa mendampingin/memegang 10 kelompok tani dengan lahan rata-rata 90 hektar. Dan bila dilihat dari jumlah Penyuluh ASN saja maka rasio 1 penyuluh harus mengawal 18 kelompok tani dengan ahan sekitar 387 hektar..  

Zahron menyampaikan hasil penelitian terkait implementasi ISPO baik dari sisi petani maupun penyuluh di lapangan. Dari sisi Petani kendala yang ada diantaranya petani mengalami kesulitan dalam menerapkan kriteria ISPO khususnya terkait dengan aspek legalitas, lokasi kebun dan pemantauan lingkungan. Prinsip ISPO hanya dijalankan oleh sebagian petani kecil 10% sampai 19.15%/

Kebun kelapa sawit swadaya secara umum tidak siap untuk menjalankan sertifikasi ISPO seperti ketiadaan alas legal kebun, ketidakjelasan bibit, dan tidak mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan standar ISPO. Kapasitas petani swadaya masih relatif rendah dikarenakan berbagai hambatan meliputi akses terhadap informasi, teknologi, input, permodalan dan pasar.  

“Petani beranggapan bahwa penerapan ISPO membutuhkan biaya relatif besar dan petani merasa kekhawatiran akan pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga petani dalam masa tanaman belum menghasilkan,” jelasnya. 

Sedangkan dari sisi Penyuluh, kendala yang ada dalam implementasi sertifikasi ISPO adalah Penyuluh perkebunan di lokasi penelitian belum ada, hanya ada tenaga pendamping yang membantu petani dalam mempersiapkan peremajaan sesuai standar ISPO. Penyuluh kurang memberikan sosialisasi tentang penerapan sertifikasi ISPO kepada petani swadaya.

Penyuluh pertanian di lokasi penelitian masih dikategorikan relatif kurang berperan dalam keterlibatannya mendorong petani dalam menerapkan sertifikasi ISPO. Penyuluh pertanian seharusnya memberikan pengetahuan teknik dengan bimbingan usahatani kelapa sawit kurang berjalan, dan kurangnya peran penyuluh dalam memberikan konsultasi permasalahan petani.  

Dan Hampir semua peran penyuluhan masih relatif kurang dikarenakan kurangnya pemahaman dari penyuluh pertanian tentang sertifikasi atau standar ISPO.  

“Jadi intinya Pekebun dan Penyuluh belum paham tentang sertifikasi ISPO, hal itu terjadi karena belum adanya pelatihan secara masif tentang sertifikasi ISPO,” ungkap Zahron.  

Tingkatkan Peran Penyuluh 

Menurut Zahron, ada beberapa langkah strategis yang perlu diterapkan sehingaa bisa membantu percepatan sertifikasi ISPO bagi pekebun. Menyelengaran pelatihan yang menitikberatkan pada sertifikasi ISPO.

“Kita Balai Penelitian Pertanian Provinsi Jambi Alhamdulillah tangal 27 mendapatkan kesempatan melatih 9 angkatan petani-petani sawit dari Sumatra Selatan dan Riau. Karena memang kami fokusnya di perkebunan dan kami merupakan tempat uji kompetensi  sertifikasi untuk pekebun dan penyuluh,’ ungkap Zahron. 

Zahron menambahkan Balai Penelitian Pertanian Provinsi Jambi layak diberikan tempat pelatihan ISPO atau sawit karena memiliki kebun percobaan yang berproduksi dan didukung sarana yang cukup memadai.  

“Karena itu strategi percepatan ISPO untuk pekebun dapat dilakukan dengan pelatihan langsung disertifikasi sebagai mana kita biasa melakukan juga sertifikasi setelah dilakukan pelatihan,’ jelasnya.  

Menderaskan informasi melalui pemanfaatan Information Communication Technology (ICT) seperti webinar, youtube, medsos. “Sekarang permasalahannya bagaimana kita melakukan pederasan ini yang terfokus secara terus menerus mengganti sistem LAKU menjadi sistem webinar tetapi dengan jadwal yang rutin dan materi yang terstruktur, dan ini yang harus disusun secara bersama,” ungkapnya.  

Langkah lain ialah membangun sinergi dengan stakeholders untuk mendorong para pekebun mendapatkan sertifikasi ISPO. Saat ini masih banyak perusahan yang belum memberi dukungan dan juga belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang fokus untuk sawit

“Dan yang tidak kalah penting ialah membangun jejaring dan kemitraan antara poktan/gapoktan dengan pihak offtaker dan Mendorong pembentukan poktan/gapoktan khusus kelapa sawit guna mempermudah proses konsolidasi ISPO,” tambahnya. 

Zahron menekankan bagaiaman mengukur kembali kinerja hasil sebuah penyuluhan. Bila dahulu berbicara kinerja hasil penyuluhan berdasarkan output maka saat ini harus berdasarkan outcome. kemudia kita melihat kembali Permenpan RB No 35 tahun 2020 tentang PP agar kinerja penyuluhan kita bisa terukur. 

Reporter : Eko
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018