Wednesday, 17 August 2022


Pacu PSR dengan Kemitraan  

29 Jun 2022, 11:16 WIBEditor : Yulianto

Webinar Kemitraan PSR yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani dan BPDPKS | Sumber Foto:Sinar Tani

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi salah satu program pemerintah untuk mempertahankan produksi minyak sawit di dalam negeri. Indonesia saat ini merupakan negara nomor wahid sebagai penghasil minyak makan tersebut.

Untuk mempertahankan produksi minyak sawit di dalam negeri, pemerintah sejak tahun 2017 menggelar program PSR. Dari luas areal sawit di Tanah Air mencapai 16,38 juta hektar (ha), produksi minyak sawit dalam negeri mencapai 48 juta ton. Sedangkan luasan lahan sawit rakyat sebanyak 6,94 juta ha.

Sementara potensi peremajaan sawit rakyat mencapai 2,8 juta ha. Perinciannya kebun plasma dan swadaya seluas 2,29 juta ha, plasma PIRBUN 0,14 juta ha dan Plasma PIT Trans/PIR KKPA 0,37 juta ha.

Namun pelaksanaan PSR memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, guna mempercepat realisasi PSR, pemerintah menyiasati dengan pola kemitraan. Kementerian Pertanian pun telah menerbitkan Permentan No. 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dengan strategi tersebut diharapkan realiasai PSR akan terus bertambah luas dan targetnya bisa tercapai. Data Ditjen Perkebunan pada tahun 2017 realisasi PSR baru mencapai 13.206 ha dari target 20.780 ha, tahun 2018 (35.198 ha), tahun 2019 (88.339 ha), tahun 2020 (92.066 ha), tahun 2021 (27.747 ha) dan tahun 2022 hingga kini baru 2.171 ha.

“Karena itu kini kita lakukan percepatan PSR. Salah satunya dengan program kemitraan,” kata Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan, Hendratmojo Bagus Hudoro saat webinar Membangun Jembatan Kemitraan  dengan Perusahaan yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani dengan BPDPKS di Jakarta, Rabu (29/6).

Menurutnya, keberhasilan industri sawit dalam negeri tidak bisa lepas dari kebijakan kemitraan yang berlangsung sejak tahun 1970-an. Bahkan kolaborasi perusahaan, baik negara maupun swasta dengan pekebun berhasil membawa Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Jalan Tol PSR

Melalui UU No. 39 Tahun 2014, kata Bagus, pemerintah melanjutkan program kemitraan. Dalam pasal 58 disebutkan perusahaan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan. “Pola kemitraan ini kini dikembangkan untuk memfasilitasi percepatan PSR. Bahkan pola kemitraan ibarat jalan tol untuk mempercepat ralisasi PSR,” katanya.

Pola kemitraan ini Bagus berharap ada kerjasama saling menguntungkan antara perusahaaan dengan pekebun. Di satu sisi perusahaan akan mendapat jaminan pasokan tandan buah segar (TBS). Di sisi lain, hasil panen pekebun akan diserap perusahaan.

Guna mendukung percepatan PSR, menurut Bagus, pekebun besar dapat berperan sebagai pendamping kultur teknis, kontraktor peremajaan dalam pembangunan perkebunan, avalis (pembangunan dan pengelolaan kebun hingga lunas), dan operator pengelolaan (pembangunan dan pengelolaan kebun dalam waktu tertentu).

Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Sunari mengatakan, pemerintah menargetkan PSR seluas 540 ribu ha dari total luas lahan kebun sawit di dalam negeri 6,72 juta ha. Sedangkan lahan yang ditetapkan mendapatkan dana dari BPDPKS seluas 256.773 ha.

PSR melalui jalur kemitraan, usulan oleh lembaga pekebun dibantu perusahaan mitra. Karena itu, perusahaan mitra harus bisa menjamin keabsahan lahan pekebun. Kemudian usulan itu akan diverifikasi oleh surveyor berdasarkan data yang diterima dari lembaga pekebun dan dinyatakan lengkap dan benar oleh perusahaan mitra. “Surveyor melaksanakan prinsip double checking sebagai rekoemndasi bagi BPDPKS. Selanjutnya akan ditetapkan oleh BPDPKS,” katanya.

Dalam skema kemitraan ini sesuai surat Dirjen Perkebunan target usulan lahan PPKS pada tahun 2022 seluas 80 ribu ha. Sedangkan rekomendasi teknis melalui jalur dinas seluas 100 ribu ha. “Kami berharap kemitraan bisa mempercepat PSR. Saat ini sudah ada perusahaan yang menyatakan komitmen dan siap menandatangani MoU pelaksanaan kemitraan,” katanya.

Sunari mengakui, memang lingkup BPDPKS dibatasi pada beberapa area. Diantaranya, memverifikasi usulan kebun, pekebun dan lembaga pekebun, serta perusahaan inti yang dapat ditetapkan sebagai penerima dana. “Kami juga dapat menetapkan lahan dan pekebun penerima dana BPDPKS,” katanya.

Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mukti Sardjono mengatakan, dengan kemitraan, apalagi melalui pola PIR, kualitas tanaman bisa terjamin karena menggunakan bibit unggul bersertifikat. Tanaman juga dikelola dengan praktik agronomi dengan terbaik dan efisiensi biaya dengan mekanisasi. “Petani juga mendapat jaminan harga TBS. Apalagi saat ini ketika harga TBS turun drastis,” katanya.

Mukti melihat, kebun plasma dibangun sejak 1977 menjadi obyek paling mudah dalam pelaksanaan PSR. Data Gapki luas mencapai 513.927 ha yang berada di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Papua.

“Paling cepat memang untuk PSR. Karena dari sisi legalitasi dan sisi mitra sudah ada kebun inti,” katanya. Namun diakui, tetap ada kendala dilapngan banyak, Misalanya, lahan sudah dijualbelikan dan ada lahan yang sudah bersetifikat ternyata berada di kawasan hutan. “Ini yang menjadi PR kita. Mengapa sudah sertifikasi, tapi masuk kawasan hutan?” kata Mukti bingung.

Mukti mengakui, ada beberapa tantangan kemitraan untuk petani swadaya. Pertama, pengetahuan pertani terkait pengelolaan kebun masih terbatas dan belum imemilih pemahaman yang baik terkaat kemitraan. Kedua, sertifikasi lahan petani swadaya yang belum ada, sedangkan yang sudah memiliki hak tanah banyak sertifikasi yang diagunkan ke bank, pekebun juga belum memiliki STDB dan sertifikasi ISPO.

Ketiga, bibit tanaman berasal dari sumber yang tidak jelas dan tidak tersertifikasi dan budidaya belum sesuai GAP, sehingga produksi rendah. Keempat, dari sisi sarana dan parsaran, kondisi lahan yang tersebar dan tidak satu hamparan.

Data GAPKI dari 2016-2021, jumlah perusahaan sawit anggota GAPKI yang menjadi mitra PSR berjumlah 68 perusahaan yang menggandeng 147 kelompok tani dengan total area 51.647 ha. “Kami berharap kemitraan yang dikembangkan harus didasari saling menguntungkan dan berkesinambungan. Untuk itu perlu dibuat perjanjian kerjasama antara masing-masing pihak yang bersifat mengikat kedua belah pihak,” tuturnya.

Jangan Salah Pilih Mitra

Ketua DPP Aspekpir, Setiyono mengingatkan agar pekebun yang akan bermitra dengan perusahaan agar memilih perusahaan yang baik. Sebab, jika tidak menurutnya, ada kasus justru saat pelaksanaan, pekebun malah dirugikan. Misalnya, saat menjual TBS, pekebun tidak mendapatkan bayaran.

Setiyono menilai, dengan adanya Permentan No, 03 Tahun 2022 cukup baik. Pasalnya, pelaksanaan kemitraan di kebun eks PIR/Plasma yang mempunyai satu hamparan. Selain itu, terintegrasi dengan perusahaan inti dan legalitas kebun jelas. Namun ia berharap, pemerintah segera menyelesaikan persoalan lahan yang sudah tersertifikasi tapi ternyata masuk kawasan hutan.

“Petani senang dengan kemitraan atau sistem plasma. Apalagi kini untuk PSR sudah ada perubahan kebijakan tidak lagi untuk luasan 4 ha per kepala keluarga, tapi 4 ha per orang,” tuturnya.

Dengan kemitraan lanjut Setiyono juga memberikan keuntungan. Diantaranya, kepastian pasokan bagi perusahaan mitra, kepastian penjualan hasil bagi pekebun, harga TBS sudah ada peraturan Permentan. Keuntungan lainnya, kelembahaan pekebun berkembang, usaha perkebunan terprogram baik dan pekebun bisa menerapkan sawit berkelanjutan.

Bagi sobat Sinar Tani yang ingin mendapatkan E sertifikat dan materi paparan dari narasumber bisa diunduh di link bawah ini.

Link E sertifikat : E SERTIFIKAT WEBINAR MEMBANGUN JEMBATAN KEMITRAAN DENGAN PERUSAHAAN

Link Materi : MATERI WEBINAR MEMBANGUN JEMBATAN KEMITRAAN DENGAN PERUSAHAAN

Link SINTATV :

Reporter : julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018