TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi bentuk upaya perbaikan produktivitas sawit pekebun dengan mengganti sawit tua. Pola Kemitraan menjadi salah satu jalan tol yang ditempuh pemerintah untuk mempercepat program PSR tersebut.

"Kita membangun kemitraan agar kegiatan sawit ini bisa lebih bernilai dan terjamin dari pasokan dan permintaan (supply dan demand) di pasar," ungkap Direktur Tanaman Tahunan, Ditjen Perkebunan Kementan, Hendratmojo Bagus Hudoro dalam Webinar Membangun Jembatan Kemitraan dengan Perusahaan 'Alternatif Dorong Peremajaan Sawit Rakyat' yang digelar TABLOID SINAR TANI bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS), Rabu (29/06).

Bagus melanjutkan, pekebuni sebagai produsen membutuhkan industri pengolahan untuk memasarkan hasil kebunnya, diawali dengan industri CPO yakni Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang kemudian semakin berkembang industri hilirnya, untuk menjadi minyak goreng, minyak biodisel atau produk turunan lainnya.

Baca Juga : Pacu PSR dengan Kemitraan

Dengan keterkaitan dan ketergantungan antara produsen dan industri pengolahan sawit, Hendratmojo menegaskan bahwa kemitraan menjadi kunci untuk terjaminnya usaha keberlanjutan. "Petani tidak akan bisa mendapatkan hasil manakala industri hilir tidak melakukan pengolahan dan pembelian. Sebaliknya, industri tidak akan melakukan pengolahan hilir jika tidak mendapatkan pasokan dari petani," tuturnya.

Pengembangan kemitraan juga dinilai menjadi jalan tol untuk mempercepat realisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) khususnya dalam jalinan kemitraan antara produsen (pekebun) dengan industri pengolahan sawit. "Sejak dimulai dari pembangunan kebun, peremajaan maupun perluasan dengan tanaman baru, jalinan kemitraan juga menjadi pintu masuk untuk keberlanjutan usaha sawit. sehingga akan ada jalinan tidak terputus antara pekebun dengan industri pengolahan sawit. Tidak ada lagi pekebun sawit yang tidak memiliki akses pemasaran sawit," tuturnya.

Bagus mengingatkan, hingga saat ini pekebun sawit didominasi oleh pekebun swadaya. Tak hanya itu, produktivitas sawitnya pun rendah, dengan rata-rata 3,8 ton CPO per hektar per tahun, padahal dengan bibit yang terbaik bisa menghasilkan 5-6 ton per hektar per tahun. "Produktivitas rendah karena minimnya pengelolaan yang dilakukan di tingkat pekebun," tambahnya.

Seperti diketahui, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah sebuah program dari pemerintah Indonesia dengan menanam tanaman baru untuk menggantikan tanaman yang sudah tua dan tidak produktif lagi. PSR juga menjadi upaya perbaikan kebun sawit rakyat.  Menurut catatan Ditjen Perkebunan, ada 2,8 juta hektar lahan sawit yang berpotensi dalam peremajaan sawit karena menurunnya produktivitas di tingkat kebun. 

Diakui Bagus, dari target yang sudah ditetapkan sejak tahun 2017, keikutsertaan pekebun sawit dalam program PSR mengalami dinamika. Di tahun 2019, ditetapkan target 180 ribu hektar per tahunnya untuk dilakukan peremajaan. Secara kalkulasi, dibutuhkan 15 tahun untuk memperbaiki kebun sawit rakyat.

Bagus menambahkan, di masa lalu melalui kemitraan, sawit rakyat, BUMN dan pemeritah swasta berhasil mengikutkan petani sebagai bagian aktor dan menjadikan Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit dunia. Maka dengan peremajaan dengan pola kemitraan, diyakini akan berhasil meningkatkan produktivitas sawit rakyat secara berkelanjutan.