Wednesday, 10 August 2022


Turunkan Emisi GRK Kebun Sawit, Pemerintah Integrasikan dengan BioCF ISFL  

26 Jul 2022, 10:51 WIBEditor : Yulianto

FGD Penurunan Emisi GRK pada perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi | Sumber Foto:Humas Ditjen Perkebunan

TABLOIDSINARTANI.COM, Jambi---Dampak perubahan dan dinamika iklim berdampak pada Perkebunan. Jika tak segera ditangani, maka dapat mempengaruhi tercapainya target pembangunan perkebunan.

Sebagai upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi dan menunjukkan pada dunia peran aktif industri kelapa sawit dalam upaya menanggulangi dampak perubahan iklim, Ditjen Perkebunan menyelenggarakan FGD Penurunan Emisi GRK pada perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi.

Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah mengatakan, Program BioCarbon Fund Initiative For Sustainable Forest Landscape (BIOCF -ISFL) di Jambi merupakan program fasilitas multilateral yang didukung pemerintah negara donor dan dikelola World Bank. “Program tersebut untuk mem-promote dan memberikan reward terhadap penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK),” ujarnya.

H. Agusrizal, Kadisbun Jambi menambahkan, konsep program ini adalah pengelolaan ekspansi usaha pertanian, termasuk perkebunan dan penggunaan lahan lainnya untuk meminimalisir emisi GRK. “Inti dari program ini adalah bagaimana mempertahankan hutan alam supaya tidak terjadi deforestasi dan degradasi pada kawasan hutan sebagai penyebab utama kenaikan emisi GRK yang berfokus di wilayah Jambi,” ungkapnya.

Menurutnya, sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Inpres RAN KSB), Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat amanat untuk melaksanakan beberapa program RAN KSB.

Salah satunya pada kegiatan penurunan emisi GRK secara lintas sektor di kebun dan lahan. Untuk mendukung kegiatan tersebut, pihaknya mengintegrasikan kegiatan penurunan emisi GRK dengan program BioCF ISFL di Jambi.

Capaian pelaksanaan program Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) dihimbau agar rutin dilaporkan oleh Pemerintah Provinsi secara berkala setiap enam bulan sekali ke Ditjen Perkebunan dan Kemenko Perekonomian. Diantaranya, upaya penurunan emisi GRK melalui pembukaan lahan tanpa bakar dan penerapan Sertifikasi ISPO.

Pada FGD tersebut diketahui, sampai saat ini masih terdapat perbedaan pengaturan batas tinggi muka air pada lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di lahan gambut. Akibatnya, pelaku usaha perkebunan mengalami kendala dalam penerapan pengaturan tersebut.

Adapun data perhitungan emisi GRK dapat diperoleh dari perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan Sertifikat ISPO. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga dalam upaya penurunan emisi GRK yaitu daya simpan lahan gambut untuk menyimpan air.

“Untuk itu, perlu diupayakan adanya edukasi bagi masyarakat yang bertempat tinggal di lahan gambut dan perlunya disusun standar/pedoman/metodologi dalam penghitungan emisi GRK di lahan perkebunan,” ujarnya.

Reporter : Humas Ditjen Perkebunan
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018