TABLOIDSINARTANI.COM, Denpasar-- Sawit menjadi salah satu komoditas sub sektor perkebunan yang menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian. Terlihat pada tahun 2022 paling besar menyumbang devisa dengan nilai Rp 468,64 triliun.

Saat ini, tak dapat dipungkiri kebun sawit rakyat terus dihadapkan berbagai tantangan baik dari segi produksi, produktivitas maupun capaian peremajaan. Pemerintah tentu tak tinggal diam, terus berupaya menemukan dan mengimplementasikan solusi yang tepat guna dalam mengatasi tantangan perkelapasawitan Indonesia.

“Kita bersama memahami bahwa tantangan utamanya adalah pada produksi dan produktivitas, padahal luasan areal dan produksi kelapa sawit Indonesia nomor 1 dunia,” kata Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah saat Musyawarah Nasional (MUNAS) GAPKI ke XI,  di Denpasar, Rabu (8/3). MUNAS Gabung Perusahaan Perkebunan Sawit Indonesia (GAPKI) kali ini mengangkat tema memperkuat kemitraan industri sawit sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Untuk itu Andi Nur mengajak semua pihak menjadi persoalan tersebut sebagai perhatian semua dan bersama-sama mendorong terus peningkatan produktivitas tanaman. Salah satunya dengan perkuat strategi, khususnya melalui peremajaan tanaman pada perkebunan rakyat.

Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan sinergi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan berbagai pihak terkait lainnya. “Demi memperkuat perkelapasawitan Indonesia kata kuncinya adalah kemitraan yang merupakan upaya membangun kelembagaan petani dalam rangka peningkatan ekonomi melalui nilai tambah dan daya saing kelapa sawit nasional,” ujarnya.

Genjot PSR

Andi Nur menjelaskan, pemerintah bersama pihak terkait terus berupaya mendorong dan genjot realisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 diketahui capaian PSR sebesar 278.200 ha dari 2,8 juta ha luasan sawit rakyat yang potensial untuk diremajakan.

Guna meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit menurut Andi Nur, perlu upaya kolaborasi dan difasilitasi dengan pemanfaatan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) melalui program PSR sejak tahun 2017. Sasarannya adalah kebun-kebun sawit rakyat dengan tanaman tua (lebih dari 25 tahun), produktivitas rendah, dan sudah waktunya diremajakan.

Pada tahun 2023, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, telah mendistribusikan target program PSR di 20 Provinsi dan 112 Kabupaten/Kota yang berpotensi mengajukan usulan program PSR melalui pengusulan Dinas daerah Kabupaten/Kota dan Dinas daerah Provinsi. Sedangkan distribusi target untuk pengusulan kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan berada di 11 Provinsi dan 24 Kabupaten/Kota.

Kementerian Pertanian menargetkan setiap tahun program PSR seluas 180.000 ha yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit. Untuk itu ia berharap, GAPKI harus turut berkontribusi dan bersinergi guna mensukseskan program tersebut. Misalnya, dengan mendorong kemitraan perusahan-perusahaan besar dengan kelembagaan pekebun rakyat.