Sedangkan dari sisi hilir, lanjut Haris, pemerintah akan meningkatkan efisiensi PG eksisting berbasis tebu dengan merevitalisasi mesin dan penggabungan PG yang tidak efisien. Kemudina melakukan penataan jadwal giling. “Program lainnya adalah pengembangan industri hilir dengan mengembangan pabrik bioethanol dan suplai energi listrik untuk mendapatkan nilai tambah,” katanya.

Untuk PG Rafinasi yang sudah ada saat ini, kata Haris, pemerintah akan mendorong membangun PG baru dan membangun kebun tebu (program ekstensifikasi), serta menjaring Investasi PMDN atau PMA. Proses pembangunan PG baru berbasis tebu direncanakan dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2025 – 2028.

Haris menjelaskan, dalam pembangunan PG baru akan dilakukan penyiapan investasi melalui BKPM/OSS Pusat dan Daerah serta penyiapan infrastruktur dilakukan pada tahun 2025. Kemudian tahun 2026 program penyiapan benih. Sedangkan penyiapan kebun tebu giling dilakukan pada tahun 2026 – 2027. ”Commisioning Awal untuk mengolah raw sugar dilaksanakan pada awal tahun 2028. untuk commisioning  akhir 2028 untuk mengolah tebu,” katanya.

Untuk menjaga harga gula petani di dalam negeri, Haris mengatakan, harus ada pengawalan dan pengawasan distribusi dan tata niaga, serta masuknya impor gula (RS dan GKP), Impor RS diprioritaskan diberikan kepada PG yang bisa mengolah RS pada periode Jan-Mei sebelum musim giling.

”Perlu adanya alterantif sumber pembiayaan tebu dengan membentuk Badan Pengelola Dana Tebu berupa insentif dari impor gula atau bagi hasil produksi gula. Perlunya pembentukan kembali Dewan Komoditi Tebu/Gula,” tambahnya.

Bagaimana dengan BUMN mendukung swasembada gula? Baca halaman selanjutnya.