Kamis, 30 Mei 2024


Kejar ISPO, Ini Upaya Ditjenbun

06 Apr 2024, 07:37 WIBEditor : Gesha

ISPO akan diterapkan wajib bagi pekebun rakyat mulai tahun 2025 | Sumber Foto:Sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Direktorat Jenderal Perkebunan tengah gencar mempercepat perolehan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sebagai langkah untuk meningkatkan keberlanjutan industri kelapa sawit nasional. 

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHBun),  Prayudi Syamsuri mencatat pencapaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) masih jauh dari target yang ditetapkan, hanya mencapai 37,08 persen.

"Faktanya hanya 5,6 juta hektar lahan yang baru tersertifikasi. Untuk mengatasi hambatan ini, fokus utama saat ini adalah pada peningkatan struktur organisasi dalam industri kelapa sawit," sebutnya.

Prayudi menekankan komitmen PPHBun dalam memperkuat struktur organisasi sebagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan dalam mencapai target ISPO yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, ia mengajukan permohonan kepada BPDPKS untuk mendukung pembiayaan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Dia juga menyoroti pentingnya kelompok pekebun yang telah memulai proses ISPO untuk mendaftar sesuai dengan program Sarana dan Prasarana (Sarpras).

Dalam upaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana, Prayudi menekankan pentingnya mengusulkan target-target yang tepat dan efisien. Proses ini akan mendapatkan pengawalan langsung dari pihak terkait untuk memastikan kelancaran dan efektivitasnya.

Prayudi juga menggarisbawahi pentingnya melakukan revisi dalam implementasi ISPO, yang meliputi aspek hilir tanaman kelapa sawit dan menyesuaikan status ISPO menjadi mandatory atau voluntary. Dia berharap bahwa proses revisi peraturan oleh Kementerian Pertanian dapat dipercepat, sehingga ISPO dapat diterapkan secara lebih luas dan efektif.

"Model penilaian akan terus disempurnakan untuk mengurangi biaya dan mempercepat proses sertifikasi ISPO, sehingga beban BPDPKS dapat dikurangi dan dialihkan ke koperasi lainnya," tandas dia.

Pendanaan ISPO

Sementara itu, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin, menekankan pentingnya memperluas akses pendanaan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) bagi petani kelapa sawit.

Menurutnya, akses tersebut seharusnya tidak hanya terbatas pada pekebun, tetapi juga perlu diberikan kepada organisasi seperti SPKS yang memiliki polygon atau kemitraan kelompok tani.

Sabarudin menjelaskan SPKS memiliki sebanyak 20 ribu anggota petani sawit yang tersebar di 15 Kabupaten. Namun, para petani tersebut mengalami kendala saat hendak melakukan sertifikasi ISPO karena terkendala oleh masalah pembiayaan. Mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan proses sertifikasi ISPO.

"Sangat disayangkan bahwa pemerintah tidak memperhatikan masalah pendanaan ini, terutama ketika petani tersebar di berbagai lokasi seperti yang terjadi di Kabupaten Sanggau, dimana ada 1000 petani yang ingin menerapkan ISPO," ujar Sabarudin.

Petani di Sanggau telah melakukan pemetaan, memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), dan memenuhi semua persyaratan lain yang diperlukan untuk sertifikasi ISPO.

Sabarudin mengungkapkan bahwa ada 12 Koperasi yang sudah siap untuk menerapkan ISPO dan telah memenuhi semua persyaratan administratif, namun terkendala oleh masalah pendanaan.

Oleh karena itu, penting untuk memperluas akses pendanaan ISPO guna memastikan bahwa petani kelapa sawit, termasuk yang tergabung dalam organisasi seperti SPKS, dapat dengan mudah mengakses proses sertifikasi tersebut tanpa terkendala oleh masalah keuangan.

Langkah ini tidak hanya akan membantu meningkatkan keberlanjutan industri kelapa sawit, tetapi juga mendukung upaya Indonesia dalam mempromosikan produk kelapa sawit yang berkelanjutan secara global.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai penyelesaian terhadap tantangan ini terletak pada kelembagaan di tingkat wilayah, seperti pemerintah daerah.

Dimana Pemerintah daerah memiliki akses untuk mengelola dana bagi hasil serta dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), serta memiliki akses ke pemerintah pusat dan infrastruktur birokrasi dan politik yang lengkap, sehingga dianggap cocok untuk memfasilitasi sertifikasi ISPO di tingkat petani kecil. Dengan pendekatan kewilayahan atau pendekatan Yurisdiksi, diharapkan dapat melibatkan jumlah petani yang lebih besar dalam proses sertifikasi ISPO.

Pengakuan terhadap kompleksitas pelaksanaan sertifikasi saat ini tidak dapat dihindari, terutama bagi petani kecil yang tersebar di 16.500 desa di Indonesia. Proses ini melibatkan pembangunan kelompok terlebih dahulu di setiap desa, pendataan, pelatihan, pendampingan, pengurusan legalitas kebun, serta pembentukan kelembagaan dan sosialisasi, yang semuanya merupakan proses yang panjang dan rumit.

Peraturan harus disederhanakan untuk memfasilitasi pendekatan sertifikasi skala besar dengan pendekatan kewilayahan agar petani dapat dengan mudah memperoleh sertifikasi ISPO.

Sebagai organisasi petani, SPKS terus berupaya mengorganisasi kelompok petani swadaya dan memberikan pelatihan tentang praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan.

Selain itu, SPKS juga mendorong kolaborasi multi-pihak, termasuk dengan pemerintah, LSM, perusahaan perkebunan, petani, dan masyarakat, untuk bekerja sama dalam menerapkan prinsip dan kriteria berkelanjutan ISPO melalui pendekatan yurisdiksi.

Reporter : Nattasya
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018