TABLOIDSINARTANI.COM, Jambi---Pemerintah saat ini terus mendorong peremajaan perkebunan sawit rakyat.  Namun dalam pelaksanaanya memang tak mudah, termasuk kendala SDM petani. Untuk itu, perlu ada upaya penguatan kelembagaan agar posisi tawar petani juga menjadi lebih kuat.

Seperti diketahui data Kementerian Pertanian potensi lahan kebun sawit rakyat yang sudah masuk usia diremajakan seluas 2,8 juta hektar (ha). Perinciannya lahan petani plasma dan swadaya 2,29 juta ha, plasma PIRBUN 0,14 juta ha dan PIR trans 0,37 juta ha. Luas kebun sawit yang menjadi target pemerintah tersebut berada di Sumatera 397.200 ha, Kalimantan 86.000 ha, Sulawesi 44.500 ha, Jawa 6.000 ha dan Papua 6.000 ha.

Salah satu lokasi PSR di Pulau Sumatera adalah Provinsi Jambi. Kepala Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi, Sugeng Mulyono mengatakan, saat ini banyak lahan sawit rakyat di Jambi sudah berusia di atas 25 tahun, sehingga perlu peremajaan. Karena itu, kegiatan PSR dibutuhkan agar produksi meningkat. Potensi produktivitas sawit kita bisa mencapai 80 ton/ha, tapi saat ini hanya sekitar 30 ton/ha.

“Saya yakin sawit di Jambi bisa sampai 40 ton/ha. Jadi bagaimana sawit kita bisa meningkat, bukan hanya dari nutrisi, tapi juga kelembagaan. Jadi kalau bisa kita harus gerakkan gapoktan agar bisa berjalan baik.  Tapi kalau kita kerja sendiri agak repot,” katanya saat Talkshow Hybrid Penguatan Kelembagaan Pekebun untuk Tingkatkan PSR di Jambi yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bersama BPDPKS, Selasa (30/4).

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Jambi, Agus Rizal mengatakan, sawit saat ini menjadi dominan di Provinsi Jambi. Bahkan saat ini banyak pekebun karet yang beralih ke sawit. Saat ini luas perkebunan sawit di Jambi mencapai 1.134.640 ha. Dengan perincian 66,66 persen kebun rakyat (592.714 ha), perkebunan negara 3,01 persen (23.057 ha) dan perkebunan swasta mecapai 30,33 persen (518.869 ha). Saat ini perkebunan sawit di Jambi tersebar di 8 kabupaten.

Menurut Agus, saat ini perkebunan sawit menjadi mesin uang bagi pekebun. Jumlah penangkar bibit sawit juga terus bertumbuh, karena keuntungan cukup besar.  “Keunggulan sawit cukup banyak. Meski dibandingkan dengan perkebunan lainnya, sebenarnya secara keuntungan sawit sama dengan komoditas lain,” ujarnya

Jika melihat pertumbuhan kebun sawit di Jambi, agus menjelaskan, sudah ada sejak tahun 1986 melalui program perkebunan inti rakyat/trans/KKPA. Saat ini memang sudah waktunya perkebunan sawit rakyat memasuki masa peremajaan. “Pada tahun 2013/2014 sudah ada petani PIR trans dan Bun yang memulai peremajaan,” katanya.

Karena penanaman sawit melalui program pemerintah, sehingga kelembagaan petani tidak terbentuk dengan baik. Bahkan banyak petani yang tidak mengerti dengan baik pola kemitraan yang dilakukan dengan perusahaan. “Karena itu kita harus dorong kelembagaan petani. Meski pemerintah telah membentuk koperasi, tapi yang terjadi pengurusnya juga tidak mengerti dalam pengelolaan koperasi,” tuturnya.

PSR Masih Rendah

Sementara itu Dewan Penasehat Apkasindo Jambi, Pantun Bukit menilai, tingkat realisasi program PSR di Jambi masing rendah. Untuk percepatan Program PSR dibutuhkan koordinasi terutama antara Gapoktan dengan Dinas Perkebunan Provinsi dan Kab/Kota.

“Kita juga perlu membangun kelembagaan petani sawit yang kuat. Selama ini kelembagaan petani sama sekali tidak berperan untuk bisa bernego dengan PKS, kalaupun ada bargaining position lemah,” katanya.

Data statistik Dinas Perkebunan Jambi tahun 2023, luas kebun kelapa sawit di Jambi Tahun 2022 sekitar 1.097.689 ha. Dengan perincian kebun pekebun rakyat seluas 637.947 ha ( 58,12 %), padahal luas kebun rakyat tahun 2017 hanya sekitar 497.994 ha. Artinya, peningkatan luas kebun sawit rakyat sekitar 139.953 ha dari tahun 2017. Jadi setiap tahun kebun rakyat bertambah 27.990,6 ha.

“Kami berharap Apkasindo menjadi lembaga yang mampu mendorong berlangsungnya PSR,” katanya. Apalagi lanjut Pantun, perkembangan terkini banyak perusahaan sawit di Jambi justru cenderung masuk ke industri ketimbang membangun perkebunan. Dengan demikian, untuk memasok kebutuhan sawit industri, pekebun perlu meningkatkan produksi.

Untuk itu, Pantun menyarankan, petani kelapa sawit harus tergabung dalam kelembagaannya seperti kelompok tani, koperasi dan APKASINDO. Jadi pekebun yang belum ada kelembagaan agar segera dibuatkan. Namun bagi yang sudah ada (kelembagaan) atau yang sudah mati harus dibina dan diaktifkan kembali melalui Disbun Kabupaten, dan APKASINDO Kabupaten.

Direktur Setara Institut Provinsi Jambi, Baya Zulhakim mengatakan, dalam membangun kelembagaan petani perlu adanya pendekatan ke petani. Untuk itu, perlu diketahui masalah dan kendala yang dihadapi. “Jadi kita harus melakukan pengamatan atau penilaian bersama tentang situasi dan kondisi petani dalam pengelolaan pertanian kelapa sawit,” katanya.

Selama ini diakui, tantangan dalam membangun kelambagaan adalah petani belum mengetahui manfaat berorganisasi dan adanya trauma masa lalu, sehingga menimbulkan kecurigaan. Selain itu, belum adanya motivasi atau penggerak, termasuk belum atau tidak ada fasilitator.

Jadi menurut Baya, untuk membangun kelembagaan perlu mengindentifikasi kekuatan internal dan external. Misalnya, issu apa yang bisa menyatukan (persamaan), apa kekuatan internal dan external (peluang dukungan dari luar). Dari identifikasi itu, akan dapat dilakukan perubahan apa yang ingin dicapai.

“Dengan mengetahui kondisi petani, kesamaan isu dan persoalan, serta tantangannya, kemudian melihat kekuatan internal dan eksternal, kita akan dapat memotivasi petani untuk mencapai perubahan. Pada akhirnya menuju kesejahteraan petani,” tuturnya. 

Bagi Sahabat Sinar Tani yang ingin mendapatkan e sertifikat dan materi bisa diunduh di link bawah ini;

Link Materi : Materi Talkshow Hybrid Penguatan Kelembagaan Pekebun Sawit

Link E Sertifikat : E Sertifikat Talkshow Hybrid Penguatan Kelembagaan Pekebun Sawit