Jumat, 14 Juni 2024


Kelembagaan Petani, Tantangan PSR di Bumi Melayu

08 Mei 2024, 14:38 WIBEditor : Yulianto

Perkembangan PSR di Jambi | Sumber Foto:Julian

TABLOIDSINARTANI.COM, Jambi---Keberadaan kelembagaan petani menjadi tantangan tersendiri bagi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Banyak pekebun sawit yang belum menjadi anggota kelembagaan membuat pengajuan PSR belum disetujui pemerintah.

Seperti yang terjadi di Provinsi Jambi. Meski sawit menjadi komoditas andalan, ternyata banyak pekebun yang belum membentuk kelembagaan. Jika ada kelembagaan pekebun, maka belum memiliki legalitas. ”Hubungan kelembagaan pekebun dengan para anggota kadang juga tidak baik. Kapasitas dan kapabilitas pengurus kelembagaan pekebun juga masih belum optimal,”  kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal.

Kondisi tersebut menurut Agusrizal, membuat pekebun yang diusulkan untuk mengikuti program PSR sering kali tidak masuk dalam keanggotan kelembagaan pekebun. Karena kini, pihaknya mendorong kelembagaan pekebun. Misalnya, membentuk poktan atau gapoktan yang melibatkan penyuluh pertanian dan pendaftaran pekebun di  SIMLUHTAN. 

Selama ini diakui, memang petani di Jambi sudah masuk dalam data SIMLUHTAN. Namun belum dibedakan antara petani tanaman pangan maupun perkebunan. Karena itu, dengan adanya program PSR ini diharapkan petani/pekebun sawit bisa terdata lebih baik.

“Dengan adanya PSR secara otomatis kita harus membentuk kelembagaan. Jadi kami mengajak petani membentuk kelembagaan koperasi  yang  bergerak  di  bidang  usaha perkebunan,” katanya saat Talkshow Hybrid Penguatan Kelembagaan Pekebun untuk Tingkatkan PSR di Jambi yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bersama BPDPKS di Bapeltan Jambi, Selasa (30/4).

BACA JUGA : Lembaga Petani Kuat, PSR Menggeliat

Data Dinas Perkebunan Jambi, dari sekitar 16 ribu pekebun sawit, baru ada sebanyak 151 kelompok petani/pekebun. Artinya, masih banyak petani/pekebun yang belum membentuk kelompok. “Ini menjadi PR kita bersama dan juga tugas penyuluh pertanian, baika PNS maupun swadaya. Kita harus meyakinkan petani bahwa berkelompok itu enak,” katanya.

Mengapa pekebun sawit harus didorong membentuk kelembagaan? Agusrizal menegaskan, bahwa pekebun harus diajarkan untuk berbisnis. Jadi pekebun dibimbing agar setiap usahanya tersebut adalah aktifitas bisnis. Jadi dalam pemasaran, industri akan mudah membeli hasil panen ketika pekebun berkelompok dalam sebuah lembaga.

“Kita harus melembaga, karena petani itu melakukan bisnis. Tidak bisa kita kumpulkan hasil panen satu persatu lalu menjual sendiri-sendiri. Begitu juga dalam pembayaran, tidak mungkin perusahaan yang bermitra membayar satu per satu ke petani,” katanya.

Dinas Perkebunan Jambi telah melakukan inisiatif dalam tata kelola sawit. Seperti apa? Baca halaman selanjutnya.

Reporter : Herman
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018