TABLOIDSINARTANI.COM, Lampung---Kewajiban penerapan standari perkebunan berkelanjutan atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk pekebun sawit rakyat akan dimulai tahun 2025. Sejauh mana kesiapan pekebun rakyat? Apa saja persyaratan yang pekebun harus persiapkan? Seberapa besar keuntungan ISPO bagi pekebun rakyat.

Banyak pertanyaan yang mencuat ketika petani dihadapkan terhadap kebijakan penerapan ISPO.  Bagi pekebun yang sudah menanam sawit sejak puluhan tahun, karena banyak usia tanaman sawit milik pekebun di atas 20 tahun, menerapkan cara berkebunan yang sesuai standar ISPO tak semudah membalikkan telapak tangan.

Saat talkshow hybrid “Mendorong Sertikasi ISPO Pekebun Sawit Lampung” yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bersama BPDPKS di Bandar Lampung, Rabu (29/5), Mursalim, pengurus Koperasi Sawit Sejahtera Berkarya mengakui sulit untuk bisa mendapatkan sertifikasi ISPO. Sebab dalam praktik di lapangan juga ternyata sulit, seperti masalah STDB dan lain-lainnya.

“Kami juga sulit untuk mendapatkan data dari petani. Bahkan petani juga ada ketidakpercayaan dengan koperasi atau ada ketidakpercayaan dengan dinas. Padahal sebenarnya ISPO ini sebenarnya untuk kepentingan mereka juga,” katanya.

Bukan hanya pekebun sawit di Lampung, banyak pekebun sawit di wilayah Indonesia lainnya yang mengalami hal yang sama. Ketua Sekretariat ISPO, Herdradjat Natawijaya mengatakan, penerapan standar keberlanjutan dalam perkebunan sawit yang pemerintah tetapkan melalui ISPO karena komoditas sawit dihadapkan pada tuntutan permintaan di pasar global.

Di pasar global, khususnya Eropa, kini memberlakukan undang-undang terkait deforestasi yang melarang produk sawit dari mana pun datangnya kalau terkait masalah deforestasi atau kerusakan hutan. “Jadi ISPO ini dalam rangka penerimaan produk- sawit beserta turunannya, sehingga harus menerapkan prinsip sustainability yang diminta dunia. Apalagi semakin meningkatnya kesadaran terhadap aspek lingkungan, aspek ekonomi dan sosial,” katanya.

Sebagai penyarap tenaga kerja yang cukup besar dan penyumbang dewesa bagi negara, menurut Herdradjat, diperlukan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efisien, efektif, adil dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Dengan demikian, perlu dipastikan usaha perkebunan sawit yang layak secara sosial, ekonomi dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Karena itu sejak tahun 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 tahun 2020, Pemerintah meluncurkan sistem sertifikasi perkebunan berkelanjutan. Perpres ini mengamanatkan sertifikasi ISPO wajib untuk semua tipe usaha perkebunan, baik perkebunan negara, swasta dan rakyat.

Namun untuk pekebun rakyat, pemerintah memberikan masa transisi selama 5 tahun. “Jadi pekebun diwajibkan pada tahun 2025 atau 5 tahun setelah Perpres terbit. Karenanya pekebun masih punya waktu 1 tahun,” katanya.

Saat ini Herdradjat mengakui, baru sekitar 81 kelompok tani atau gapoktan atau koperasi yang sudah mendapatkan sertifikasi ISPO. Sedangkan pekebun besar sebanyak 169 sertifikasi ISPO yang sudah diterbitkan lembaga sertifikasi ISPO dengan luas sekitar 5,6 juta hektar (ha) atau 34 persen dari total luas kebun sawit di Indonesia 16,3 juta ha. Luas kebun sawit rakyat saat ini sebesar 6,72 juta ha atau sekitar 40 persen lebih.

Dalam ketentuan ISPO ada prinsif, indikator dan kriteria. Seperti apa? Baca halaman selanjutnya.

Karena itu Herdradjat berharap kelompok tani, gapoktan atau koperasi mengusulkan kepada lembaga sertifikasi ISPO untuk dilakukan audit. Beberapa persyaratan Sertifikasi ISPO Pekebun yakni, Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Bukti Kepemilikan Atas Tanah, Memiliki Tim Sistem Kendali Internal (Internal Control System/ICS) dan Surat Pernyataan Lingkungan (SPPL). “Petani harus mempersiapkan prasyarat tersebut sebelum mengajukan usulan,” katanya.